JAKARTA - Memasuki awal Oktober 2025, perhatian masyarakat Jakarta kembali tertuju pada jadwal pencairan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, program bantuan pendidikan andalan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Program ini menjadi tumpuan banyak keluarga prasejahtera agar anak-anak mereka tetap bisa menempuh pendidikan tanpa terbebani biaya sekolah.
Mengacu pada pola penyaluran tahun-tahun sebelumnya, pencairan KJP Plus tahap Oktober 2025 diperkirakan berlangsung antara 5 hingga 10 Oktober 2025. Seperti biasa, proses penyaluran dilakukan secara bertahap melalui Bank DKI, dengan jadwal menyesuaikan jenjang pendidikan penerima mulai dari SD, SMP, SMA, SMK hingga PKBM. Penyaluran biasanya rampung pada pertengahan bulan setelah seluruh data penerima terverifikasi.
Warga yang ingin memantau informasi resmi mengenai jadwal pencairan disarankan mengikuti perkembangan melalui akun Instagram @upt.p4op, milik Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Akun ini secara rutin memperbarui jadwal pencairan, petunjuk penggunaan dana, hingga informasi teknis bagi para penerima manfaat.
Cara Mudah Cek Status Penerimaan KJP Plus
Bagi orang tua atau siswa yang ingin memastikan apakah dana bantuan sudah cair atau masih dalam proses, pengecekan dapat dilakukan secara mandiri melalui laman resmi kjp.jakarta.go.id. Prosesnya sederhana dan bisa dilakukan lewat ponsel.
Langkah-langkahnya sebagai berikut:
Buka situs kjp.jakarta.go.id.
Pilih menu “Periksa Status Penerimaan KJP”.
Klik kolom “Pencarian”.
Masukkan NIK KTP orang tua penerima.
Pilih tahun dan tahap pencairan.
Tekan tombol “Cek” untuk melihat status penerima.
Dengan cara ini, warga bisa memantau apakah dana KJP Plus sudah masuk ke rekening masing-masing atau masih menunggu giliran pencairan. Pemerintah DKI mendorong warga untuk menggunakan saluran daring ini agar proses pengecekan lebih cepat dan efisien tanpa perlu datang ke sekolah atau kantor dinas.
Rincian Dana Bantuan KJP Plus Oktober 2025
Untuk periode Oktober 2025, besaran dana bantuan KJP Plus masih sama seperti bulan sebelumnya. Berdasarkan data penyaluran September 2025, berikut rincian dana per jenjang pendidikan:
SD/SDLB/MI: Rp 250.000 + SPP swasta Rp 130.000
SMP/SMPLB/MTs: Rp 300.000 + SPP swasta Rp 170.000
SMA/SMALB/MA: Rp 420.000 + SPP swasta Rp 290.000
SMK: Rp 450.000 + SPP swasta Rp 240.000
PKBM: Rp 300.000
Sebagian dana, maksimal Rp 100.000 per bulan, dapat dicairkan secara tunai melalui Bank DKI. Sementara sisanya wajib digunakan secara non-tunai untuk berbagai kebutuhan sekolah, seperti membeli buku, alat tulis, perlengkapan belajar, transportasi, hingga makanan bergizi bagi siswa.
Kebijakan ini dimaksudkan agar dana bantuan benar-benar digunakan untuk menunjang kegiatan belajar siswa, bukan untuk kebutuhan di luar pendidikan. Pemerintah juga terus melakukan pengawasan melalui sistem transaksi non-tunai agar pemanfaatan dana tetap tepat sasaran.
Penyaluran Bertahap untuk Pastikan Data Akurat
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan bahwa penyaluran dana KJP Plus tidak bisa dilakukan serentak. Hal ini karena data penerima selalu berubah setiap periode akibat adanya siswa yang lulus, pindah sekolah, atau baru mendaftar sebagai penerima bantuan.
“Problemnya adalah pendataannya selalu dinamis. Kayak kemarin ada 88 ribu yang lulus, kemudian ada yang 87 ribu yang baru,” ujar Pramono pada Jumat (12 September 2025).
Proses pemeriksaan data dilakukan secara berkala oleh Dinas Pendidikan untuk memastikan bahwa setiap rupiah bantuan benar-benar diterima oleh siswa yang memenuhi kriteria penerima, yakni berasal dari keluarga prasejahtera dan masih aktif bersekolah di wilayah DKI Jakarta.
Dengan sistem yang diperbarui secara rutin, pemerintah berupaya mencegah terjadinya tumpang tindih data atau penyaluran yang tidak tepat sasaran.
Komitmen Pemprov DKI Menjaga Keberlanjutan Program
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa program KJP Plus tidak akan dicabut atau dihentikan, meskipun terdapat dinamika sosial di lapangan. Program ini telah menjadi bagian penting dari kebijakan pendidikan inklusif DKI Jakarta, yang memastikan bahwa seluruh anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, tetap dapat mengenyam pendidikan yang layak.
Pramono juga menambahkan bahwa selain menjaga keberlangsungan KJP Plus, Pemprov DKI terus melakukan evaluasi agar bantuan ini tidak hanya bermanfaat secara finansial, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan motivasi belajar siswa.
Dalam beberapa kesempatan, pemerintah bahkan menegaskan akan memperluas cakupan program bagi siswa berprestasi maupun atlet muda yang mengharumkan nama daerah.
Harapan Masyarakat terhadap KJP Plus
Bagi banyak keluarga di Jakarta, KJP Plus bukan sekadar bantuan, tetapi penopang harapan untuk masa depan anak-anak mereka. Program ini membantu meringankan beban biaya sekolah, sekaligus mendorong semangat belajar di kalangan pelajar dari keluarga berpenghasilan rendah.
Setiap bulan pencairan tiba, antusiasme masyarakat pun meningkat. Banyak orang tua menantikan jadwal transfer dana untuk segera memenuhi kebutuhan pendidikan anak.
Dengan pencairan yang diperkirakan berlangsung mulai 5 hingga 10 Oktober 2025 ini, diharapkan seluruh penerima dapat segera menggunakan dana sesuai peruntukannya. Pemprov DKI Jakarta juga mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya pada informasi palsu atau tautan tidak resmi, dan hanya mengacu pada pengumuman dari Dinas Pendidikan DKI atau laman resmi KJP Plus.
Pencairan KJP Plus Oktober 2025 bukan hanya rutinitas administratif, tetapi juga bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memastikan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan. Dengan sistem yang semakin transparan dan akurat, program ini diharapkan terus menjadi jembatan bagi generasi muda Jakarta menuju masa depan yang lebih cerah.