JAKARTA - Pemerintah memberikan ruang bernapas yang baru bagi Perum Bulog melalui kenaikan margin penugasan menjadi 7% atau sekitar Rp970 per kilogram, serta penurunan bunga pinjaman menjadi 3% yang disertai subsidi bunga 2%.
Kebijakan ini diproyeksikan mampu memperbaiki kondisi keuangan Bulog setelah bertahun-tahun menjalankan fungsi pelayanan publik dengan margin yang dinilai tidak lagi mencukupi.
Berkat dukungan tersebut, Bulog memperkirakan neraca keuangannya akan kembali mencatatkan surplus sekitar Rp1,14 triliun menjelang akhir tahun 2026. Kondisi tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan perusahaan dalam menyerap gabah petani, mengamankan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), meningkatkan mutu penyimpanan beras, hingga mempersiapkan skema beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) satu harga.
Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan bahwa dukungan dari pemerintah menjadi momentum krusial bagi perusahaan untuk memperkokoh perannya dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
“Kami bersyukur telah mendukung pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan di tahun 2025 dan yang kedua insyaallah juga akan melanjutkan untuk swasembada pangan berkelanjutan di tahun 2026. Dengan bukti di bulan Agustus ini sudah mencapai lebih dari 87% dari serapan Bulog,” ujar Rizal saat ditemui di Kantor Perum Bulog, Jakarta Selatan, pada Senin (3/8/2026).
Menurut Rizal, salah satu sokongan terbesar berasal dari kebijakan pemerintah yang memangkas bunga pinjaman Bulog dari kisaran 7%–8% menjadi 3%, serta memberikan tambahan subsidi bunga sebesar 2%.
“Ini luar biasa dan dampak dari pengurangan bunga bank tersebut Bulog mampu untuk mengurangi biaya pembayaran bunga dalam satu tahun lebih dari Rp1,07 triliun. Ini suatu prestasi yang luar biasa dan ini baru kali ini Bulog diberikan bunga yang begitu rendah 3% dari pemerintah dan diberikan tambahan subsidi bunga 2% dari pemerintah,” tuturnya.
Selain memangkas suku bunga pinjaman, pemerintah turut menyetujui kenaikan margin Bulog dari semula sekitar Rp50 per kilogram menjadi 7% atau setara dengan Rp970 per kilogram. Lewat skema ini, neraca keuangan Bulog diprediksi berbalik positif dengan surplus mencapai Rp1,14 triliun pada akhir 2026.
Perbaikan finansial itu rencananya dialokasikan untuk mengoptimalkan pelayanan publik, salah satunya dengan menaikkan biaya operasional pemeliharaan gudang hingga dua kali lipat mulai September 2026 demi menjaga kualitas beras yang disimpan. Di samping itu, Bulog juga menyusun rencana penerapan beras SPHP satu harga apabila kondisi keuangan perusahaan terus menunjukkan perbaikan dan mengantongi izin pemerintah.
Sementara itu, Bulog memastikan penyerapan gabah petani akan terus dilanjutkan kendati target penyerapan 4 juta ton telah tercapai pada September mendatang.
Ketua Perhimpunan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) DKI Jakarta, Nellys Soekidi, memandang kenaikan margin ini sebagai langkah progresif yang memperluas ruang gerak Bulog dalam menjalankan fungsi stabilisasi pangan.
“Kami sangat memahami bahwa tanggung jawab Bulog itu kan sangat luar biasa dan perannya sangat vital. Untuk itu dari sisi penilaian dari Perpadi khususnya, itu kami pikir itu sangat positif untuk memberikan keleluasaan terhadap Bulog,” ucap Nellys saat dihubungi Bisnis, Selasa (4/8/2026).
Menurut pandangannya, tambahan margin bukan sekadar memberikan keuntungan bagi Bulog sebagai badan usaha, melainkan memperkuat kapasitas perusahaan dalam menunaikan penugasan dari pemerintah, mulai dari menyerap gabah hingga mengamankan cadangan beras nasional.
Nellys menilai bahwa margin sekitar Rp50 per kilogram yang diterima Bulog selama ini sudah tidak sepadan dengan beban tanggung jawab perusahaan. Kenaikan margin ini diyakini tidak akan mengubah pola kemitraan antara Bulog dan penggilingan padi, melainkan justru memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam menjalankan penugasan publik.
Ia menambahkan, kondisi keuangan Bulog yang kian sehat akan mendongkrak kepercayaan mitra penggilingan padi karena selama ini perusahaan dikenal memiliki rekam jejak pembayaran yang baik.
Nellys optimistis dukungan fiskal tersebut mampu mengoptimalkan penyerapan gabah petani, meski dirinya tetap menekankan pentingnya pembenahan operasional terutama saat musim panen raya tiba agar pelayanan di gudang menjadi lebih fleksibel dan tidak terhambat hari libur. Pengawasan mutu beras juga perlu diperketat agar skema any quality tetap diimbangi dengan verifikasi kualitas yang akurat di tingkat penggilingan.
Di sisi lain, peneliti Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Indef, Afaqa Hudaya, berpendapat bahwa kenaikan margin tersebut belum sepenuhnya menjawab tantangan jangka panjang dalam mempertahankan stabilitas harga beras.
“Kebijakan ini cukup untuk memperbaiki kondisi jangka pendek, tetapi belum cukup untuk menjawab persoalan jangka panjang,” ujar Afaqa.
Menurutnya, margin sekitar Rp50 per kilogram selama ini berada jauh di bawah biaya riil yang harus ditanggung Bulog dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, mulai dari aspek pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan gudang, hingga distribusi beras. Dengan adanya margin di kisaran 7%, Bulog kini memiliki ruang fiskal yang jauh lebih memadai.
Kendati demikian, efektivitas perusahaan sebagai stabilisator harga tetap sangat bergantung pada kecukupan stok CBP, kapasitas gudang, mutu infrastruktur logistik, serta kecepatan distribusi manakala terjadi gejolak harga di pasaran. Afaqa menilai kapasitas gudang Bulog di sejumlah daerah kini sudah mendekati ambang batas optimal, sehingga peningkatan margin ini perlu diselaraskan dengan modernisasi infrastruktur serta pembenahan sistem logistik.
“Tanpa pembenahan tersebut, tambahan margin belum tentu secara otomatis meningkatkan kemampuan Bulog dalam menjaga stabilitas harga beras,” tegasnya.
Ia juga menilai langkah pemerintah menggelontorkan dukungan berupa kenaikan margin dan subsidi bunga masih sangat rasional dari sudut pandang fiskal karena manfaatnya jauh melampaui potensi kerugian akibat lonjakan inflasi pangan, penurunan daya beli masyarakat, maupun tambahan anggaran bantuan sosial.
Kendati demikian, Afaqa mengingatkan agar dukungan tersebut tetap diiringi oleh akuntabilitas yang transparan. Kondisi keuangan Bulog yang lebih kuat berpotensi mendongkrak penyerapan gabah, merawat kualitas stok, serta mengoptimalkan penerapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Walau begitu, stabilisasi harga beras tetap bertumpu pada ketersediaan stok, kecepatan rantai pasok, serta ketepatan respons pemerintah dalam menghadapi dinamika pasar.
Ia turut mengingatkan agar mekanisme margin berbasis persentase senantiasa diawasi agar selaras dengan misi utama menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat. Menurutnya, tantangan terbesar Bulog ke depan bukan lagi terletak pada besaran margin, melainkan transformasi kelembagaan serta penguatan kapasitas operasional secara menyeluruh.
Kapasitas penyimpanan gudang harus terus ditingkatkan seiring bertumbuhnya volume stok CBP, yang dibarengi modernisasi logistik melalui digitalisasi manajemen gudang, pemantauan stok secara real time, serta peningkatan efisiensi distribusi.
Tata kelola pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelepasan stok, operasi pasar, maupun pengadaan cadangan tambahan juga perlu dipercepat, serta dibarengi peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
“Masyarakat dapat melihat bahwa tambahan dukungan yang diberikan pemerintah benar-benar menghasilkan peningkatan pelayanan publik, bukan sekadar memperbaiki neraca keuangan perusahaan,” pungkasnya.