JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menonaktifkan 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) usai unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut terbukti tidak mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kepala BGN Sudaryono menerangkan bahwasanya kebijakan ini ditetapkan merujuk pada rekonsiliasi data dari Kementerian Kesehatan per 7 September 2026 pukul 17.00 WIB. Merujuk hasil pemetaan, ada sebanyak 1.999 dapur SPPG terdata sama sekali belum memproses pendaftaran SLHS ke dinas kesehatan setempat.
Sudharyono memberi penekanan bahwa situasi ini tidak sama dengan unit dapur yang sudah mengajukan berkas pendaftaran namun belum memenuhi kualifikasi untuk mengantongi sertifikasi.
"Yang artinya, bukan mendaftar kemudian syaratnya tidak dipenuhi. Bukan, tapi ini tidak melakukan pendaftaran," kata Sudharyono dalam keterangannya, Senin (7/9/2026).
Menurut penjelasannya, BGN telah menjalankan pemeriksaan silang sekaligus memberikan tenggat waktu bagi dapur-dapur tersebut guna menuntaskan kewajiban pengurusan SLHS.
BGN pun telah melayangkan konfirmasi ke pengelola SPPG mengenai perkembangan pendaftaran sertifikasi tersebut. Kendati demikian, sampai pembaruan data paling baru, 1.999 dapur terpantau masih belum memprosesnya.
"Tidak melakukan pendaftaran ini telah kami cross-check, telah kami tunggu, telah kami konfirmasi, telah kami tanya dari beberapa waktu yang lalu sampai dengan sekarang," ujarnya.
Sebanyak 1.999 dapur yang dihentikan operasionalnya terbagi ke dalam tiga area kerja. Wilayah 1 meliputi 351 dapur, sementara porsi terbesar ada di Wilayah 2 yakni 1.417 dapur. Selanjutnya, Wilayah 3 mencakup 231 dapur.
Angka itu merupakan muara dari hasil penyisiran BGN terhadap puluhan ribu dapur SPPG. Sudharyono menyebut verifikasi tahap awal dilakukan pada 27.485 dapur, yang selanjutnya menghasilkan angka penetapan sementara sebesar 27.022 dapur.
BGN lantas mengevaluasi kembali pemenuhan sederet kriteria, termasuk ketaatan terhadap kepemilikan SLHS. Pemenuhan sertifikasi tersebut merupakan kriteria mutlak bagi setiap dapur pengelola program MBG.
Oleh karena itu, nihilnya pendaftaran menjadi argumen utama BGN dalam menyetop aktivitas 1.999 SPPG tersebut.
"Maka pada hari ini saya nyatakan 1.999 dapur SPPG yang tersebar di tiga wilayah saya tutup untuk kemudian kami lakukan investigasi," pungkas Sudharyono.