JAKARTA – Tingkat kepatuhan masyarakat dan instansi pemerintah dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), masih tergolong rendah. Kondisi ini menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk PT Jasa Raharja dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ende.
Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Kepala PT Jasa Raharja Cabang Ende, Denny Adianto, dan Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda, yang berlangsung pada Selasa, 15 April 2025 di ruang kerja Bupati Ende. Kunjungan ini merupakan bagian dari langkah sinergi lintas lembaga untuk meningkatkan pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah melalui sektor pajak kendaraan.
“Berdasarkan data terbaru, tingkat kesadaran membayar pajak kendaraan di Kabupaten Ende masih berada di bawah 50 persen,” ungkap Denny Adianto di hadapan Bupati Yosef.
Pemerintah Daerah Dinilai Belum Sepenuhnya Taat
Yang menjadi sorotan, rendahnya tingkat kepatuhan ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum, namun juga mencakup instansi pemerintah daerah yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan dinas.
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Yosef Benediktus Badeoda menyampaikan komitmennya untuk mendorong seluruh jajaran pemerintah daerah agar menjadi teladan dalam membayar pajak. Ia menegaskan bahwa Pemkab Ende akan memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah strategis yang diambil oleh Jasa Raharja maupun Samsat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
“Kami akan menggerakkan seluruh elemen pemerintah, mulai dari camat, kepala desa, hingga lurah, untuk aktif membantu kegiatan Samsat dalam menyosialisasikan pentingnya pembayaran pajak kendaraan kepada masyarakat,” ujar Bupati Yosef.
Penandatanganan Komitmen Bersama
Sebagai bentuk keseriusan, pertemuan tersebut juga ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama antara PT Jasa Raharja Cabang Ende dan Pemerintah Kabupaten Ende. Langkah ini menjadi simbol kolaborasi strategis lintas institusi dalam mendorong kepatuhan masyarakat terhadap pajak kendaraan bermotor dan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penandatanganan komitmen ini menegaskan bahwa sinergi antara lembaga publik menjadi kunci dalam mewujudkan layanan publik yang lebih baik, transparan, dan bertanggung jawab, khususnya dalam sektor perhubungan dan perpajakan.
Strategi Peningkatan Kepatuhan Pajak
Peningkatan kesadaran pajak akan diupayakan melalui pendekatan sosialisasi aktif, edukasi publik, serta penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan pembayaran. Kegiatan seperti jemput bola oleh Samsat keliling, penyebaran informasi melalui media sosial, dan kerja sama dengan pemerintah desa/lurah menjadi bagian dari strategi terpadu yang sedang dirancang.
Jasa Raharja dan Pemkab Ende juga akan menjajaki integrasi data kendaraan dinas dan kendaraan pribadi milik warga agar lebih mudah dipantau dan ditindaklanjuti secara administratif jika terdapat keterlambatan atau tunggakan pembayaran pajak.
Dampak Langsung terhadap Pelayanan Publik
Rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran pajak berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Dana dari pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber utama PAD yang dapat digunakan untuk perbaikan jalan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan di wilayah Ende.
Dengan meningkatkan rasio kepatuhan pembayaran pajak kendaraan, pemerintah berharap dapat memperluas basis penerimaan daerah dan mempercepat pembangunan yang merata, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.
Edukasi Menjadi Kunci Utama
Kepala PT Jasa Raharja Cabang Ende, Denny Adianto, menekankan bahwa edukasi publik adalah elemen kunci dalam membentuk budaya taat pajak. Ia juga berharap kerja sama dengan Pemkab Ende akan memperkuat upaya kolektif ini.
“Kami tidak hanya fokus pada angka, tapi juga bagaimana menciptakan kesadaran bahwa membayar pajak kendaraan adalah bagian dari tanggung jawab bersama untuk membangun daerah,” ujar Denny.