JAKARTA - Presiden Republik Indonesia menyampaikan sejumlah kebijakan serta program baru yang dijadwalkan mulai direalisasikan pada tahun 2027 mendatang. Hal tersebut dipaparkan secara langsung pada saat menyampaikan pidato pengantar dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 beserta Nota Keuangan, di dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI yang bertempat di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Jumat (14/8/2026).
Berikut ini merupakan rincian poin-poin penting dari isi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam agenda penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan 2027.
1. Defisit APBN Juli 2026 Capai 0,91%
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa posisi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) telah berada di angka 0,91% per Juli 2026. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-1 Tahun Sidang 2026–2027 sekaligus Penyampaian RUU APBN 2027 di gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo mengklaim bahwa kondisi perekonomian nasional masih berdiri secara kokoh di tengah bayang-bayang ketidakpastian global yang melanda dunia. Ia menuturkan bahwa realisasi pendapatan negara tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 21,3% secara tahunan (year on year/YoY) pada bulan Juli 2026, sementara sektor belanja negara mengalami kenaikan sebesar 18,2% (YoY).
“Belanja kami arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN terjaga hanya 0,91% terhadap PDB,” kata Prabowo.
Kepala Negara menyatakan bahwa situasi global saat ini berada dalam kondisi yang tidak menentu. Lonjakan harga energi terjadi akibat adanya ketegangan geopolitik internasional, di samping tingginya suku bunga global yang berpotensi terus merangkak naik. Tidak hanya itu, tekanan terhadap nilai tukar mata uang di berbagai negara juga turut terganggu imbas dari disrupsi rantai pasok perdagangan global.
Kendati berada di tengah situasi ketidakpastian tersebut, Prabowo menyampaikan rasa syukurnya karena perekonomian Indonesia masih mampu berdiri tegak. Hal tersebut tercermin secara nyata dari angka pertumbuhan ekonomi yang berhasil menyentuh level 5,45% pada semester I/2026, serta tingkat inflasi yang tetap terkendali dengan baik pada kisaran 2,88%.
2. Bahas Data BPS dalam Nota Keuangan, Jelaskan Soal Susenas
Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa proses pembaruan data aktivitas ekonomi melalui sensus ekonomi tahun 2026 dapat memberikan dampak signifikan terhadap perhitungan rasio defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Apabila hasil dari sensus tersebut menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia ternyata berada di atas asumsi awal pemerintah, maka rasio defisit terhadap PDB secara otomatis akan menjadi jauh lebih rendah.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prabowo saat membacakan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 dan Nota Keuangan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo mengatakan bahwa negara Indonesia sudah melewati kurun waktu lebih dari satu dekade tanpa melaksanakan pembaruan metode maupun tahun dasar (rebasing) dalam menghitung aktivitas perekonomian nasional secara komprehensif.
“Saya mendapat laporan, sudah lebih dari 10 tahun kami belum melakukan rebasing, atau pembaharuan cara kami menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kami,” kata Prabowo.
Oleh sebab itu, pemerintah saat ini tengah menggerakkan pelaksanaan sensus ekonomi (Susenas) yang berlangsung hingga akhir bulan Agustus 2026. Pelaksanaan sensus besar-besaran ini melibatkan sebanyak 251.000 petugas yang diterjunkan langsung untuk bekerja di seluruh pelosok desa di Indonesia.
“Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026, yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus, bekerja di seluruh desa kami, perlu kami pastikan berhasil,” ujarnya.
3. Targetkan Ekonomi Tumbuh 6% dan Rupiah Rp17.500 per Dolar
Presiden Prabowo Subianto secara resmi mematok target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2027 agar bisa mencapai level 6%. Angka target pertumbuhan tersebut terhitung jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi yang tercantum di dalam APBN 2026 yang sebesar 5,4%.
Target ambisius tersebut disampaikan oleh Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%,” kata Prabowo.
Selain mematok target pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan utama dalam penyusunan Rancangan APBN (RAPBN) 2027. Prabowo menyebutkan bahwa laju inflasi nasional akan dijaga secara ketat pada kisaran 2,5%. Sementara itu, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor 10 tahun diproyeksikan berada pada level 6,9%.
“Inflasi akan kami jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%,” ujar Prabowo.
4. Targetkan Defisit RAPBN 2027 jadi 2,4%, Turun dari Tahun Ini
Presiden Prabowo Subianto menetapkan target besaran defisit APBN untuk tahun 2027 pada angka Rp671,2 triliun, atau setara dengan sekitar 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Target defisit tersebut didasarkan pada proyeksi belanja negara yang untuk pertama kalinya di sepanjang sejarah berhasil menembus angka Rp4.097,2 triliun, diiringi oleh target pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun.
“Pembiayaan direncanakan sebesar Rp671,1 triliun dengan defisit sebesar 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto. Dan ini akan kami usahakan untuk kami tekan lebih kecil,” terang Prabowo kepada DPR terkait dengan RAPBN 2027 dan Nota Keuangan, Jumat (14/8/2026).
Angka target defisit tersebut menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari target defisit yang ditetapkan dalam UU APBN 2026, yakni sebesar Rp689,1 triliun atau setara dengan 2,68% terhadap PDB. Penurunan ini tetap dirancang meskipun perkembangan outlook hingga semester I/2026 sempat memproyeksikan pelebaran defisit hingga menyentuh level 2,85% terhadap PDB.
Adapun target pendapatan dan belanja negara pada tahun depan mengalami kenaikan dibandingkan target tahun 2026 yang masing-masing dipatok sebesar Rp3.842,7 triliun untuk belanja negara dan Rp3.153 triliun untuk pendapatan negara. Prabowo menegaskan bahwa prinsip utama dalam pengelolaan fiskal adalah mengarahkan defisit agar berada pada titik sekecil-kecilnya.
5. Belanja Negara RAPBN 2027 Tembus Rp4.097,2 Triliun, Naik 6,62%
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan secara resmi postur alokasi belanja negara yang tertuang di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Total anggaran belanja negara untuk tahun depan diproyeksikan mengalami lonjakan sebesar 6,62% jika dibandingkan dengan alokasi pada tahun anggaran berjalan.
Kepala Negara memaparkan bahwa penebalan bantalan fiskal tersebut merupakan instrumen yang sangat krusial guna mengeksekusi visi pembangunan nasional serta memperkuat jaring perlindungan sosial.
“Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun, naik dari Rp3.842,7 triliun di APBN 2026,” tegas Prabowo dalam penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Berdasarkan kalkulasi dari data tersebut, belanja negara dalam APBN 2027 mencatatkan peningkatan absolut sebesar Rp254,5 triliun, atau tumbuh secara proporsional sebesar 6,62% secara tahunan (year on year/YoY). Lonjakan alokasi anggaran belanja ini didesain secara spesifik untuk membiayai 8 Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Prabowo menjelaskan bahwa klaster prioritas tersebut mencakup empat sektor dasar utama, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, sektor pendidikan, serta sektor kesehatan.
6. Prabowo Patok ICP Naik ke US$75 per Barel dalam RAPBN 2027
Presiden Prabowo Subianto mematok asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price / ICP) pada level US$75 per barel di dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.
“Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan US$75 per barel,” kata Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-1 Tahun Sidang 2026–2027 dan Penyampaian RUU APBN 2027 di DPR, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Angka asumsi ICP dalam APBN 2027 tersebut dipatok lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target asumsi pada APBN 2026 yang sebelumnya berada di angka US$70 per barel. Selanjutnya, Prabowo menuturkan bahwa target lifting minyak bumi ditetapkan sebesar 610.000 barel per hari (bopd) pada APBN 2027, yang mana angka tersebut masih sama persis dengan target yang dipatok pada APBN 2026.
Sementara itu, target lifting gas alam ditetapkan mencapai 954.000 barel setara minyak per hari (boepd) dalam RAPBN 2027, mengalami koreksi penurunan jika dibandingkan dengan target APBN 2026 yang sebesar 984.000 boepd.
“Lifting minyak kami targetkan 610.000 barel per hari dan lifting gas 954.000 barel setara minyak per hari,” katanya.
7. 10.000 Puskesmas akan Diperbaiki, 514 Labkesmas Dibangun pada 2027
Sebanyak 10.000 unit Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang tersebar di 7.285 kecamatan direncanakan akan menjalani perbaikan menyeluruh pada tahun 2027 mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo dalam pidato nota keuangan dan RUU APBN 2027.
Pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk pelaksanaan perbaikan fasilitas puskesmas tersebut dengan besaran masing-masing Rp4 miliar untuk setiap unit Puskesmas.
Selain melakukan renovasi puskesmas, pemerintah juga berkomitmen untuk membangun sebanyak 514 laboratorium kesehatan masyarakat (Labkesmas) yang akan didirikan di 514 wilayah kabupaten dan kota secara nasional. Program pembangunan laboratorium kesehatan ini ditargetkan agar dapat rampung sepenuhnya paling lambat pada tahun 2030 mendatang. Berdasarkan data dari Dashboard Puskesmas Kementerian Kesehatan, total keseluruhan jumlah Puskesmas di seluruh wilayah Indonesia saat ini tercatat sebanyak 10.292 unit.
8. Banggakan Rating S&P Hingga Lianhe Cina: Ekonomi RI Kokoh, Diakui Dunia
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dunia internasional terus memantau dengan cermat kondisi serta arah kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Indonesia. Ia menilai bahwa pengakuan tersebut tercermin secara jelas dari keputusan lembaga pemeringkat kredit internasional Standard & Poor’s (S&P) yang kembali mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil.
Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-1 Tahun Sidang 2026-2027 sekaligus Penyampaian RUU APBN 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).
Menurut pandangan Presiden, keputusan positif dari S&P tersebut membuktikan bahwa fundamental perekonomian Indonesia tetap dinilai kokoh dan berada secara aman dalam kategori layak investasi (investment grade).
”S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati,” ujar Prabowo.
Selain menyoroti prospek pertumbuhan yang kuat, ia menyebutkan bahwa pihak S&P menilai beban utang luar negeri Indonesia berada pada posisi yang relatif prudent (berhati-hati) serta berkelanjutan apabila dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki karakteristik perekonomian setara. Ia lantas menekankan bahwa penilaian positif tersebut merupakan murni hasil evaluasi dari lembaga pemeringkat independen internasional, dan bukan sekadar klaim sepihak dari pihak pemerintah.
9. Bidik Tingkat Pengangguran RI di Level 4,3% pada 2027
Pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia dapat ditekan turun hingga mencapai kisaran 4,3%, seiring dengan peningkatan alokasi belanja negara yang mencapai angka Rp4.097,2 triliun. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran ini menjadi bagian integral dari sasaran strategis pemerintah dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui instrumen kebijakan fiskal tahun depan.
Presiden Prabowo Subianto menetapkan target tingkat kemiskinan berada pada rentang kisaran 6,0% hingga 6,5% pada tahun 2027, yang menunjukkan angka lebih rendah jika dibandingkan dengan sasaran di dalam APBN 2026 yang sebesar 6,5% hingga 7,5%.
Di samping penanggulangan kemiskinan, pemerintah juga membidik penurunan angka tingkat pengangguran terbuka ke kisaran 4,30% hingga 4,87%, lebih baik dari sasaran tahun 2026 yang berada di kisaran 4,44% hingga 4,96%. Perbaikan pada indikator kesejahteraan sosial ini turut tecermin dari target rasio Gini yang dipatok pada rentang 0,362 hingga 0,367, turun dari target APBN 2026 sebesar 0,377 hingga 0,380. Sementara itu, indeks modal manusia ditargetkan meningkat menjadi 0,575 pada tahun 2027.
Prabowo menegaskan bahwa pencapaian seluruh sasaran kesejahteraan tersebut akan ditopang secara optimal melalui serangkaian reformasi fiskal, yang mencakup optimalisasi penerimaan negara, efisiensi belanja, penguatan program perlindungan sosial, hingga pengembangan skema pembiayaan yang berkelanjutan.
10. Belanja Negara Tembus Rp4.000 Triliun, Target Pendapatan Rp3.426 Triliun
Presiden Prabowo Subianto memaparkan bahwa alokasi belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk pertama kalinya dalam sejarah berhasil menembus angka kisaran Rp4.000 triliun, atau secara tepatnya mencapai Rp4.097,2 triliun.
Target belanja dalam RAPBN 2027 ini mengalami lonjakan pertumbuhan sebesar 7% (YoY) apabila dibandingkan dengan alokasi pada APBN 2026 yang senilai Rp3.842,7 triliun. Capaian ini menandai momen bersejarah di mana belanja negara untuk pertama kalinya berhasil melampaui ambang batas kelipatan Rp4.000 triliun.
Sementara itu, di sisi penerimaan, pemerintah mematok target untuk menghimpun total pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun pada tahun depan, atau mengalami kenaikan sebesar 8,6% dari target pendapatan tahun 2026 yang sebesar Rp3.153,6 triliun.
Dengan komposisi tersebut, defisit APBN dirancang berada pada angka Rp671,1 triliun atau turun 2,6% (YoY) dari postur desain defisit tahun 2026 yang sebesar Rp689,1 triliun.
“Pembiayaan direncanakan sebesar Rp671,1 triliun dengan defisit sebesar 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto. Dan ini akan kami usahakan untuk kami tekan lebih kecil,” terang Prabowo kepada DPR terkait dengan RAPBN 2027 dan Nota Keuangan, Jumat (14/8/2026).
Rancangan APBN untuk tahun depan ini disusun dengan bertumpu pada asumsi-asumsi ekonomi makro utama, di mana pertumbuhan ekonomi dipatok sebesar 6% dan inflasi terkendali pada level 2,5%.
11. Pemberantasan Korupsi Jadi Strategi Ekonomi & Fiskal 2027
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa agenda pemberantasan korupsi akan ditempatkan sebagai salah satu pilar strategi utama dalam kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2027. Ia menekankan bahwa proses penegakan hukum serta pemberantasan tindakan korupsi harus dijalankan secara tegas tanpa memandang bulu maupun status siapapun pelakunya.
“Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus ditegakkkan tanpa pandang bulu,” kata Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menyebutkan bahwa berbagai capaian positif yang diraih sepanjang semester I/2026 menjadi pijakan dasar yang kuat bagi pemerintah dalam menyusun arsitektur RAPBN tahun 2027. Berpijak dari situ, arsitektur RAPBN 2027 didesain agar tetap bersifat ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur guna memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara lebih cepat.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan bahwa sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta lembaga Danantara harus terus ditingkatkan agar berjalan secara padu dan semakin solid. Menurut pandangannya, proses transformasi ekonomi menuju sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi wajib diperkuat, sementara program-program unggulan negara harus dipastikan berjalan secara efektif di lapangan.
Selain itu, ia menambahkan bahwa program perlindungan sosial harus dijaga keandalannya, serta upaya pemberdayaan bagi sektor UMKM harus terus digairahkan, termasuk di dalamnya pemberian dukungan konkret bagi para petani, nelayan, guru, tenaga kerja, serta kelompok masyarakat rentan.
12. Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2027: Rupiah 17.500, Ekonomi Tumbuh 6%
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan secara terperinci rincian Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) yang akan dijadikan sebagai acuan resmi dalam penyusunan postur anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2027.
Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, pemerintah mematok target perolehan pendapatan negara senilai Rp3.426 triliun serta alokasi belanja sebesar Rp4.097,2 triliun di dalam RAPBN 2027. Di samping itu, Prabowo menegaskan kembali target pertumbuhan ekonomi yang dipatok mencapai 6% pada tahun 2027, yang berarti lebih tinggi dibandingkan target tahun berjalan yang sebesar 5,4%.
“Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%,” ujarnya dalam Pidato Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 dan Nota Keuangan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Jumat (14/8/2026).
Pemerintah berkomitmen untuk menjaga tingkat inflasi tetap berada pada kisaran stabil di angka 2,5%, serta mempertahankan tingkat suku bunga acuan Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun pada level 6,9%. Kedua indikator makro tersebut tercatat tidak mengalami perubahan dari tahun 2026.
Namun demikian, pemerintah melakukan penyesuaian asumsi nilai tukar rupiah dengan mengerek naik acuannya dari level Rp16.500 per dolar AS pada tahun 2026 menjadi Rp17.500 per dolar AS untuk tahun depan. Sebagai catatan, pada saat penutupan pasar di hari yang sama, nilai tukar rupiah berada di kisaran level Rp17.827 per dolar AS.
Selain itu, pemerintah menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price / ICP) senilai US$75 per barel, atau lebih tinggi daripada target tahun sebelumnya yang senilai US$70 per barel. Adapun target lifting minyak bumi pada tahun 2027 ditetapkan sebesar 610.000 barel per hari, sementara lifting gas alam ditargetkan mencapai 954 ribu barel setara minyak per hari (RBSMPH), yang mengalami sedikit penurunan dibandingkan target tahun berjalan sebanyak 984 RBSMPH.
13. Siapkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis
Pemerintah mengambil langkah strategis dengan menyiapkan pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sebagai bagian dari kebijakan ekspor satu pintu guna memperkuat posisi tawar Indonesia di dalam kancah perdagangan komoditas global. Bursa komoditas khusus ini ditargetkan mulai beroperasi secara efektif pada tanggal 1 Januari 2027 di bawah pengawasan langsung Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa keberadaan bursa tersebut ditujukan agar Indonesia tidak lagi selamanya terjebak hanya sebagai negara produsen bahan mentah, melainkan turut memiliki andil besar dalam menentukan struktur harga komoditas di pasar internasional.
“Indonesia tidak boleh selamanya menjadi negeri tempat komoditas digali, tetapi harga dan keuntungannya ditentukan di negeri lain,” kata Prabowo dalam penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan di DPR RI, Jumat (14/8/2026).
Ia memaparkan bahwa selama puluhan tahun lamanya, Indonesia telah lama dikenal sebagai salah satu produsen terbesar di dunia untuk berbagai macam komoditas unggulan seperti kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, hingga karet. Kendati demikian, penentuan harga acuan dari komoditas-komoditas tersebut masih sangat bergantung pada bursa komoditas yang berada di luar negeri.
Menurutnya, kondisi timpang tersebut mengakibatkan Indonesia sebagai negara produsen utama belum mampu menikmati manfaat secara optimal dari besarnya nilai transaksi komoditas yang dihasilkan di dalam negeri sendiri.
“Kami menjual komoditasnya. Negara lain menentukan harganya. Kami menanggung biaya produksinya, pusat keuangan di luar negeri menikmati sebagian besar nilai transaksinya dan menyimpan keuntungannya. Padahal mereka tidak punya komoditas tersebut,” ujarnya.
Sebagai solusi atas persoalan tersebut, pemerintah akan segera mengoperasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Pemerintah menargetkan agar seluruh ketentuan regulasi mengenai penyelenggaraan bursa ini dapat segera dibahas bersama dengan pihak DPR RI dan diterbitkan selambat-lambatnya pada tanggal 17 September 2026.
Prabowo menyampaikan bahwa bursa baru ini nantinya akan menjadi fondasi utama dalam pembentukan Indonesia Reference Price atau harga referensi resmi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor nasional.
“Dengan ini, kami akan membangun Indonesia Reference Price, harga referensi Indonesia, untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia,” katanya.
14. Mau Sulap LKPP Jadi Badan Pengadaan Pemerintah
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana strategis untuk melakukan transformasi kelembagaan pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diubah menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Langkah restrukturisasi ini bertujuan untuk mengonsolidasikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah agar berjalan dengan tingkat efisiensi yang jauh lebih tinggi.
Kepala Negara menyebutkan bahwa uji coba konsolidasi pengadaan barang yang sebelumnya telah diterapkan melalui LKPP menunjukkan hasil kinerja yang sangat positif. Data resmi dari LKPP mencatat bahwa konsolidasi tersebut sukses menghasilkan tingkat efisiensi anggaran sebesar 20,86% pada tahun 2025, dan diproyeksikan bakal meningkat hingga mencapai 25,43% pada tahun 2026.
Prabowo menilai bahwa ruang potensi efisiensi dalam pengadaan barang pemerintah masih dapat ditingkatkan secara drastis apabila proses konsolidasi dilakukan secara jauh lebih luas dan disiplin. Menurut kalkulasinya, konsolidasi penggunaan katalog elektronik (e-katalog), perencanaan berbasis data, serta penerapan praktik pengadaan terbaik (best practices) berpotensi mendatangkan efisiensi hingga 30% dari total keseluruhan belanja pengadaan pemerintah yang menyentuh angka Rp1.200 triliun.
Dengan asumsi perhitungan tersebut, besaran efisiensi anggaran yang dapat dikantongi oleh negara diperkirakan mampu mencapai Rp360 triliun dalam kurun waktu satu tahun.
“Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi penggunaan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktik pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun, kami bisa bayangkan US$20 miliar, ini bukan angka yg kecil, kami bisa berbuat sangat banyak dengan Rp360 triliun dan ini ditangan kami saudara-saudara,” kata Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).
15. Targetkan Bursa Mineral Beroperasi 1 Januari 2027
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan target waktu operasional bursa mineral dan komoditas strategis yang diproyeksikan mulai berjalan pada tanggal 1 Januari 2027. Hal tersebut disampaikannya di hadapan para anggota dewan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-1 Tahun Sidang 2026–2027.
Prabowo menyebutkan bahwa payung hukum serta ketentuan teknis penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis tersebut akan segera dibahas secara intensif bersama pihak DPR RI dan ditargetkan rampung diterbitkan paling lambat pada tanggal 17 September 2026.
“Rencana kami dengan dukungan DPR kami rencanakan 1 Januari 2027 kami akan punya bursa komoditas sendiri,” ucap Prabowo.
Melalui kehadiran bursa mandiri ini, lanjut Prabowo, Indonesia akan membangun sistem harga referensi sendiri atau Indonesia Reference Price yang didedikasikan bagi komoditas-komoditas utama ekspor nasional.
“Kami ingin membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi, dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang manipulasi yang semakin sempit,” jelas Prabowo.
Kepala Negara kembali mengingatkan prinsip dasar bahwa Indonesia tidak boleh selamanya dibiarkan menjadi sekadar wilayah tempat sumber daya komoditas digali, sementara penentuan harga pasar dan keuntungannya justru dinikmati oleh pihak di luar negeri.
16. Umumkan Lokasi Indonesia Financial Center (PFII) di Jakarta dan Bali
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan secara resmi rencana pembangunan pusat keuangan internasional bertajuk Indonesia Financial Center (IFC) atau yang dinamakan sebagai Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), yang diputuskan akan berlokasi di wilayah Jakarta dan Pulau Bali.
Orang nomor satu di Indonesia tersebut menyatakan bahwa kawasan pusat finansial terpadu ini diproyeksikan untuk berfungsi sebagai pusat aktivitas keuangan, investasi strategis, teknologi finansial, arbitrase, hingga sarana penyelesaian sengketa komersial yang berstandar internasional.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prabowo saat membacakan nota keuangan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Hari ini kami umumkan rencana lokasi Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia, disingkat PFII,” kata Prabowo.
Menurut pemaparannya, pemerintah telah menetapkan dua titik wilayah sebagai lokasi pengembangan utama PFII, yakni di Jakarta dan di Bali.
“Kami telah tentukan lokasi PFII di Jakarta, dan juga di Bali,” ujarnya.
Prabowo menegaskan bahwa kehadiran PFII ini nantinya akan diarahkan untuk menampilkan wajah baru bagi kota Jakarta dan Bali sebagai simpul utama aktivitas keuangan serta investasi skala global.
17. Mau Konsolidasi Pengadaan Barang, Bidik Efisiensi hingga Rp360 Triliun
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melaksanakan konsolidasi secara menyeluruh terhadap seluruh mata rantai proses pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintahan, dengan target membidik potensi penghematan atau efisiensi anggaran mencapai Rp360 triliun per tahun.
Langkah penyatuan skema belanja instansi pemerintah ini dinilai sangat krusial guna memberantas praktik pemborosan fiskal yang selama ini kerap terjadi akibat adanya selisih harga pembelian barang yang serupa di berbagai kementerian, lembaga, maupun tingkat pemerintahan daerah.
“Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun,” ujar Presiden Prabowo dalam Pidato Penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan, Jumat (14/8/2026).
Prabowo memaparkan bahwa peluang penghematan jumbo yang setara dengan nilai US$20 miliar tersebut sejatinya dapat diraih melalui optimalisasi pemanfaatan sistem e-katalog, perencanaan program yang berbasis data akurat, serta penerapan praktik tata kelola terbaik (best practices).
Sebagai contoh nyata, ia menuturkan bahwa konsolidasi pengadaan barang terbukti sukses diterapkan pada proyek pengadaan perangkat layar pintar interaktif (Interactive Flat Panel / IFP) di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Prabowo memperinci bahwa sebelum sistem konsolidasi diberlakukan, perangkat tersebut kerap dibeli oleh masing-masing pemerintah daerah secara terpisah dengan harga satuan yang melonjak hingga mencapai Rp150 juta per unit.
18. Ungkap 10 Kebijakan Baru 2027: PFII hingga Bursa Mineral & Komoditas
Presiden Prabowo Subianto memaparkan serangkaian 10 program terobosan baru yang dipastikan akan mulai dieksekusi oleh jajaran pemerintah mulai tahun anggaran 2027. Rangkaian program prioritas tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, tata kelola komoditas, optimalisasi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sektor energi, pusat keuangan dan investasi, percepatan elektrifikasi, hingga pembaharuan kebijakan kewarganegaraan.
Sebagai program prioritas pertama, pemerintah memfokuskan agenda perbaikan menyeluruh terhadap seluruh fasilitas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang ada di tanah air. Prabowo menegaskan bahwa Puskesmas harus diposisikan sebagai benteng pertahanan terdepan dalam menjaga derajat kesehatan masyarakat sekaligus menjadi garda kontak pertama negara ketika rakyat memerlukan akses layanan kesehatan dasar.
“Di sanalah ibu memeriksakan kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, dan penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat,” kata Prabowo dalam Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dan Penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 di DPR, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Memasuki tahun 2027, pemerintah berkomitmen untuk merenovasi sebanyak 10.000 unit Puskesmas yang tersebar di 7.285 kecamatan di seluruh penjuru Indonesia, di mana setiap unit Puskesmas akan mendapatkan alokasi dana perbaikan sekitar Rp4 miliar.
Selain itu, sebagai langkah penguatan sistem kesehatan nasional, pemerintah juga akan membangun atau merenovasi sebanyak 514 laboratorium kesehatan masyarakat (Labkesmas) yang akan didirikan secara merata di 514 wilayah kabupaten dan kota di Indonesia.