JAKARTA - Tahun 2026 dipandang sebagai momentum penting untuk memperkuat budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia. Pemerintah menilai penguatan ekosistem K3 harus melampaui pendekatan administratif dan menjadi bagian dari nilai dasar dunia kerja.

Arah baru tersebut ditegaskan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Ia menilai bahwa tantangan ketenagakerjaan ke depan menuntut sistem K3 yang semakin profesional, andal, dan kolaboratif.

Dalam berbagai sektor industri, isu keselamatan kerja terus menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, pendekatan menyeluruh dinilai penting agar perlindungan tenaga kerja dapat berjalan optimal.

K3 tidak lagi diposisikan sebagai kewajiban formal semata. Sistem ini harus menjadi fondasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan.

Profesionalisme sebagai Pilar Utama Ekosistem K3

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa ekosistem K3 nasional pada tahun 2026 harus berorientasi pada profesionalisme. Nilai ini dianggap sebagai dasar utama dalam pengelolaan keselamatan kerja yang modern.

“Membangun ekosistem K3 berarti membangun keterhubungan yang utuh antara semua pemangku kepentingan yang bisa memberi dampak atau terkena dampak dari kinerja K3,” kata Menaker Yassierli. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Apel Bulan K3 Nasional 2026 yang digelar secara hibrida di Jakarta pada Senin.

Menurut Yassierli, profesionalisme dalam pengelolaan K3 berarti berbasis kompetensi. Setiap kebijakan dan tindakan harus dilandasi oleh kemampuan teknis yang memadai.

Selain itu, profesionalisme juga menuntut penerapan standar praktik terbaik. Best practice menjadi rujukan agar pengelolaan K3 tidak berjalan secara sporadis.

Aspek integritas juga menjadi bagian penting dari profesionalisme K3. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab.

“Profesionalisme K3 tercermin dari pengambilan keputusan yang berbasis data, keberanian untuk mengatakan tidak pada praktik kerja yang tidak aman, dan konsistensi menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama,” ujar Yassierli. Pernyataan ini menegaskan pentingnya sikap tegas dalam melindungi pekerja.

Ia menambahkan bahwa profesionalisme tidak boleh berhenti pada tataran konsep. K3 harus menjadi bagian integral dari sistem manajemen organisasi.

Profesionalisme, lanjutnya, berarti K3 tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif. Sistem ini harus melekat dalam setiap proses kerja.

“Profesionalisme juga berarti menjadikan K3 sebagai bagian integral dari sistem manajemen organisasi atau perusahaan, bukan hanya sekedar kewajiban administratif,” katanya. Pandangan ini menekankan perlunya perubahan budaya kerja.

Bagi aparatur pemerintah, profesionalisme memiliki makna yang lebih luas. Pelayanan publik di bidang K3 harus dilakukan secara optimal.

“Bagi aparatur pemerintah, pusat dan daerah, profesionalisme berarti memberikan layanan terbaik, melakukan inisiatif untuk mengisi ruang-ruang kosong pengelolaan K3 sehingga yang bisa jadi tidak selalu tertangkap oleh tupoksi formal, dan juga berarti melakukan inovasi dalam pelayanan secara berintegritas,” ujar Yassierli. Pernyataan ini menyoroti peran aktif aparatur negara.

Keandalan Sistem K3 dalam Menghadapi Berbagai Risiko

Selain profesionalisme, Menaker juga menekankan pentingnya keandalan sistem K3. Keandalan dinilai sebagai kemampuan sistem untuk melindungi pekerja secara konsisten.

Menurut Yassierli, K3 yang andal harus mampu memberikan layanan yang efektif. Perlindungan terhadap risiko kerja harus berjalan berkelanjutan.

“K3 yang andal berarti mampu memberikan layanan dan kinerja yang efektif, serta konsisten dan berkelanjutan dalam melindungi pekerja dari berbagai risiko kerja,” kata Menaker. Pernyataan ini menegaskan peran strategis sistem K3.

Keandalan sistem K3 tidak hanya diuji dalam kondisi normal. Sistem tersebut juga harus tetap bekerja saat terjadi keadaan darurat.

“Sistem K3 yang andal mampu bekerja sesuai yang diharapkan dalam berbagai situasi, tidak hanya kondisi normal, tetapi juga saat menghadapi keadaan darurat atau krisis,” ujar Yassierli. Hal ini menjadi tantangan besar bagi banyak organisasi.

Guru Besar Institut Teknologi Bandung tersebut menjelaskan bahwa keandalan pada tingkat perusahaan memiliki makna khusus. Sistem K3 harus bersifat tangguh dan adaptif.

Keandalan berarti sistem tidak mudah runtuh ketika menghadapi tekanan. Baik tekanan operasional maupun tekanan eksternal.

Keandalan, lanjutnya, dibangun melalui perencanaan yang matang. Setiap risiko harus diidentifikasi sejak awal.

Pelaksanaan program K3 juga harus dilakukan secara konsisten. Konsistensi menjadi kunci agar sistem tidak hanya berjalan sesaat.

Pelatihan yang berkelanjutan juga menjadi faktor penting dalam membangun keandalan. Pekerja harus dibekali pengetahuan dan keterampilan yang memadai.

Selain itu, evaluasi yang jujur dan terbuka perlu dilakukan secara rutin. Evaluasi menjadi sarana perbaikan berkelanjutan.

Kolaborasi sebagai Kunci Penguatan K3 Nasional

Nilai ketiga yang ditekankan Menaker Yassierli adalah kolaboratif. Ia menilai bahwa pengelolaan K3 tidak dapat dilakukan secara parsial.

Ekosistem K3 membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran strategis.

“Kolaborasi adalah kunci. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, kolaborasi antara manajemen dan pekerja, kolaborasi lintas sektor dan lintas disiplin,” kata Menaker Yassierli. Pernyataan ini menegaskan pentingnya sinergi.

Kolaborasi juga berarti adanya komunikasi yang terbuka. Semua pihak harus saling mendukung dalam penerapan K3.

Menurut Yassierli, kolaborasi tidak hanya berbentuk kerja sama formal. Pertukaran pengetahuan juga menjadi bagian penting.

“Kolaborasi juga berarti berbagi praktik baik atau best practice, berbagi pelajaran pembelajaran dari kegagalan, dan berbagi membangun kepercayaan,” ujarnya menambahkan. Pernyataan ini menunjukkan pendekatan pembelajaran bersama.

Dengan kolaborasi yang kuat, ekosistem K3 diharapkan semakin solid. Setiap pihak dapat saling menguatkan.

Kolaborasi lintas sektor memungkinkan lahirnya inovasi baru. Inovasi tersebut dapat meningkatkan efektivitas sistem K3.

Kolaborasi lintas disiplin juga membantu menjawab tantangan kompleks dunia kerja. Risiko kerja yang beragam membutuhkan pendekatan multidimensional.

Menaker berharap nilai kolaboratif ini menjadi budaya bersama. Budaya tersebut akan memperkuat perlindungan tenaga kerja.

Dengan ekosistem K3 yang lebih baik, perlindungan tenaga kerja Indonesia diharapkan semakin optimal. Lingkungan kerja yang aman menjadi fondasi produktivitas.

Yassierli menegaskan bahwa tujuan akhir dari penguatan K3 adalah kesejahteraan pekerja. Dunia kerja harus menjadi ruang yang aman dan bermartabat.

Upaya ini sejalan dengan visi membangun dunia kerja yang sehat dan produktif. K3 menjadi instrumen penting dalam pembangunan ketenagakerjaan nasional.

Dengan profesionalisme, keandalan, dan kolaborasi, ekosistem K3 nasional diharapkan mampu menjawab tantangan masa depan. Tahun 2026 menjadi titik awal penguatan nilai-nilai tersebut.