JAKARTA - Pemerintah memacu laju pertumbuhan investasi agar bergerak lebih kencang ketimbang pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebagai bagian dari langkah strategis mengejar capaian ekonomi mendekati angka 6 persen hingga penghujung 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai terobosan ini sangat krusial mengingat pemerintah masih dihadapkan pada tantangan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi menuju 6 persen pada akhir tahun.
"Semester I ini kita tumbuh 5,45 persen, dan ini adalah pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir, termasuk di antara negara G20. Jadi menjelang sampai akhir tahun Bapak Presiden meminta kami mendorong supaya mendekati 6 persen di akhir tahun. Dan tentu ini bisa menjadi tantangan dan juga harus kerja keras," ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Menurutnya, eskalasi investasi memegang kunci utama dalam melahirkan daya dorong tambahan bagi ekonomi nasional. Penanaman modal perlu melaju lebih pesat dibanding PDB serta diprioritaskan pada proyek-proyek bernilai tambah tinggi.
Di samping memacu investasi, pemerintah bakal mengoptimalkan rantai nilai domestik supaya imbas penanaman modal memberi dampak lebih masif terhadap perekonomian nasional.
Selain itu, peningkatan mutu daya saing sumber daya manusia serta penguatan ekspor bernilai tambah yang disokong efisiensi logistik turut menjadi bagian penting dari strategi pertumbuhan.
Di lain sisi, pemerintah masih dibayangi berbagai tekanan eksternal, mulai dari dinamika geopolitik, gejolak di sejumlah kawasan, ketidakpastian Selat Hormuz hingga perang dagang yang berpotensi mengganggu arus perdagangan dan investasi.
Kendati berada di bawah bayang-bayang tekanan global, Menko Airlangga meyakinkan bahwa fondasi ekonomi Indonesia tetap kokoh. Hal tersebut tecermin dari penerimaan negara yang tumbuh 21,3 persen (yoy) dibanding tahun lalu, sementara belanja negara naik 18,2 persen (yoy), dengan defisit anggaran yang tetap terjaga di level 0,91 persen terhadap PDB.
Sementara untuk tahun 2027, Pemerintah membidik target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, dengan tingkat inflasi 2,5 persen, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 6,9 persen, serta nilai tukar sebesar Rp17.500 per dolar AS.
Pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.426 triliun dan alokasi belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun, dengan pembiayaan Rp671,2 triliun serta defisit sekitar 2,4 persen terhadap PDB.
Target kesejahteraan diarahkan melalui angka pengangguran terbuka 4,30-4,87 persen, tingkat kemiskinan 6,0-6,5 persen, serta rasio gini pada rentang 0,362-0,367.
Pemerintah juga konsisten mengembangkan beberapa sektor unggulan sebagai penggerak pertumbuhan baru, meliputi hilirisasi, kemandirian energi lewat penerapan B50, pembentukan bank emas atau bullion, tata kelola devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA), hingga akselerasi semikonduktor dan kecerdasan artifisial (AI).
Menko menegaskan bahwasanya deretan strategi ini membutuhkan sinergi erat antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan agar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat terwujud secara inklusif dan berkelanjutan.
"Kami harus bekerja bersama, sehingga dengan bersama-sama ini apa yang kami capai betul-betul bisa dinikmati oleh seluruh stakeholders. Jadi dengan fundamental ekonomi yang kuat kebijakan fiskal yang prudent, kebersamaan antara Pemerintah dan dunia usaha, kami ingin mendorong bahwa ke depan kami bisa menjaga ketahanan perekonomian dan juga mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan inklusif," kata Airlangga.