JAKARTA - Badan Anggaran DPR menyoroti dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada bauran kebijakan Bank Indonesia (BI) 2027 sekaligus pengaruhnya terhadap tata kelola utang pemerintah.
Sebagai informasi, asumsi kurs RAPBN 2027 terdepresiasi sekitar 6 persen dari target APBN 2026 yakni Rp16.500 per dolar AS, sementara outlook tahun ini sudah bergerak di kisaran Rp17.000 hingga Rp17.500.
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menilai titik tengah asumsi kurs RAPBN 2027 sebesar Rp17.500 tergolong cukup realistis, namun penentuan arah kebijakan BI ke depan wajib dikaji mendalam.
Said membandingkan langkah moneter China yang mendevaluasi yuan demi daya saing ekspor pada 2022 saat AS mengalami defisit perdagangan akibat konflik Rusia-Ukraina dan memilih memperkuat dolar.
Langkah tersebut membuat indeks dolar (DXY) menguat tajam serta memposisikan mata uang Paman Sam sebagai aset safe haven yang atraktif bagi pelaku pasar dunia.
"Lalu orkestrasi kebijakan moneter kami apa? Apakah kami akan lebih fokus memperkuat ekspor komoditas? Ataukah lebih memprioritaskan untuk menurunkan inflasi sektor pangan dan energi yang banyak ditopang oleh impor? Atau masih ada opsi lainnya," jelas Said dalam rapat kerja bersama pemerintah dan BI, Kamis (27/8/2026).
Oleh sebab itu, Said menekankan pentingnya ketersediaan narasi yang jelas sebagai panduan arah kebijakan moneter yang dieksekusi oleh Bank Indonesia mendatang.
Pria yang menjabat Ketua DPP PDIP ini menambahkan bahwa tren depresiasi sepanjang 2026 telah memicu lonjakan beban bunga utang pemerintah secara signifikan.
Selain kurs rupiah yang tertekan hingga level Rp17.751 per dolar AS, tingkat imbal hasil (yield) SBN 10 tahun turut menguat dari 6,2 persen pada awal Januari 2026 menjadi kisaran 7,2 persen.
Berdasarkan dokumen Nota Keuangan dan RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan pembayaran bunga utang sebesar Rp650,3 triliun atau naik 11,7 persen dibanding outlook 2026 sebesar Rp582,2 triliun, yang menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah.
Lonjakan bunga utang tersebut memangkas ruang gerak fiskal dengan rasio mencapai 19,3 persen terhadap belanja pemerintah pusat dan 18,9 persen dari total penerimaan negara.
"Kalau rasio bunga yang harus dibayar plus jatuh tempo pokok itu sudah 47%," kata Said.
Guna meredam tekanan tersebut, Ketua Banggar DPR mendorong pemerintah segera merumuskan peta jalan mitigasi utang demi menciptakan postur APBN yang lebih sehat dan berimbang.
"Arah menuju ke sana memang tidak bisa serta merta. Ada transisi jangka menengah yang perlu dipersiapkaa menuju APBN berimbang, adalah peta jalan untuk menyehatkan fiskal sekaligus membangun kepercayaan yang lebih kokoh kepada pelaku pasar," ujar Said.