JAKARTA - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) menyampaikan catatan kritis mengenai kondisi industri properti di awal tahun 2026.
Meskipun minat masyarakat (termasuk Gen Z dan MBR) untuk memiliki rumah tetap tinggi, para pengembang masih terganjal oleh masalah klasik terkait infrastruktur penunjang serta birokrasi regulasi yang dinilai belum sepenuhnya sinkron di lapangan.
Kendala Infrastruktur di Lokasi Perumahan
APERSI menekankan bahwa pengembangan rumah subsidi seringkali terkendala oleh aksesibilitas:
Konektivitas Jalan: Banyak lahan potensial untuk hunian murah belum didukung oleh akses jalan yang memadai, sehingga meningkatkan biaya konstruksi.
Utilitas Dasar: Keterlambatan penyambungan jaringan listrik (PLN) dan air bersih (PDAM) menjadi keluhan utama pengembang yang berdampak pada mundurnya jadwal serah terima kunci kepada konsumen.
Transportasi Publik: Sejalan dengan isu biaya transportasi yang dikeluhkan warga, lokasi rumah murah yang terlalu jauh dari pusat aktivitas tanpa dukungan transportasi publik yang efisien menurunkan daya tarik investasi bagi pembeli.
Regulasi dan Birokrasi Perizinan
Meski pemerintah telah berupaya melakukan digitalisasi perizinan, APERSI mencatat beberapa hambatan:
Sinkronisasi Pusat-Daerah: Masih adanya perbedaan interpretasi aturan antara pemerintah pusat dan daerah terkait tata ruang (KKPR) dan IMB/PBG.
Biaya "Siluman": Keluhan mengenai biaya-biaya tambahan di luar retribusi resmi yang masih sering ditemui, sehingga membebani margin pengembang di tengah kenaikan harga material bangunan.
Relevansi bagi Konsumen dan Investor
Kondisi yang disoroti APERSI ini memiliki dampak langsung bagi Anda yang sedang merencanakan investasi properti:
Harga Rumah: Kendala infrastruktur dan regulasi berisiko memicu kenaikan harga rumah nonsubsidi di masa depan.
Ketepatan Waktu: Calon pembeli disarankan lebih selektif memilih pengembang yang memiliki rekam jejak kuat dalam penyelesaian infrastruktur dasar.
Peluang KPR: Di sisi lain, inisiatif perbankan seperti Bank Jateng yang menggandeng 40 pengembang di Batang atau program KPR subsidi lainnya menjadi angin segar bagi MBR untuk tetap bisa memiliki hunian meski di tengah tantangan regulasi.
