JAKARTA - Upaya peningkatan kualitas layanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dilakukan secara serius oleh Kementerian Kesehatan.
Hingga Januari 2026, tercatat sebanyak 4.535 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia telah berhasil mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Ini menjadi capaian penting dalam memastikan mutu dan keamanan makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat, terutama siswa sekolah.
Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Benjamin Paulus Octavianus, menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari proses pemeriksaan ketat, termasuk pemeriksaan laboratorium untuk menjamin standar higienis dan sanitasi terpenuhi di SPPG.
"Bersyukur hari ini sudah 4.535 SPPG yang sudah lulus sertifikat. Itu artinya itu termasuk pemeriksaan laboratoriumnya, semua dicek. Ada yang belum baik, ya harus memperbaiki dulu untuk menjadi baik," ujarnya.
Meski begitu, Wamenkes menegaskan bahwa capaian ini baru mencapai 23 persen dari total 19.188 SPPG yang tersebar di Indonesia. Oleh karena itu, ia mendorong seluruh Dinas Kesehatan daerah untuk terus meningkatkan persentase SPPG yang lulus SLHS guna menjamin mutu layanan MBG di seluruh wilayah.
Pentingnya Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi bagi Program MBG
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi menjadi indikator utama kelayakan sebuah SPPG dalam menyediakan makanan yang sehat, bergizi, dan aman bagi konsumennya.
Sertifikat ini melibatkan berbagai proses verifikasi, mulai dari kebersihan lingkungan, standar pengolahan makanan, hingga hasil uji laboratorium yang menjamin tidak adanya kontaminasi berbahaya.
Kepastian atas mutu dan keamanan makanan ini sangat penting mengingat MBG secara langsung menyasar anak-anak sekolah sebagai penerima manfaat utama. Makanan yang tidak higienis berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan yang justru dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan siswa.
Karenanya, proses sertifikasi SLHS tidak bisa dianggap remeh atau dipercepat tanpa prosedur lengkap. Wamenkes Benjamin menegaskan bahwa masih ada SPPG yang harus memperbaiki sejumlah aspek agar dapat memenuhi standar yang ditetapkan. "Ada yang belum baik, ya harus memperbaiki dulu untuk menjadi baik," tambahnya.
Perluasan Penerima Manfaat Program MBG Sesuai Perpres Nomor 115 Tahun 2025
Selain peningkatan mutu layanan, Wamenkes juga mengingatkan seluruh sekolah agar menjalankan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang perluasan penerima manfaat MBG.
Kebijakan ini memperluas cakupan penerima makanan bergizi, tidak hanya untuk siswa, tetapi juga bagi guru, tenaga tata usaha, dan tenaga kebersihan di sekolah.
Menurut Benjamin Paulus Octavianus, kehadiran tenaga pendukung di sekolah juga harus mendapat perhatian agar mereka turut menikmati manfaat makanan bergizi.
"Keputusan dari Presiden kan juga menambah penerima manfaat, bukan seperti di sekolah ini yang tenaganya belum mendapatkan MBG. Nah, ini kami mohon agar mereka juga mendapat manfaatnya. Jangan hanya murid, tetapi guru dan semua pegawai yang ada di sekolah ini bisa mendapat makanan," ujarnya.
Perluasan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan dan produktivitas seluruh warga sekolah secara menyeluruh, sehingga tercipta lingkungan belajar yang sehat dan kondusif.
Evaluasi Dampak MBG Berdasarkan Proses Medis dan Data yang Valid
Wamenkes juga menegaskan pentingnya evaluasi yang tepat dan akurat terhadap dampak program MBG, terutama dalam konteks peningkatan status gizi siswa.
Menurutnya, penilaian dampak ini harus dilakukan secara medis dan berbasis data yang valid agar hasilnya dapat dijadikan acuan kebijakan dan pengembangan program ke depan.
"Dampak langsungnya harus dihitung, enggak boleh asal-asalan, oleh karena itu butuh proses. Hari ini belum bisa kalau ditanya angkanya berapa, karena ini sesuatu yang harus dikerjakan dengan teliti karena ini harus dilakukan secara medis," terang Benjamin.
Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan program MBG dengan pendekatan ilmiah yang sistematis, bukan hanya sekadar memberikan makanan secara kuantitas, tetapi juga memastikan efek positifnya terhadap kesehatan anak-anak.
Tantangan dan Harapan untuk Peningkatan Program MBG
Meski sudah ada kemajuan signifikan dengan ribuan SPPG yang memperoleh sertifikat SLHS, tantangan masih cukup besar untuk menjangkau seluruh SPPG yang berjumlah hampir 20 ribu unit.
Pemerintah daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam pembinaan dan pengawasan SPPG agar dapat memenuhi standar higiene sanitasi yang ketat.
Peningkatan kualitas layanan MBG juga harus diiringi dengan edukasi kepada seluruh pengelola SPPG tentang pentingnya standar kebersihan dan gizi seimbang. Selain itu, peran masyarakat dan sekolah sangat penting untuk mendukung keberlangsungan program ini.
Dengan perbaikan mutu secara berkelanjutan dan perluasan cakupan penerima manfaat, program MBG diharapkan dapat memberi kontribusi signifikan dalam menurunkan angka stunting, malnutrisi, dan meningkatkan daya tahan tubuh generasi muda Indonesia.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini.
Keberhasilan 4.535 SPPG yang sudah memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi merupakan tonggak penting dalam memastikan mutu dan keamanan layanan makanan bergizi bagi penerima manfaat.
Pemerintah terus mendorong percepatan sertifikasi dan perbaikan mutu SPPG di seluruh Indonesia, sekaligus memperluas penerima manfaat MBG sesuai Perpres Nomor 115 Tahun 2025. Evaluasi dampak program secara medis dan berbasis data valid menjadi kunci keberhasilan jangka panjang yang berkelanjutan.
Dengan komitmen bersama, program MBG diyakini mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesehatan dan pertumbuhan anak-anak Indonesia, serta mendukung masa depan bangsa yang lebih kuat dan sehat.