JAKARTA - Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi perhatian serius dalam ekosistem industri dana pensiun, mengingat dinamika ini berpotensi memicu lonjakan pencairan manfaat lebih awal dari jadwal yang direncanakan.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam tabulasi Satu Data Ketenagakerjaan per Senin (10/8/2026), sebanyak 43.805 pekerja terdampak PHK sepanjang Januari hingga Juli 2026, di mana Jawa Barat menyumbang porsi terbesar yaitu 20,16 persen.
Menanggapi gejolak tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mencermati dampaknya terhadap ketahanan finansial lembaga pengelola dana pensiun.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, menguraikan bahwa pencairan manfaat program pensiun sukarela per Juni 2026 telah menembus Rp23,19 triliun atau tumbuh 16,40 persen (year on year/YoY).
“OJK terus memantau perkembangan kondisi ketenagakerjaan, termasuk potensi dampaknya terhadap industri dana pensiun,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK OJK Juni 2026, dikutip pada Selasa (11/8/2026).
Ogi menjelaskan bahwa kewajiban pembayaran manfaat dipengaruhi beragam variabel, mulai dari jumlah pensiunan normal, pengakhiran kepesertaan sesuai aturan, hingga pola karakteristik tiap-tiap lembaga.
“Sejauh ini, OJK belum melihat adanya dampak yang bersifat sistemik terhadap industri dana pensiun sebagai akibat meningkatnya angka PHK,” bebernya.
OJK memastikan pengawasan dilakukan secara berkala demi menjamin seluruh penyelenggara tetap sanggup menunaikan hak-hak peserta.
Secara umum, kinerja industri dana pensiun hingga semester I-2026 mencatatkan aset sebesar Rp407,33 triliun (naik 4,06 persen YoY) serta penerimaan iuran sukarela mencapai Rp20,72 triliun (tumbuh 14,51 persen YoY).
Di sisi lain, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) menilai penambahan kasus PHK berimbas nyata pada kenaikan volume klaim manfaat.
“Hal ini dikarenakan peserta tersebut tentu akan mengambil manfaatnya sekali dengan dalih untuk biaya hidup selama belum mendapat pekerjaan kembali,” kata Staf Ahli ADPI Bambang Sri Muljadi kepada Bisnis, Rabu (12/8/2026).
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi DPLK Tondy Suradiredja berpandangan walau klaim berhenti bekerja meningkat akibat PHK, pemicu dominan pembayaran manfaat saat ini tetap dipegang oleh faktor demografi dan pertumbuhan dana kelolaan.
“Dinamika pasar tenaga kerja ini memang meningkatkan klaim berhenti bekerja, tetapi kenaikan pembayaran tersebut pada dasarnya adalah realisasi dari kewajiban jatuh tempo yang bersifat pasti dan menjadi bukti berjalannya fungsi perlindungan finansial bagi peserta di hari tua maupun ahli warisnya,” jelasnya kepada Bisnis, Rabu (12/8/2026).
Guna menjaga ketahanan dana, Tondy menyarankan pengelola DPLK menerapkan penataan portofolio yang terukur, menjaga likuiditas, memperkuat digitalisasi, serta konsisten menarik kepesertaan baru.
“Selain itu, penguatan tata kelola serta efisiensi operasional melalui sistem digitalisasi juga menjadi kunci utama untuk menjaga ketahanan dana di tengah berbagai risiko pasar, sembari terus mendorong masuknya peserta baru secara berkelanjutan agar arus iuran yang masuk tetap dapat mengimbangi arus manfaat yang keluar,” ungkap Tondy.
Ia memperkirakan tren klaim manfaat akan terus bergerak naik secara terukur hingga akhir 2026 seiring bertambahnya usia pensiun normal dan fluktuasi pasar modal.
“Selama basis kepesertaan terus tumbuh dan akumulasi dana kelolaan membesar, tren kenaikan pembayaran ini akan tetap berlanjut secara sehat dan menjadi bukti nyata berjalannya fungsi perlindungan finansial program dana pensiun bagi masyarakat,” kata Tondy.
Dari sudut pandang pelaku usaha, Direktur Utama Dapen BCA Budi Sutrisno menegaskan pihaknya menerapkan prinsip kehati-hatian melalui alokasi portofolio seimbang pada aset berisiko rendah seperti Surat Berharga Negara (SBN) dan deposito.
Ia memaparkan realisasi pencairan manfaat pensiun Dapen BCA pada semester I-2026 mencapai Rp455,14 miliar atau tumbuh 13,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Adapun hingga semester I/2026, realisasi pembayaran manfaat pensiun tercatat sebesar Rp455,14 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar 13,11% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya,” bebernya kepada Bisnis, Rabu (12/8/2026).
Budi membenarkan adanya kontribusi dari klaim peserta yang terkena PHK, namun menegaskan bahwa hal tersebut tidak membawa dampak sistemik.
“Namun, dampak tersebut tidak bersifat sistemik karena porsi terbesar dan siklus utama pembayaran manfaat tetap didominasi oleh dinamika demografi internal, yakni peserta yang telah memasuki usia pensiun normal,” tegasnya.