JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya Indonesia untuk segera mengejar ketertinggalan dalam sektor pertanian dengan cara mempelajari teknologi pertanian dari negara-negara yang telah lebih maju, salah satunya adalah Yordania. Hal itu disampaikannya usai melakukan kunjungan resmi ke Istana Al Husseiniya, Amman, Yordania.
Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa Yordania memiliki kemajuan signifikan dalam penerapan teknologi di sektor pertanian yang dapat menjadi referensi penting bagi Indonesia. Komitmen kerja sama ini diperkuat dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Yordania di bidang pertanian, yang turut mencakup pertukaran wawasan serta transfer teknologi antara kedua negara.
“Yordania memiliki teknologi maju di bidang pertanian, dan kami ingin belajar tentang hal tersebut. Saya membawa Menteri Pertanian saya dalam kunjungan ini, dan saya berharap akan ada tindak lanjut nyata dari semua isu yang kami bahas,” ujar Presiden Prabowo.
Penandatanganan dokumen MoU kerja sama pertanian dilakukan oleh Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dan Menteri Pertanian Yordania Khaled Al Hanefat. Kerja sama ini tidak hanya membuka peluang peningkatan kapasitas teknologi pertanian, tetapi juga memperkuat diplomasi ekonomi berbasis pangan yang menjadi prioritas Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo.
Fokus pada Ketahanan dan Kemandirian Pangan
Salah satu hal penting yang disoroti Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Yordania adalah mengenai pasokan bahan baku pupuk. Ia menekankan bahwa Yordania merupakan produsen bahan baku pupuk seperti potassium phosphate dengan harga yang sangat kompetitif di tingkat global.
“Kita di sini, kita beli banyak fosfat, potash, untuk pupuk kita, salah satu termurah di dunia,” kata Presiden Prabowo dalam keterangannya.
Dengan Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam hal produktivitas pertanian dan harga pupuk yang fluktuatif, kerja sama ini diharapkan dapat menjadi jalan keluar untuk mengamankan pasokan dan menekan biaya produksi para petani dalam negeri.
Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa program swasembada pangan akan menjadi prioritas utama pemerintahannya, dan untuk mewujudkannya diperlukan dukungan teknologi, akses bahan baku pertanian yang terjangkau, serta kerja sama internasional yang strategis.
MoU Lintas Sektor: Pendidikan, Agama, dan Pertahanan
Selain kerja sama pertanian, dalam kunjungannya di Yordania, pemerintah Indonesia juga menandatangani dua MoU lain di bidang keagamaan dan pendidikan tinggi dan riset ilmiah. Ini menunjukkan bahwa hubungan bilateral kedua negara semakin menguat tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam pembangunan sumber daya manusia dan spiritualitas.
MoU di bidang pendidikan tinggi dan riset ilmiah diteken oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar dan Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset Ilmiah Yordania Azmi Mahafza. Sedangkan MoU di bidang keagamaan ditandatangani oleh Nasaruddin Umar bersama Menteri Urusan Agama Islam, Wakaf, dan Kawasan Suci Yordania Mohammad Khalayleh.
Kolaborasi ini membuka ruang lebih besar bagi pertukaran pelajar, dosen, dan penelitian bersama antara institusi pendidikan tinggi kedua negara. Diharapkan, sinergi ini akan memperkaya pengetahuan dan pemahaman lintas budaya, serta memperkuat pendidikan keislaman yang moderat dan inklusif.
Perjanjian Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Yordania
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah Indonesia dan Yordania juga menandatangani perjanjian kerja sama di sektor pertahanan. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Perdana Menteri Yordania Ayman Safadi, serta disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II.
Langkah ini menunjukkan pendekatan diplomatik yang menyeluruh dari Indonesia, di mana kerja sama bilateral tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup ketahanan nasional dan strategi pertahanan global. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan kebijakan luar negeri aktif dan independen.
Pertemuan Bilateral dan Delegasi RI
Di Istana Al Husseiniya, Presiden Prabowo turut menggelar pertemuan empat mata dengan Raja Abdullah II, yang dilanjutkan dengan pertemuan bilateral antara delegasi kedua negara. Dari pihak Indonesia, delegasi yang hadir dalam pertemuan ini meliputi:
Menteri Luar Negeri Sugiono
Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin
Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya
Kehadiran jajaran menteri lintas sektor tersebut mencerminkan pentingnya lawatan ini sebagai upaya memperkuat hubungan strategis dengan negara-negara Timur Tengah.
Akhiri Rangkaian Lawatan Timur Tengah
Yordania menjadi negara kelima sekaligus tujuan terakhir dari rangkaian kunjungan luar negeri Presiden Prabowo di kawasan Timur Tengah, yang dimulai sejak Rabu. Sebelumnya, Presiden telah mengunjungi Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, dan Qatar, dalam rangka memperkuat kerja sama multilateral serta mempromosikan posisi Indonesia sebagai mitra strategis di berbagai bidang.
Usai merampungkan kunjungannya di Yordania, Presiden Prabowo langsung bertolak menuju Jakarta dari Pangkalan Udara Marka, Amman, pada Senin sore waktu setempat.
Penegasan Komitmen dan Arah Kebijakan Luar Negeri
Melalui seluruh rangkaian kunjungan tersebut, terutama di Yordania, Presiden Prabowo Subianto ingin menunjukkan arah kebijakan luar negerinya yang berfokus pada diplomasi pragmatis dan kemitraan strategis. Dengan menekankan kerja sama di bidang pertanian, pendidikan, agama, dan pertahanan, Prabowo mempertegas komitmen untuk membangun Indonesia dari berbagai sisi, dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Langkah-langkah ini juga memperlihatkan bagaimana diplomasi pertanian menjadi alat penting untuk mencapai kedaulatan pangan. Melalui kolaborasi dengan negara seperti Yordania, Indonesia diharapkan mampu memacu modernisasi pertanian, meningkatkan produktivitas pangan dalam negeri, dan menjamin kesejahteraan petani.
Dengan dorongan dari Presiden Prabowo dan realisasi konkret dari para pemangku kebijakan di lapangan, visi besar untuk menjadikan Indonesia mandiri dalam pangan bukan lagi sekadar cita-cita, tetapi sebuah program nasional yang kini telah bergerak secara aktif di tingkat internasional.