JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dipastikan menggelontorkan dana senilai Rp700 miliar guna mengoptimalkan pelayanan air bersih di Kota Padang, Sumatra Barat.
Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumbar Maria Doeni Isa menyampaikan bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai pembangunan dua instalasi pengolahan air (IPA), yaitu IPA Palukahan serta IPA pengganti untuk fasilitas di Gunung Pangilun.
"Jadi dengan adanya pembangunan IPA ini persoalan krisis air bisa diatasi," katanya, Sabtu (22/8/2026).
Ia memaparkan bahwa proyek IPA Palukahan telah melewati proses lelang dan sudah memiliki pemenang kontraktor. Proyek yang didanai melalui APBN dengan nilai mencapai Rp308 miliar tersebut diproyeksikan mampu menyuplai air bersih hingga 200 liter per detik.
Di samping itu, Kementerian PU menyiapkan dana sekitar Rp400 miliar guna membangun IPA pengganti fasilitas Gunung Pangilun. Instalasi anyar ini dirancang memiliki kapasitas produksi hingga 500 liter per detik.
Menurut Maria, pengerjaan IPA Gunung Pangilun saat ini masih menghadapi kendala pembebasan lahan. Dari total kebutuhan area seluas 13.000 meter persegi, saat ini pemkot baru menyediakan sekitar 5.000 meter persegi.
Pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Taban 3 bernilai kapasitas 200 liter per detik tersebut nantinya juga dibarengi dengan perluasan jaringan hingga menyasar sekitar 18.000 sambungan rumah.
"Air yang dihasilkan nantinya akan mendukung pelayanan wilayah pusat Kota Padang, termasuk kawasan yang melayani rumah sakit dan kantor pemerintahan," ujarnya.
Maria menguraikan bahwa kebutuhan pasokan air di kawasan pusat Kota Padang saat ini mencakup sekitar 600.000 jiwa. Namun, daya jangkau pelayanan yang tersedia baru mencapai kisaran 200 liter per detik untuk memfasilitasi sekitar 200.000 jiwa.
Oleh sebab itu, ia berharap mutu air dari penambahan debit 200 liter per detik yang kelak menopang wilayah pusat Kota Padang bisa lebih baik dan sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan mengenai air minum.
Di sisi lain, Direktur Teknik PDAM Kota Padang Andri Satria menuturkan bahwa pemerintah melalui Kementerian PU turut menjalankan sejumlah perbaikan darurat pada infrastruktur pengolahan yang sempat mengalami kendala.
Ia menyebutkan pembenahan difokuskan pada bagian prasedimentasi, filter, serta dua unit akselerator. Hingga kini, satu unit akselerator telah rampung diperbaiki, sedangkan satu unit lainnya masih dalam tahap pengerjaan.
“Dengan penanganan darurat APBN ini, mudah-mudahan satu atau dua bulan ke depan sudah mulai mengurangi kekeruhan. Sementara perbaikan permanen diselesaikan sampai 2028,” katanya.
Andri juga membeberkan bahwa musibah banjir yang menerjang sebelumnya turut merusak sejumlah intake milik PDAM. Kondisi ini menuntut pemerintah melakukan langkah penanganan di area hulu sekaligus merestorasi jaringan distribusi.
Selain sarana pengolahan air, tingkat kebocoran perpipaan turut menjadi perhatian utama. Sebagian jaringan pipa di area pusat Kota Padang merupakan infrastruktur lama yang telah dipasang sejak dekade 1970-an.
Percepatan Infrastruktur Air
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan bahwa pihaknya bersama Pemkot Padang dan PDAM akan terus mendorong percepatan penyediaan lahan agar pengerjaan fisik dapat segera dieksekusi.
“Kalau lahannya selesai, DED-nya selesai, insyaallah 2027 sudah mulai pekerjaan. Tahun 2028 seluruh wilayah Kota Padang akhirnya akan sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan,” ucap dia.
Menurut pandangannya, proyek ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah pusat terhadap keluhan warga Kota Padang mengenai kualitas air PDAM yang belakangan ini kerap keruh.
Ia menilai ekspansi kapasitas produksi lewat dua instalasi baru ini akan menjadi jawaban mutlak untuk mendongkrak kualitas sekaligus ketersediaan pasokan air bersih di Kota Padang.
Andre turut menggarisbawahi percepatan penanganan pemulihan pascabencana di Sumatra Barat yang meliputi sekitar 25 aliran sungai. Pemerintah pusat terus berupaya mempercepat perbaikan sarana publik, termasuk infrastruktur air bersih.
Guna mengantisipasi potensi banjir susulan, PDAM Kota Padang juga gencar berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai dalam melakukan mitigasi, termasuk penanganan masalah sedimentasi dan perbaikan kondisi sungai.