JAKARTA - Pemerintah Indonesia menetapkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai motor utama penggerak perekonomian nasional menuju tahun 2025. Melalui kebijakan dan program yang disusun, pemerintah berharap bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mencapai target 5,2 persen pada tahun ini serta menembus angka 8 persen dalam lima tahun ke depan. Optimisme ini didorong oleh peran signifikan UMKM sebagai penopang ekonomi Indonesia, terutama dalam masa pemulihan pasca krisis pandemi COVID-19.

UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman, dengan tegas menyatakan bahwa UMKM berperan vital dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. "Terutama buat pengusaha-pengusaha UMKM, insyaallah kalau mereka tumbuh, saya yakin ekonomi kita juga akan tumbuh di seluruh lini," ungkapnya.

Pandemi COVID-19 telah memberikan bukti nyata mengenai ketahanan UMKM di tengah berbagai tantangan. Hal ini menjadi landasan pemerintah dalam melihat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi. Rhenald Kasali, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sekaligus Founder Rumah Perubahan, menyoroti pentingnya inovasi dan digitalisasi UMKM agar mampu bersaing dan berkembang. "Seperti yang telah sama-sama kita saksikan, tahun 2019 sampai 2021, kita telah melewati krisis ekonomi ataupun pandemi. Dan, UMKM selalu dapat menjadi salah satu penopang perekonomian bangsa," ujarnya. Kasali menambahkan bahwa usaha mikro kecil harus terus berinovasi dan berkolaborasi agar dapat naik kelas.

Transformasi Digital dan E-commerce

Kemajuan teknologi dan berkembangnya e-commerce membuka peluang baru bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Farah Fitria Rahmawati, Direktur Digital Business Peruri, menekankan bagaimana teknologi digital menjadi kunci bagi pertumbuhan UMKM. "Dengan memanfaatkan teknologi, UMKM dapat mengoptimalkan strategi pemasaran mereka, yakni untuk meraih pasar yang lebih luas, bahkan di tingkat internasional," katanya.

Transformasi digital mulai merambah berbagai unit perdagangan, termasuk pusat grosir seperti Pasar Tanah Abang, di mana pedagang tidak hanya bergantung pada transaksi langsung, tetapi juga memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial, termasuk metode live streaming. Menteri Maman Abdurrahman menilai adaptasi ini sebagai langkah penting untuk menjaga relevansi dan daya saing UMKM di era digital. "Harga charging-nya di e-commerce itu harus kita jaga. Tidak boleh ditinggikan juga, supaya tidak membebani UMKM. Dan kita tambahin kok mas, dalam setiap tahun keterlibatan UMKM di dalam setiap platform digital atau pun e-commerce itu harus bertambah terus," jelas Maman.

Strategi Peningkatan Ekspor UMKM

Selain digitalisasi, pemerintah semakin mendorong UMKM untuk menembus pasar ekspor. Dalam sinergi yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Menteri BUMN Erick Thohir, ditekankan pentingnya daya saing UMKM Indonesia di kancah internasional. "Kami melihat potensi daripada sinergi BUMN dengan Pak Mendag, terutama bagaimana UMKM bisa go internasional ini kita coba maksimalkan," kata Erick Thohir.

Salah satu program yang diinisiasi adalah "UMKM Bisa Ekspor", yang bertujuan mempertemukan pelaku UMKM dengan calon pembeli dari berbagai negara. Erick menyebutkan bahwa platform UMKM yang dikelola telah menjangkau hampir 55 ribu UMKM dengan total transaksi mendekati Rp 50 triliun. Budi Santoso menambahkan bahwa program ini melibatkan perwakilan perdagangan di 33 negara, membantu proses pitching hingga business matching produk UMKM. "Setiap bulan itu minimal 33 kali UMKM ini bisa presentasi produknya ke perwakilan kita. Kemudian setelah presentasi, perwakilan kita ini mencarikan buyernya. Nah ketika ada atau sudah dapat buyer maka dilakukan business matching secara online juga," ungkap Budi.

Stimulus dan Fasilitas Pendukung

Pemerintah juga memberikan perhatian pada aspek finansial UMKM dengan memberikan stimulus berupa penghapusan utang untuk satu juta UMKM. Kriteria penghapusan utang ini mencakup pihak yang sudah masuk dalam daftar hapus buku dan daftar hapus tagih dengan beberapa syarat tambahan, seperti telah menjadi bagian dari daftar hapus buku milik Bank Himbara sejak lima tahun lalu sebelum kebijakan ini ditetapkan.

Bagi UMKM yang tidak termasuk dalam penghapusan utang, tersedia akses terhadap fasilitas pinjaman seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung pertumbuhan usaha mereka. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan akses modal dan fasilitas lainnya guna memperkuat UMKM sebagai pondasi utama ekonomi nasional.

Masa Depan UMKM di Indonesia

Keberlangsungan dan penguatan UMKM menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi global di masa depan. Melalui dukungan inovasi, digitalisasi, serta akses pasar yang lebih luas, UMKM diproyeksikan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Dengan sinergi aktif antara pemerintah dan sektor swasta, UMKM diharapkan tidak hanya berkontribusi dalam lingkup nasional, tetapi juga menguatkan posisi Indonesia di pasar internasional.