JAKARTA - Pemotongan harga Pertamax sejak awal Agustus 2026 dinilai belum cukup ampuh menekan ketergantungan publik pada BBM bersubsidi. Disparitas harga yang membentang hampir Rp6.000 per liter menjadikan stimulus ekonomi untuk bertahan memakai Pertalite dipandang jauh lebih menggiurkan ketimbang berpaling ke BBM nonsubsidi.
Terbaru, PT Pertamina Patra Niaga kembali memotong harga beberapa produk bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai 1 Agustus 2026 seiring dinamika harga minyak mentah dunia serta kurs rupiah.
VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menguraikan, secara terperinci, harga Pertamax (RON 92) melorot Rp300 per liter menjadi Rp15.950 per liter dari sebelumnya Rp16.250 per liter.
Koreksi harga juga menyasar Pertamax Turbo yang terkikis Rp1.000 per liter dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liter serta Pertamax Green 95 yang menyusut Rp400 per liter menjadi Rp16.600 per liter dari sebelumnya Rp17.000 per liter. Sementara itu, patokan harga Pertamina Dex dipertahankan pada posisi Rp21.150 per liter dan Dexlite bertahan di angka Rp19.700 per liter. Tarif ini berlaku bagi area dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5%, termasuk DKI Jakarta.
Kitty memaparkan, penyesuaian harga BBM nonsubsidi dianjurkan menyelaraskan ketentuan dan arahan pemerintah dengan mempertimbangkan pergerakan rerata harga minyak dunia serta kurs rupiah.
"Penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta tetap memperhatikan daya beli masyarakat. Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya menjaga ketersediaan pasokan BBM nasional agar tetap terjamin bagi masyarakat," ujarnya dalam keterangan resmi perusahaan, dikutip Minggu (2/8/2026).
Menurutnya, Pertamina Patra Niaga terus memegang komitmen menyediakan energi berkualitas sekaligus menjaga keandalan pasokan BBM di seluruh pelosok Indonesia.
Di lain sisi, pola pemakaian BBM masyarakat telah menunjukkan pergeseran dari produk nonsubsidi menuju jenis subsidi menyusul lonjakan harga pada pertengahan April 2026.
Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto pada Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI belum lama ini membeberkan bahwa konsumsi BBM subsidi khususnya Pertalite dan Biosolar merangkak naik seusai penyesuaian harga BBM nonsubsidi digulirkan April lalu. Sepanjang Juli 2026 saja, daya serap produk BBM jenis tersebut melambung sekitar 9,4%.
"Sejak Pertamina melakukan penyesuaian harga khususnya BBM JBU [nonsubsidi] per 18 April yang lalu, telah terjadi perubahan perilaku konsumen untuk konsumsi BBM yang saat ini terjadi peningkatan konsumsi BBM khususnya produk BBM PSO [subsidi], baik itu Pertalite maupun Biosolar," ujarnya.
Eko memaparkan, pergeseran paling mencolok terjadi pada konsumsi BBM jenis bensin. Pada rentang Januari-Mei 2026, porsi Pertalite berada pada angka 75,4% dari total konsumsi bensin. Namun, kini porsinya menggemuk menjadi sekitar 80,5%. Imbasnya, niaga produk BBM nonsubsidi khususnya Pertamax Series terperosok sekitar 18% dibandingkan masa sebelum penyesuaian harga.
Risiko Migrasi Masih Tinggi
Ekonom Energi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti menilai penurunan harga Pertamax sebesar Rp300 per liter pada awal Agustus ini belum berdaya mendorong masyarakat beralih dari BBM bersubsidi.
Ia menguraikan, pemotongan harga Pertamax sekadar menyempitkan jarak harga dengan Pertalite dari Rp6.250 menjadi Rp5.950 per liter. Kendati demikian, jurang tersebut masih bertengger sekitar 60% atau jauh lebih tinggi dibanding situasi sebelum lonjakan harga pada Juni.
"Selama selisihnya masih sekitar Rp6.000, migrasi ke Pertalite akan terus berjalan. Penurunan Rp300 menghentikan pelebaran jurang, tetapi tidak menutupnya," kata Yayan kepada Bisnis, Minggu (2/8/2026).
Menurut ia, insentif ekonomi yang dirasakan masyarakat untuk tetap memakai Pertalite masih jauh lebih dominan dibanding manfaat berpindah ke Pertamax. Menilik kalkulasinya, bagi pengendara sepeda motor dengan daya serap sekitar 3 liter per pekan, peralihan ke Pertamax cuma menghasilkan efisiensi sekitar Rp900 berkat penurunan harga.
Sebaliknya, bertahan memakai Pertalite memberi penghematan sekitar Rp17.850 dibanding membeli Pertamax. Peta ini memicu kecenderungan pergeseran konsumsi BBM terus mengalir ke produk bersubsidi.
Agar migrasi ke BBM nonsubsidi kembali memikat, Yayan menyebut selisih harga ideal diperkirakan berada pada rentang Rp2.000 hingga Rp2.500 per liter atau sekitar 20% hingga 25%, setara kondisi sebelum kenaikan harga pada Juni. Ia menambahkan penyesuaian menuju selisih harga itu tidak mungkin cuma mengandalkan penurunan harga Pertamax, melainkan menuntut penyesuaian bertahap dari kedua sisi.
Pertimbangan Konsumen
Di samping faktor harga, lamanya durasi antrean di stasiun pengisian bahan bakar turut menjadi faktor krusial yang menentukan keputusan konsumen. Menurut Yayan, biaya waktu akibat antre dapat menyedot Rp15.000 hingga Rp40.000 per jam sehingga antre selama 30 menit saja sudah mengikis habis manfaat penghematan dari penggunaan Pertalite.
"Kelangkaan mendorong orang pindah ke Pertamax jauh lebih kuat daripada diskon Rp300," ujarnya.
Satu nada, Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik Energi (PUSHEP) Bisman Bhaktiar memaparkan, harga bukanlah satu-satunya timbangan masyarakat dalam menentukan jenis BBM.
Ia menjelaskan, daya beli tetap menjadi faktor paling dominan. Selanjutnya, variabel lain yang memengaruhi potensi pergeseran konsumsi BBM yakni persepsi terhadap mutu bahan bakar.
Bisman menguraikan, kelompok masyarakat yang dipandang paling berpeluang berpaling merupakan kelas menengah yang memuat kelonggaran lebih tinggi dalam menentukan pilihan BBM sesuai kondisi finansial. Selain itu, pemilik kendaraan keluaran teranyar juga lebih berpeluang memakai BBM nonsubsidi lantaran mempertimbangkan spesifikasi mesin serta niat merawat kondisi kendaraan.
Kendati belum berdaya memicu pergeseran konsumsi dalam waktu dekat, Praktisi migas Hadi Ismoyo menilai kebijakan penurunan harga Pertamax tetap mengantongi faedah strategis bagi efektivitas subsidi energi. Hal ini mengingat posisi Pertamax sebagai jenis BBM nonsubsidi dengan porsi konsumsi terbesar.
Ia menguraikan, selisih harga yang kian kompetitif berpeluang mengikis ketergantungan masyarakat terhadap BBM bersubsidi.
"Penurunan harga Pertamax bisa lebih efektif untuk optimalisasi subsidi energi. Karena konsumsi terbesar BBM nonsubsidi ada di Pertamax," katanya.
Di sisi lain, ia juga menilai prospek penurunan harga BBM ke depannya masih dibayangi ketidakpastian pasar minyak global. Hadi memproyeksikan harga minyak jenis Brent masih bertahan pada kisaran US$90 per barel, sementara Indonesia Crude Price (ICP) bertengger pada level US$92 per barel.
Menurut ia, dinamika geopolitik juga belum menunjukkan pemulihan yang cukup kuat untuk mendorong pemangkasan harga minyak secara signifikan. Kesepakatan damai antara Iran dan AS yang masih rapuh berpotensi mengganggu rantai pasokan energi global yang bakal berdampak pada gejolak harga minyak.
"Artinya, harga BBM akan tetap tinggi dan tidak bisa dengan cepat kembali kepada harga sebelum perang," katanya.