JAKARTA - Kebijakan perdagangan terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat membuka harapan baru bagi pelaku usaha di sektor elektronik. Salah satu yang merespon dengan optimisme adalah Ricky Hartono, Wakil Ketua BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Nusa Tenggara Barat. Dalam pandangannya, keputusan untuk menerapkan bea masuk nol persen terhadap produk asal Amerika Serikat merupakan angin segar, terutama bagi pasar ritel teknologi dan elektronik.
Ricky menilai, kebijakan tersebut secara langsung akan memengaruhi dinamika harga produk premium seperti iPhone di Indonesia. Menurutnya, permintaan terhadap iPhone masih sangat tinggi meskipun saat ini sebagian besar unit yang beredar merupakan hasil produksi dari Tiongkok. Dengan masuknya iPhone buatan AS ke pasar tanpa beban tarif, maka harga jual bisa ditekan secara signifikan, sehingga konsumen pun turut merasakan manfaatnya.
Dampak Tarif Nol Persen pada Produk iPhone
Dalam perjanjian bilateral tersebut, Indonesia memutuskan untuk tidak mengenakan tarif bea masuk terhadap barang-barang dari Amerika Serikat, sementara produk Indonesia yang masuk ke pasar AS dikenakan bea sebesar 19 persen. Perbedaan angka ini menjadi perhatian banyak pelaku bisnis, namun tetap dipandang sebagai langkah strategis dalam menjaga kelangsungan perdagangan dua arah.
Salah satu sektor yang diyakini akan terdampak secara langsung adalah sektor elektronik konsumen. Produk seperti iPhone, yang selama ini dianggap barang mewah dan berharga tinggi, akan memiliki peluang untuk mengalami penyesuaian harga. Ricky bahkan menyebut kemungkinan harga iPhone terbaru seperti seri iPhone 15 bisa terkoreksi hingga di bawah Rp10 juta, dari harga saat ini yang masih berkisar Rp11,5 juta ke atas.
Adapun iPhone 13, yang masih menjadi salah satu produk favorit di pasaran, memiliki harga sekitar Rp8 juta meski produksinya sudah tidak dilanjutkan. Potensi penurunan harga pada lini produk iPhone lainnya turut menjadi harapan besar bagi pelaku usaha dan konsumen di dalam negeri.
Peluang Penetrasi Produk AS ke Pasar Nasional
Ricky Hartono, yang juga pemilik usaha ritel Ricky Smartphone, menyoroti peluang strategis dari kebijakan tersebut. Ia menyampaikan bahwa iPhone yang benar-benar diproduksi di Amerika Serikat, seperti di fasilitas di California, dapat bersaing lebih kuat karena memiliki positioning brand yang lebih unggul. Jika biaya impor turun karena tidak dikenakan bea masuk, maka margin harga di tingkat ritel dapat ditekan, dan hal ini akan memberikan keunggulan di pasar yang sangat kompetitif.
Daya saing yang meningkat tidak hanya akan berdampak pada volume penjualan, tetapi juga bisa menciptakan persepsi positif terhadap produk-produk buatan AS yang selama ini dikenal dengan kualitas tinggi. Ricky menegaskan bahwa ini bisa menjadi momentum tepat bagi pengusaha dalam negeri untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan profitabilitas usaha mereka, terutama bagi yang fokus pada penjualan perangkat premium.
Konsumen Menjadi Penerima Manfaat Langsung
Tidak hanya pelaku bisnis, konsumen pun diperkirakan akan mendapatkan manfaat langsung dari kebijakan ini. Menurut Ricky, jika bea masuk dihapus, maka harga produk di pasaran otomatis menjadi lebih kompetitif. Hal ini tidak hanya menguntungkan dari sisi finansial, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap teknologi berkualitas tinggi.
Dalam praktiknya, Ricky telah memperkirakan struktur harga jual iPhone produksi AS bisa jauh lebih kompetitif dibandingkan sebelumnya. Hal ini memberikan peluang bagi konsumen untuk membeli perangkat iPhone dengan harga lebih masuk akal, tanpa harus mengorbankan kualitas maupun garansi resmi.
Konsumen yang selama ini menunda pembelian karena harga yang tinggi, bisa saja berubah sikap dan mulai beralih ke produk iPhone resmi. Kecenderungan ini juga diyakini bisa mengurangi dominasi pasar oleh produk-produk tidak resmi atau “black market” yang selama ini marak beredar.
Implementasi dan Tantangan di Lapangan
Meski menyambut baik kebijakan tarif nol persen, Ricky juga mengingatkan pentingnya konsistensi pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, implementasi regulasi teknis dan pengawasan di tingkat pelabuhan hingga ritel akan sangat menentukan keberhasilan dari kebijakan tersebut. Ia menyebutkan bahwa pemerintah perlu mengawal proses ini secara ketat, agar tidak terjadi penyimpangan atau kebijakan yang hanya berlaku di atas kertas.
Pengalaman Ricky selama menjalankan usaha menunjukkan bahwa harmonisasi antara kebijakan pusat dan pelaksanaannya di tingkat lokal menjadi faktor krusial dalam menentukan sukses tidaknya sebuah kebijakan. Ia berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa manfaat dari kesepakatan dagang ini benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh pelaku usaha dan masyarakat luas.