JAKARTA - Penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh PT Pertamina Patra Niaga pada triwulan pertama tahun 2025 dipastikan masih berada dalam batas kuota yang ditetapkan oleh pemerintah. Kinerja ini menjadi indikator positif bahwa program distribusi energi bersubsidi masih berjalan sesuai arah kebijakan energi nasional yang mengutamakan efisiensi dan ketepatan sasaran.
BBM subsidi yang dimaksud terdiri dari jenis Pertalite dan Solar yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia. Pertamina menyebutkan bahwa hingga akhir Maret 2025, konsumsi Pertalite tercatat sebesar 6,84 juta kiloliter (KL) atau setara dengan 21,9% dari kuota tahunan yang ditetapkan sebesar 31,1 juta KL. Sementara itu, untuk Solar subsidi, telah tersalur sebanyak 4,19 juta KL, atau sekitar 22,9% dari total kuota tahunan sebesar 17,3 juta KL.
“Penyaluran energi subsidi triwulan pertama tahun ini masih dalam koridor kuota. Hal ini mencerminkan distribusi yang efisien dan tren konsumsi yang terkontrol,” ujar Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, dalam keterangannya kepada media.
Pertamina Patra Niaga menerapkan sistem pencatatan berbasis teknologi melalui QR Code yang merupakan bagian dari Program Subsidi Tepat. Sistem ini dirancang untuk mencatat transaksi secara digital dan merekam data konsumen penerima BBM subsidi secara real-time. Dengan mekanisme ini, perusahaan dapat mengawasi pola konsumsi masyarakat sekaligus menghindari potensi penyimpangan dalam distribusi.
Heppy menjelaskan bahwa program Subsidi Tepat telah berjalan sejak tahun lalu dan menunjukkan hasil positif dalam pengendalian konsumsi. Penggunaan QR Code tidak hanya membantu perusahaan dalam mengatur suplai energi secara lebih adil, tetapi juga menjadi landasan transparansi dan akuntabilitas penyaluran subsidi kepada masyarakat yang benar-benar berhak.
“Kami berkomitmen untuk terus mengawal program ini agar penyaluran subsidi BBM tidak disalahgunakan dan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, kami juga menjalin kerja sama aktif dengan BPH Migas, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk mengamankan distribusi serta menjaga ketersediaan energi nasional,” ujarnya lebih lanjut.
Salah satu tantangan utama dalam penyaluran BBM bersubsidi adalah fluktuasi konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh momen-momen tertentu, seperti Ramadan dan Idulfitri. Selama periode tersebut, volume kebutuhan energi cenderung meningkat tajam seiring dengan mobilitas warga yang tinggi, khususnya saat mudik dan arus balik Lebaran.
Meski terjadi lonjakan permintaan, Pertamina menegaskan bahwa pihaknya berhasil menjaga pasokan BBM tetap stabil di seluruh jalur distribusi, baik di wilayah barat, tengah, maupun timur Indonesia. Bahkan di titik-titik krusial seperti rest area, terminal, pelabuhan, dan bandara, distribusi BBM dilakukan secara intensif untuk mendukung kelancaran transportasi masyarakat.
“Kami telah menyiagakan seluruh infrastruktur logistik dan sumber daya operasional dalam menghadapi arus mudik dan balik Lebaran. Alhamdulillah, distribusi berjalan lancar tanpa gangguan besar,” kata Heppy.
Untuk menjamin pemerataan distribusi dan mengantisipasi penimbunan atau penyimpangan, Pertamina juga mengaktifkan sistem monitoring berbasis digital. Teknologi ini mampu memantau stok BBM secara menyeluruh, mulai dari depo pengisian hingga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Dengan informasi yang real-time, manajemen distribusi menjadi lebih responsif terhadap dinamika di lapangan.
Heppy menyatakan bahwa hingga saat ini, tidak ada temuan signifikan terkait penyalahgunaan BBM subsidi. Namun demikian, pihaknya tetap melakukan audit internal secara berkala dan tidak segan menindak SPBU atau pihak manapun yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Pencegahan praktik penyelewengan menjadi salah satu prioritas kami. Karena setiap liter BBM subsidi yang keluar dari jalur seharusnya adalah kerugian negara dan masyarakat,” tegasnya.
Lebih jauh, Pertamina Patra Niaga menyampaikan bahwa realisasi distribusi pada kuartal pertama ini dapat dijadikan acuan untuk evaluasi penyaluran di kuartal berikutnya. Data-data konsumsi yang dikumpulkan melalui sistem digital menjadi dasar penting dalam menyusun strategi distribusi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan wilayah.
Sementara itu, pemerintah terus memantau efektivitas subsidi energi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuannya agar belanja subsidi benar-benar mampu menjaga daya beli masyarakat tanpa membebani fiskal secara berlebihan. Dalam hal ini, Pertamina berperan sebagai pelaksana teknis yang diharapkan mampu menyelaraskan kebijakan subsidi dengan eksekusi di lapangan.
Menjelang kuartal kedua 2025, Pertamina akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta aparat hukum di wilayah operasional. Selain itu, upaya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan BBM subsidi secara bijak juga akan ditingkatkan.
“Partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga keberlanjutan subsidi energi. Gunakan BBM subsidi hanya jika memang sesuai dengan kriteria penerima. Ini bukan sekadar hak, tapi juga tanggung jawab bersama,” tutup Heppy.
Dengan kinerja yang stabil dan sistem distribusi yang semakin terstruktur, Pertamina Patra Niaga optimistis penyaluran BBM subsidi tahun ini akan tetap berjalan sesuai kuota dan tepat sasaran. Di tengah tantangan fluktuasi konsumsi serta tekanan fiskal, sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan energi yang adil dan merata di seluruh Indonesia.