JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwasanya Presiden Prabowo Subianto bakal meninjau langsung penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatra, terkhusus di kawasan Riau, Jambi, serta Sumatra Selatan.
Dalam rilis resmi yang diterima di Jakarta, Senin, Prasetyo mengungkapkan usai memantau secara langsung operasi karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Kepala Negara melanjutkan peninjauan ke Sumatra dengan titik awal dari Provinsi Riau, guna menjamin proses pemadaman berlangsung sigap, terpadu, dan berdaya guna.
"Kunjungan ini akan menjadi bagian dari komitmen Presiden untuk memastikan negara hadir dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak karhutla dan kabut asap," katanya.
Presiden, tutur Prasetyo, telah menjamin skema penanganan darurat beroperasi secara maksimal berlandaskan hasil peninjauan ke daratan Kalimantan beberapa hari sebelumnya.
Langkah percepatan telah membuahkan capaian positif melalui penambahan unit armada water bombing, penebalan kekuatan personel darat gabungan TNI, Polri, serta Manggala Agni, hingga penyediaan sarana pelayanan kesehatan untuk masyarakat setempat.
Di samping itu, Presiden juga menerbitkan instruksi penindakan tegas tanpa toleransi, di mana jajaran penegak hukum mulai menjalankan proses penyidikan atas beberapa wilayah konsesi korporasi yang terindikasi terbakar atau terbukti alpa menjaga lahannya.
"Fokus penanganan kini akan diperluas ke Sumatera, khususnya Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan," katanya.
Agenda peninjauan tersebut dilaksanakan mengingat data SiPongi Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendeteksi 2.894 titik panas (hotspot) yang tersebar pada 10 provinsi di Sumatra, dengan sebaran terbanyak berada di Sumatra Selatan sejumlah 1.410 titik, Riau 480 titik, serta Jambi 425 titik.
Adapun kalkulasi total areal lahan yang hangus terbakar pada 10 provinsi di Sumatra sepanjang 2026 tercatat menyentuh 36.047,64 hektare.
Prasetyo menjamin bahwasanya pihak pemerintah konsisten memperkokoh operasi terpadu lewat aksi pemadaman darat, mobilisasi personel, patroli rutin, pemadaman water bombing, hingga Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Penanganan di lapangan dieksekusi secara komprehensif, tidak sekadar menghentikan kobaran api, melainkan menekan potensi timbulnya titik api baru serta membentengi publik dari ancaman paparan kabut asap.
Pihak pemerintah turut memonitor mutu udara secara berkala, terutama karena wilayah Pekanbaru terdeteksi berada pada indeks kualitas udara (air quality index/AQI) 225 atau dalam kategori sangat tidak sehat. Sementara kawasan Jambi dan Palembang berturut-turut mencatatkan nilai AQI 187 dan 180.
Prasetyo turut menggarisbawahi bahwa penanganan areal lahan gambut memperoleh perhatian krusial sebab lidah api sanggup merambat di bawah lapisan tanah dan muncul kembali ke permukaan, sehingga membutuhkan intervensi pemadaman, pembasahan (rewetting), serta penyisiran berkala secara terus-menerus.
Pengawasan di kawasan konsesi beserta langkah penegakan hukum bagi pihak yang terbukti memicu atau membiarkan terjadinya kebakaran juga bakal makin diperketat.