JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan krusialnya pengawasan anggaran demi menjamin penyaluran belanja pemerintah berjalan tepat sasaran serta memperkokoh stabilitas ekonomi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Kemenkeu (Kementerian Keuangan) memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Purbaya saat melakukan kunjungan kerja dan melakukan pertemuan dengan jajaran Kemenkeu di Kupang, Selasa.
Pertemuan tersebut difungsikan sebagai wadah pemantauan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tingkat daerah, pemetaan penerimaan negara, serta evaluasi program prioritas pemerintah terkait penanganan inflasi.
Purbaya menyampaikan bahwa dalam rangka menjaga stabilitas fiskal daerah, pemerintah telah menyiapkan alokasi bantuan pusat senilai Rp20,5 triliun untuk 490 kabupaten/kota yang siap disalurkan, termasuk ke wilayah NTT.
Kendati demikian, ia menggarisbawahi bahwa peran Kementerian Keuangan tidak sebatas menyalurkan dana semata. Fungsi pengawasan yang cermat dan berkesinambungan menjadi keharusan demi menjaga tingkat kredibilitas penyaluran APBN.
“Peran Kemenkeu bukan hanya bagi-bagi anggaran saja. Tapi bagi, monitor, dan kendalikan. Peran Anda sekalian amat penting untuk menjaga rakyat dan NKRI utamanya, karena uang itu ketika tidak diawasi rupanya rakyat tidak suka. Jadi tugas kami penting dalam menjaga kredibilitas penyaluran anggaran,” katanya menegaskan.
Merujuk pada arahan tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT telah mengoperasikan Dashboard Monitoring Belanja Pengendalian Inflasi Provinsi NTT sebagai sarana evaluasi realisasi belanja.
Fasilitas analisis digital ini dimanfaatkan untuk mengukur efektivitas belanja, memantau pergerakan inflasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang responsif bagi para pemangku kepentingan.
Di samping itu, penguatan kolaborasi terus digencarkan melalui forum high level meeting TPID bersama Pemerintah Provinsi NTT, Bank Indonesia, BPS, OJK, serta instansi terkait demi mengawal stabilitas harga bahan pokok di daerah.