JAKARTA - Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah memberikan instruksi tegas kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya untuk segera melakukan percepatan perbaikan infrastruktur jalan yang rusak.
Mengingat momentum mudik Lebaran 2026 yang kian dekat, perbaikan ini dinilai sangat mendesak demi menjamin keamanan, kenyamanan, serta kelancaran mobilitas jutaan pemudik yang akan melintasi wilayah Jawa Tengah.
Target Fungsional Sebelum H-10 Lebaran
DPRD meminta agar seluruh jalur utama, baik jalur pantura, jalur tengah, maupun jalur selatan, sudah dalam kondisi mantap atau minimal fungsional sebelum arus mudik dimulai.
Penambalan Lubang: Fokus jangka pendek adalah menutup lubang-lubang jalan (patching) yang membahayakan pengendara, terutama bagi pemudik motor yang rentan mengalami kecelakaan akibat kondisi jalan tidak rata.
Drainase dan Bahu Jalan: Selain aspal, perbaikan drainase juga menjadi sorotan agar genangan air saat hujan tidak mempercepat kerusakan jalan yang baru diperbaiki.
Prioritas Jalur Alternatif dan Penghubung Antarwilayah
Ketua DPRD menekankan bahwa perhatian tidak boleh hanya terpusat pada jalan nasional atau tol.
Jalur Provinsi: Banyak pemudik akan menggunakan jalur provinsi sebagai jalan alternatif untuk menghindari kemacetan di titik utama. Oleh karena itu, penerangan jalan umum (PJU) dan marka jalan juga harus dipastikan berfungsi dengan baik.
Akses Destinasi Wisata: Mengingat masa libur Lebaran juga diisi dengan kunjungan wisata, jalan menuju objek wisata unggulan di Jawa Tengah harus dipastikan layak lalui.
Koordinasi Lintas Sektoral dan Anggaran
DPRD memastikan dukungan dari sisi pengawasan anggaran agar pemeliharaan jalan ini berjalan efektif.
Respons Cepat Laporan Warga: Pemprov didorong untuk lebih aktif merespons laporan masyarakat terkait jalan rusak melalui aplikasi atau kanal pengaduan resmi.
Sinergi Kabupaten/Kota: Koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota sangat diperlukan agar tidak ada ketimpangan kualitas jalan saat pemudik berpindah wilayah administrasi.
