JAKARTA - Upaya pemerintah menghadirkan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus mendapat dorongan nyata. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian hadir langsung dalam program KPR Sejahtera FLPP sebanyak 26.000 unit, menandai komitmen pemerintah menghadirkan hunian terjangkau bagi rakyat.
Acara yang digelar secara hibrida dari Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 29 September 2025, juga diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Kegiatan ini menjadi bagian dari program strategis 3 Juta Rumah bagi MBR, sebagai langkah konkret meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dukungan Mendagri Lewat Kebijakan Pro-Rakyat
Kehadiran Mendagri Tito menunjukkan dukungan penuh terhadap salah satu program prioritas presiden. Tito konsisten mendukung langkah pemerintah dalam mewujudkan rumah terjangkau melalui kebijakan yang mempermudah masyarakat mendapatkan hunian.
Salah satu bentuk dukungan nyata adalah penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh tiga menteri: Tito sebagai Mendagri, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. SKB ini mengatur pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.
Kebijakan tersebut diharapkan meringankan beban masyarakat saat membeli rumah. Selanjutnya, seluruh pemerintah daerah menindaklanjuti SKB ini melalui penerbitan peraturan kepala daerah (perkada), memastikan kebijakan pro-rakyat ini dapat diterapkan di lapangan.
Keterlibatan Langsung di Lapangan
Tito juga menunjukkan komitmennya melalui keterlibatan langsung dalam pembangunan rumah di wilayah sulit dijangkau. Salah satu contohnya adalah rencana pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan, termasuk 2.000 unit untuk masyarakat dan 200 unit untuk tokoh adat.
Pembangunan ini merupakan arahan langsung presiden kepada Menteri PKP Maruarar Sirait. Mendagri Tito memimpin Rapat Koordinasi Dukungan Tindak Lanjut Arahan Presiden di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Selasa, 12 Agustus 2025. Kehadiran Tito di lapangan menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.
“2.000 unit untuk masyarakat dan 200 untuk ketua adat atau tokoh-tokoh masyarakat,” ujar Tito. Langkah ini menjadi bukti keberpihakan pemerintah pada kebutuhan rumah layak bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil.
Penghargaan dan Pengakuan
Atas dukungan nyata tersebut, Mendagri Tito menerima penghargaan pada peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025 dari Kementerian PKP. Tito dinilai berperan penting dalam menghadirkan kebijakan perumahan yang pro-rakyat dan inklusif.
Penghargaan ini menjadi pengakuan atas kontribusi nyata dalam meringankan akses MBR terhadap rumah layak. Lebih dari itu, langkah Tito juga menunjukkan bahwa sinergi antara kementerian dan pemerintah daerah sangat penting untuk keberhasilan program perumahan nasional.
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Keberhasilan program KPR Sejahtera FLPP tidak lepas dari koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mendagri Tito menekankan bahwa seluruh pemerintah daerah harus mendukung program ini melalui peraturan dan implementasi lapangan.
Langkah tersebut mencakup penyederhanaan regulasi, pengawasan pembangunan rumah, hingga memastikan masyarakat berpenghasilan rendah benar-benar mendapat manfaat. Dukungan ini diharapkan mendorong tercapainya target 3 Juta Rumah bagi MBR pada periode berikutnya.
Program rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi juga penyediaan akses ke fasilitas dasar, keamanan, dan lingkungan yang layak huni. Dukungan penuh Mendagri Tito dan kementerian terkait menjadi faktor penting untuk menjamin keberhasilan program ini.
Dengan kebijakan pro-rakyat, keterlibatan langsung di lapangan, serta koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, masyarakat MBR di berbagai wilayah, termasuk Papua Pegunungan, semakin terbantu untuk memiliki rumah layak. Upaya ini diharapkan terus berlanjut sebagai bagian dari visi pembangunan perumahan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.