JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa ekonomi Indonesia tetap tangguh di tengah ketidakpastian global.
Meski demikian, pemerintah masih menghadapi tantangan besar untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus mengejar target yang lebih ambisius dalam beberapa tahun ke depan.
Pada triwulan I-2026, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,61 persen secara tahunan (year on year), yang ditopang oleh permintaan domestik, percepatan belanja pemerintah, investasi, serta pemulihan sektor manufaktur.
"Pemerintah terus menerapkan kebijakan fiskal yang prudent namun tetap bersifat countercyclical guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Reformasi subsidi juga terus dilanjutkan melalui peningkatan ketepatan sasaran penerima manfaat," kata Airlangga saat peluncuran laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026, Jumat (12/6/2026).
Selain pertumbuhan ekonomi, Airlangga menyoroti inflasi yang terkendali di angka 3,08 persen, surplus neraca perdagangan selama 72 bulan berturut-turut, cadangan devisa sebesar 144,9 miliar dollar AS, serta tingkat pengangguran terbuka yang turun menjadi 4,68 persen.
Realisasi investasi pada triwulan I-2026 mencapai Rp 498,79 triliun atau tumbuh 7,22 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 706.569 orang.
Guna menjaga stabilitas di tengah dinamika global, pemerintah menyiapkan langkah strategis seperti kebijakan retensi 100 persen devisa hasil ekspor (DHE) nonmigas, perluasan transaksi mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT), serta penguatan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan OJK.
Tantangan ke depan dinilai cukup berat, mengingat pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada 2026, dan meningkat ke kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027.
Target ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam beberapa tahun mendatang.
Untuk mencapainya, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah serta melakukan penyederhanaan perizinan usaha.
Selain itu, pemerintah terus memperluas akses pasar ekspor melalui berbagai perjanjian perdagangan internasional seperti IEU-CEPA, Indonesia-Kanada CEPA, hingga aksesi ke OECD, sembari tetap menjaga disiplin fiskal sebagai fondasi utama ekonomi nasional.