JAKARTA - Pemerintah bergerak cepat menanggapi kasus keracunan massal yang terjadi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen untuk memperketat standar kebersihan dan pengawasan di seluruh dapur penyelenggara program. 

Salah satu langkah konkret yang diperintahkan adalah kewajiban setiap dapur MBG untuk memiliki alat test kit paling lambat pekan ini.

Instruksi tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Minggu, 5 Oktober 2025 malam. Dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah menteri, Presiden menekankan pentingnya memastikan keamanan dan higienitas makanan yang disalurkan kepada masyarakat.

“Presiden menegaskan kepada Kepala BGN bahwa setidaknya pada minggu depan ini, dapur-dapur harus sudah dilengkapi dengan alat tes kit,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, saat dikonfirmasi Kompas.com.

Menurut Teddy, alat test kit tersebut dirancang untuk memeriksa kebersihan makanan dan kualitas air yang digunakan dalam proses memasak. “Mengecek kebersihan makanan, alat pencuci dan pengering higienis dilengkapi air hangat dan alat khusus untuk menghindari bakteri, serta penyediaan filter air bersih,” imbuhnya.

Langkah cepat ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap program MBG, yang sempat terganggu akibat beberapa insiden keracunan di sejumlah daerah.

Pemerintah Fokus pada Perbaikan, Bukan Penghentian Program

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menghentikan program Makan Bergizi Gratis, meski tengah dihadapkan pada sejumlah persoalan teknis. Menurutnya, kasus keracunan justru harus dijadikan bahan evaluasi agar penyelenggaraan program ke depan semakin baik.

“Jadi bukan programnya kemudian harus dihentikan. Tidak. Kekurangan yang terjadi itu yang kita perbaiki,” ujar Prasetyo di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, pada Minggu, 5 Oktober 2025.

Prasetyo menekankan bahwa evaluasi dilakukan menyeluruh, terutama pada aspek pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) di lapangan. Ia menyebut sebagian besar kasus keracunan MBG terjadi karena satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) tidak menjalankan SOP sebagaimana mestinya.

“Karena data juga mengatakan bahwa di tempat-tempat yang terjadi permasalahan, hampir semuanya karena tidak menjalankan prosedur seperti yang seharusnya,” ujarnya.

Pernyataan tersebut memperkuat posisi pemerintah bahwa program MBG tetap akan dilanjutkan, namun dengan pengawasan yang lebih ketat dan sistematis.

Ribuan Korban Keracunan Jadi Momentum Evaluasi Nasional

Data pemerintah menunjukkan, hingga saat ini 6.457 orang telah menjadi korban keracunan akibat konsumsi menu program Makan Bergizi Gratis. Jumlah terbanyak berasal dari Wilayah II atau Pulau Jawa, yakni mencapai 4.147 orang. Angka tersebut menggambarkan masih adanya celah besar dalam sistem kontrol kualitas makanan di lapangan.

Badan Gizi Nasional (BGN) pun menyoroti rendahnya kualitas sanitasi dan pengelolaan air di sejumlah dapur MBG. Dalam beberapa kasus, air yang digunakan untuk memasak tidak melalui proses penyaringan yang layak, sementara alat pencuci peralatan makan tidak memenuhi standar higienitas.

Kondisi inilah yang diduga menjadi salah satu faktor utama pemicu munculnya kasus keracunan di berbagai daerah selama dua bulan terakhir. Karena itu, perintah Presiden agar setiap dapur memiliki test kit dinilai sebagai langkah krusial untuk mencegah terulangnya insiden serupa.

“Langkah ini bagian dari penguatan sistem pengawasan internal. Kita ingin semua dapur memiliki alat ukur kebersihan yang jelas, tidak sekadar mengandalkan pengawasan manual,” kata Teddy.

Sertifikasi dan Pengawasan Diperketat

Selain kewajiban penggunaan test kit, pemerintah juga memperkuat sistem sertifikasi berlapis di dapur penyedia program MBG. Sertifikasi ini mencakup aspek kebersihan, kelayakan air, hingga manajemen peralatan dapur. Langkah tersebut merupakan rekomendasi langsung dari BGN dan Kementerian Kesehatan, yang tengah melakukan audit lapangan secara bertahap.

Kementerian Kesehatan menargetkan semua dapur MBG sudah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dalam waktu satu bulan ke depan. Dengan adanya sertifikasi ini, setiap dapur akan dipastikan memenuhi standar keamanan pangan sesuai peraturan yang berlaku.

Adapun draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelaksanaan program MBG masih dalam tahap penyempurnaan. Pemerintah menargetkan regulasi tersebut dapat diterbitkan pekan depan, sebagai dasar hukum yang lebih kuat bagi pengawasan dan penegakan standar kebersihan dapur MBG di seluruh Indonesia.

Program Strategis Nasional Tetap Dilanjutkan

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu agenda prioritas nasional dalam pemerintahan Prabowo-Gibran yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan. Meskipun tengah menghadapi tantangan di tahap awal pelaksanaan, pemerintah menegaskan bahwa semangat di balik program ini tetap sama—memberikan asupan makanan sehat dan aman bagi seluruh rakyat Indonesia.

Melalui penguatan standar kebersihan, penggunaan test kit, serta pengawasan yang terintegrasi, pemerintah berharap ke depan program MBG tidak hanya aman dari sisi kesehatan, tetapi juga menjadi model tata kelola program pangan nasional yang modern dan transparan.