JAKARTA - Perubahan dinamika geopolitik global kembali menempatkan isu energi sebagai faktor strategis bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) menilai kondisi ini memperkuat urgensi ketahanan dan kemandirian energi nasional.
Situasi ketidakpastian pasokan energi global membuat banyak negara mulai mengurangi ketergantungan pada sumber energi luar negeri. Kondisi tersebut sekaligus menjadi dorongan untuk mempercepat transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan.
Transisi Energi Tidak Lagi Sekadar Isu Lingkungan
Ketua Umum METI, Zulfan Zahar, menegaskan bahwa transisi energi kini tidak lagi bisa dipandang hanya sebagai isu lingkungan semata. Ia menyebut perubahan sistem energi merupakan kebutuhan strategis yang berkaitan langsung dengan kedaulatan energi nasional.
“Jelas bahwa transisi energi bukan sekedar jargon atau kontribusi sosial dan lingkungan. Transisi energi adalah langkah mutlak untuk mencapai kemandirian energi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (9/4/2026).
Energi Terbarukan Jadi Pilar Ketahanan Energi Masa Depan
Menurut METI, energi terbarukan menjadi solusi paling rasional dalam memperkuat ketahanan energi nasional di tengah fluktuasi pasokan global. Pengembangan sumber energi bersih dianggap mampu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang semakin terbatas.
Selain itu, transisi menuju energi terbarukan juga dinilai dapat menciptakan sistem energi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Hal ini menjadi penting untuk menjaga ketahanan ekonomi dan energi dalam jangka panjang.
Sejumlah Tantangan Hambat Percepatan Transisi Energi di Indonesia
Meski memiliki potensi besar, METI menilai proses transisi energi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Salah satu hambatan utama adalah belum kuatnya komitmen kebijakan dalam mendukung percepatan energi terbarukan.
Dominasi energi fosil yang masih tinggi juga menjadi faktor penghambat utama dalam proses transformasi energi nasional. Selain itu, ketidakjelasan insentif fiskal dinilai membuat pengembangan energi terbarukan belum berjalan optimal.
Regulasi dan Mekanisme Pasar Dinilai Belum Kondusif
METI juga menyoroti bahwa mekanisme harga listrik saat ini belum sepenuhnya mendukung pengembangan proyek energi bersih. Akses proyek bagi pihak swasta dinilai masih terbatas dan belum cukup kompetitif.
Di sisi lain, penetapan target energi juga dianggap belum sepenuhnya berbasis pada kajian teknis yang matang. Kondisi ini membuat arah kebijakan energi masih memerlukan penyempurnaan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan industri.
Usulan Percepatan Melalui Program Green Fast Track
Untuk mengatasi hambatan tersebut, METI mengusulkan sejumlah langkah strategis jangka pendek yang dianggap dapat mempercepat transisi energi. Salah satunya adalah program “Green Fast Track” yang dirancang untuk mempercepat proses tender proyek energi terbarukan.
Program ini juga mencakup perbaikan mekanisme pengadaan serta percepatan revisi Peraturan Presiden 112/2025. Dengan demikian, proses investasi di sektor energi bersih diharapkan menjadi lebih efisien dan transparan.
Penyederhanaan Proses Investasi Jadi Fokus Utama
METI mendorong agar proses dari tahap tender hingga penandatanganan perjanjian jual beli listrik (PJBL) dapat diselesaikan dalam waktu maksimal enam bulan. Penyederhanaan proses ini dinilai penting untuk meningkatkan daya tarik investasi di sektor energi terbarukan.
Selain itu, dukungan pembiayaan dari perbankan, lembaga multilateral, hingga instrumen keuangan inovatif juga dianggap krusial. Pemerintah juga diminta memperkuat infrastruktur kelistrikan, termasuk jaringan transmisi antar pulau.
Stabilitas Kebijakan Dibutuhkan untuk Jaga Kepercayaan Investor
Dalam jangka panjang, METI menekankan pentingnya stabilitas kebijakan energi untuk menjaga kepercayaan investor. Kepastian regulasi menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan pengembangan proyek energi terbarukan.
Salah satu langkah yang didorong adalah percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Regulasi ini diharapkan dapat memberikan arah yang lebih jelas bagi pengembangan sektor energi nasional.
Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Jadi Kunci Percepatan
METI juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mempercepat transisi energi. Sinergi kedua pihak diperlukan untuk memperkuat investasi dan pengembangan proyek energi bersih.
Selain itu, pengembangan tenaga kerja terampil di sektor energi juga menjadi perhatian penting. Hal ini diperlukan untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mendukung transformasi energi nasional.
Inisiatif Program untuk Percepatan Energi Bersih Nasional
Sebagai langkah konkret, METI telah menyiapkan sejumlah program strategis seperti Renewable Energy Based Industrial Development (REBID) untuk sektor industri. Program ini dirancang untuk mendorong pemanfaatan energi terbarukan dalam aktivitas industri nasional.
Selain itu, terdapat juga Renewable Energy Based Economic Development (REBED) yang difokuskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Program lain seperti Access to Finance for Just Energy Transition (AFJET) juga disiapkan untuk memperkuat investasi energi bersih dalam tiga tahun ke depan.
Arah Transisi Energi Menuju Sistem yang Lebih Berkelanjutan
METI menilai bahwa berbagai inisiatif tersebut merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk mempercepat transisi energi nasional. Program pemerintah 100 gigawatt (GW) juga menjadi salah satu langkah strategis dalam memperluas akses listrik berbasis energi terbarukan.
Dengan berbagai kebijakan dan program yang tengah disiapkan, transisi energi Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan berkelanjutan. Upaya ini sekaligus menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kemandirian energi nasional di masa depan.