JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan sikapnya terkait laporan yang menyebut Rusia berencana menempatkan pesawat tempur di Papua. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan secara tegas bahwa Indonesia tidak pernah memberikan izin kepada negara manapun untuk mendirikan atau memiliki pangkalan militer di wilayah kedaulatan Indonesia.
Penegasan ini disampaikan oleh Juru Bicara Kemlu RI, Roy Soemirat, pada Rabu malam , sebagai respons atas laporan situs pertahanan internasional Janes yang mengungkap adanya permintaan resmi dari Rusia untuk menempatkan armada pesawat tempurnya di Pangkalan Udara Manuhua, Biak, Papua.
“Indonesia tidak pernah memberikan izin kepada negara manapun untuk membangun atau memiliki pangkalan militer di Indonesia. Sebagai negara dengan tradisi politik luar negeri bebas aktif, Indonesia hanya menerima dan mengizinkan kehadiran militer asing dalam misi damai,” kata Roy Soemirat dalam pernyataan resminya.
Sebelumnya, Janes melaporkan bahwa Rusia telah menyampaikan permintaan kepada Indonesia untuk menempatkan beberapa pesawat jarak jauhnya di Pangkalan Udara Manuhua yang juga berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisiepo di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Pangkalan ini merupakan markas Skuadron Udara 27 TNI AU, yang mengoperasikan pesawat pengintai CN235.
Menurut laporan tersebut, permintaan Rusia diterima oleh kantor Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, usai pertemuan bilateral dengan Menteri Dewan Keamanan Federasi Rusia, Sergei Shoigu, pada Februari 2025. Namun, Kemlu membantah telah menerima permintaan semacam itu.
“Kami belum pernah mendengar mengenai permintaan Rusia untuk menempatkan pesawatnya di pangkalan udara milik Indonesia di wilayah Papua,” tegas Roy pada pernyataan terpisah, Selasa. Ia menambahkan bahwa jika ada pertanyaan lebih lanjut terkait isu tersebut, sebaiknya diarahkan ke kementerian teknis terkait, seperti Kementerian Pertahanan.
Australia Turut Soroti Laporan Janes
Laporan dari Janes ini rupanya tidak hanya mengundang perhatian publik dalam negeri, tetapi juga menjadi perhatian Pemerintah Australia. Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, menyatakan bahwa ia telah menghubungi langsung Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin untuk mengklarifikasi laporan tersebut.
“(Dia) mengatakan kepada saya dengan sejelas-jelasnya, laporan tentang prospek pesawat Rusia yang beroperasi dari Indonesia sama sekali tidak benar,” ujar Marles, seperti dikutip dari The Guardian, Selasa malam.
Senada dengan Menhan, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong juga menyatakan bahwa pemerintah Australia telah melakukan verifikasi terhadap laporan tersebut demi memastikan kebenarannya.
“Kami telah menghubungi pihak Indonesia untuk mengonfirmasi laporan tersebut dan memastikan status permintaan dari Rusia,” kata Wong dalam konferensi persnya.
Sementara itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyatakan secara tegas bahwa negaranya menolak segala bentuk pengaruh Rusia di kawasan Indo-Pasifik. “Kami jelas tidak ingin melihat pengaruh Rusia di wilayah kami. Sangat jelas,” ujarnya.
Proyek Peluncuran Satelit di Biak Masih Tahap Awal
Terkait pembangunan infrastruktur di Biak, Juru Bicara Kemlu Roy Soemirat menyebut bahwa Indonesia memang memiliki rencana untuk membangun fasilitas peluncuran satelit di wilayah tersebut. Namun ia menegaskan bahwa proyek tersebut masih dalam tahap pembahasan awal.
“Pembicaraan mengenai hal tersebut telah dimulai beberapa tahun yang lalu, namun belum sampai pada keputusan apapun,” jelas Roy.
Meski demikian, Roy menegaskan bahwa rencana tersebut tidak berkaitan dengan keberadaan militer asing ataupun bentuk kerja sama militer dengan negara manapun.
Indonesia Pertahankan Kedaulatan dan Politik Bebas Aktif
Sikap Indonesia yang menolak keberadaan pangkalan militer asing di wilayahnya merupakan bagian dari prinsip politik luar negeri bebas aktif, yang menempatkan Indonesia sebagai negara non-blok dan tidak berpihak pada kekuatan militer manapun di dunia.
Konsistensi ini ditegaskan kembali oleh pemerintah menyusul munculnya berbagai spekulasi terkait kerja sama militer strategis dengan negara besar seperti Rusia.
Dengan pernyataan tegas dari Kemlu RI dan klarifikasi dari Menteri Pertahanan kepada mitra luar negeri, Indonesia menegaskan komitmennya dalam menjaga kedaulatan wilayah dan prinsip non-intervensi asing dalam urusan pertahanan nasional.