ENERGINEWS.ID — Keputusan ini diambil Bahlil beberapa hari sebelum rapat dengan DPR, setelah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan pimpinan lembaga terkait. Ia menegaskan target yang lebih tinggi ini juga untuk memacu kinerja Kepala SKK Migas yang baru.
"Saya beberapa hari lalu sudah melakukan komunikasi dengan beberapa kementerian dan pimpinan yang lain itu di sekitar 612.500 barel per hari supaya kerja Kepala SKK Migas juga kelihatan," ujar Bahlil di hadapan Komisi XII DPR, Senin (31/8).
Target 2027 Lebih Tinggi dari Usulan Awal
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan pada 14 Agustus menargetkan lifting minyak sebesar 610.000 BOPD. Target tersebut juga sama dengan target lifting di RAPBN 2026.
Untuk gas bumi, pemerintah menetapkan target lifting sebesar 954.000 barel setara minyak per hari (BOEPD). Nilai ini sedikit lebih rendah dibandingkan target gas di RAPBN 2026 yang dipatok 984.000 BOEPD.
Pemerintah juga mengusulkan biaya pemulihan (cost recovery) dalam RAPBN 2027 sebesar 10,1 miliar dolar AS. Sementara proyeksi harga minyak mentah Indonesia (ICP) diasumsikan berada di kisaran 75 dolar AS per barel.
Dorongan Produksi di Tengah Tantangan Sumur Tua
Kenaikan target ini bukan tanpa tantangan. Sebagian besar blok migas di Indonesia merupakan sumur tua yang laju penurunannya (decline rate) mencapai 5-7 persen per tahun. Untuk mengejar target 612.500 BOPD, dibutuhkan pengeboran sumur baru dan percepatan proyek-proyek besar seperti blok Andaman atau pengembangan gasifikasi.
Jika dibandingkan dengan realisasi beberapa tahun terakhir, angka ini masih terbilang ambisius. Sepanjang 2025, lifting minyak sempat menyentuh angka 605.000 BOPD. Artinya, tambahan produksi sekitar 7.500 barel per hari harus dicapai dalam dua tahun ke depan.
Subsidi BBM: Minyak Tanah dan Solar
Dalam dokumen RAPBN 2027 yang sama, pemerintah mengusulkan volume BBM bersubsidi sebesar 19,561 juta kiloliter, terdiri atas minyak tanah 0,561 juta kiloliter dan minyak solar 19 juta kiloliter. Bahlil menyatakan penetapan harga dan alokasinya akan mempertimbangkan kondisi global serta disparitas harga di berbagai wilayah.
Bagi konsumen, kebijakan ini berarti pemerintah tetap menjaga daya beli masyarakat melalui subsidi terarah, meski tekanan harga minyak dunia masih fluktuatif. Angka subsidi yang diajukan tahun ini cenderung stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menandakan pemerintah berupaya menahan beban APBN.
Dengan target lifting yang lebih tinggi, pemerintah sejatinya ingin mengurangi ketergantungan impor minyak dan menekan defisit neraca migas. Keberhasilan mencapai angka 612.500 BOPD kelak akan sangat menentukan kesehatan fiskal negara dan ketahanan pasokan energi dalam negeri.