JAKARTA - Pemerintah terus mendorong efisiensi di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu langkah strategis yang tengah dibahas adalah pengurangan jumlah komisaris dan pembatasan perjalanan dinas, terutama pada perusahaan-perusahaan pelat merah. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya merampingkan struktur dan mengoptimalkan anggaran, tanpa mengorbankan kinerja perusahaan.

Pengurangan komisaris ini dipandang sebagai bentuk penyelarasan struktur organisasi dengan prinsip tata kelola yang lebih efektif dan efisien. Dalam banyak kasus, jumlah komisaris di perusahaan-perusahaan BUMN dinilai terlalu gemuk, sehingga bukan hanya berdampak pada biaya operasional, tapi juga menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

“Salah satu bentuk efisiensi yang kita lakukan adalah pengurangan jumlah komisaris di beberapa BUMN besar, terutama bank-bank Himbara,” kata Erick Thohir dalam sebuah pernyataan. Menurutnya, langkah ini bukan semata-mata penghematan, tapi bagian dari proses reformasi menyeluruh terhadap tata kelola BUMN.

Evaluasi Menyeluruh terhadap Operasional

Tak hanya soal komisaris, Erick juga tengah mengkaji ulang kebijakan perjalanan dinas yang selama ini menjadi pos pengeluaran cukup besar. Ia mengaku telah berdiskusi dengan berbagai pihak terkait untuk merancang model operasional baru yang lebih hemat dan berdampak langsung pada produktivitas perusahaan.

“Saya sudah berdiskusi untuk melihat kemungkinan bagaimana operasional BUMN bisa lebih efisien. Kita sedang telaah ulang apakah ada ruang untuk memangkas anggaran perjalanan dinas dan mengalihkannya ke kegiatan yang lebih produktif,” ujarnya.

Menurut Erick, efisiensi tidak berarti memangkas anggaran secara serampangan. Ia menjelaskan bahwa langkah ini lebih pada pergeseran anggaran dari kegiatan yang kurang produktif ke arah yang memberi dampak lebih besar, termasuk investasi teknologi, penguatan layanan publik, dan digitalisasi.

“Ini bukan berarti kita sedang dalam kondisi ekonomi menurun. Ini semata-mata upaya untuk shifting anggaran agar lebih berdampak dan strategis,” jelas Erick.

Tujuan Efisiensi: Transformasi BUMN Jadi Motor Ekonomi

Transformasi BUMN memang menjadi salah satu fokus utama dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah menargetkan BUMN bukan hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai agen pembangunan yang mampu menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

Dengan struktur organisasi yang lebih ramping dan tata kelola yang lebih baik, BUMN diharapkan mampu bersaing secara global dan menjadi pemain penting di berbagai sektor strategis.

“Efisiensi ini adalah bagian dari proses panjang transformasi BUMN. Kita ingin perusahaan negara menjadi lebih fokus pada value creation, bukan hanya administrasi atau biaya-biaya operasional yang tidak perlu,” lanjut Erick.

Peran CEO Holding dan Kolaborasi Strategis

Untuk merealisasikan efisiensi tersebut, Erick Thohir juga menjalin komunikasi intensif dengan para pemimpin holding BUMN. Salah satu langkah konkret adalah kolaborasi bersama CEO Danantara, entitas yang akan mengoordinasikan pengelolaan aset-aset BUMN strategis.

“Kita diskusi intens dengan pimpinan holding agar ada kesepahaman dan percepatan eksekusi. Langkah ini tidak bisa sendiri, harus dilakukan bersama-sama,” kata Erick.

Kolaborasi lintas sektor dalam tubuh BUMN menjadi penting, mengingat kompleksitas dan luasnya cakupan operasional yang mereka miliki. Dengan sinkronisasi lintas unit usaha, efisiensi yang dicapai tidak hanya berdampak pada satu perusahaan, melainkan keseluruhan ekosistem BUMN.

Efisiensi Tanpa Mengorbankan Kinerja

Salah satu kekhawatiran umum ketika pemerintah berbicara soal efisiensi adalah turunnya kualitas pelayanan atau produktivitas. Namun, Erick menegaskan bahwa efisiensi justru ditujukan untuk memperkuat kinerja, bukan sebaliknya.

“Justru kita ingin agar anggaran bisa diarahkan ke hal-hal yang langsung berdampak. Ini adalah soal bagaimana anggaran digunakan dengan lebih bijak dan produktif,” tegasnya.

Erick juga menegaskan bahwa efisiensi ini akan terus di-review secara berkala. Pemerintah, melalui Kementerian BUMN, akan terus memantau pelaksanaan kebijakan ini agar tetap berada di jalur yang sesuai dengan target transformasi.

Komitmen Pemerintah pada Reformasi BUMN

Langkah pengurangan komisaris bukanlah satu-satunya reformasi yang dilakukan. Sejak beberapa tahun terakhir, BUMN telah menjalani berbagai transformasi struktural seperti pembentukan holding, penggabungan perusahaan sejenis, dan pembubaran entitas yang dinilai tidak lagi relevan secara bisnis.

Transformasi ini diharapkan menciptakan struktur perusahaan yang tidak hanya efisien tetapi juga gesit dalam menjawab tantangan pasar global dan dinamika industri yang terus berubah.

Di tengah tantangan global, termasuk ketidakpastian ekonomi, fluktuasi harga komoditas, serta gangguan rantai pasok, BUMN tetap dituntut berperan aktif menjaga stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, efisiensi anggaran menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa BUMN tetap bisa bertahan dan tumbuh secara berkelanjutan.

Harapan untuk Perusahaan Negara yang Lebih Profesional

Ke depan, langkah efisiensi ini diharapkan menjadi cerminan komitmen pemerintah terhadap pembentukan BUMN yang tidak hanya besar dari sisi aset, tetapi juga unggul dalam hal manajemen dan profesionalitas.

Reformasi ini diharapkan tidak hanya menghemat anggaran negara, tetapi juga menciptakan iklim kerja yang lebih sehat, transparan, dan fokus pada hasil. Selain itu, pengurangan jumlah komisaris diharapkan dapat memangkas potensi konflik kepentingan dan mempercepat pengambilan keputusan strategis.

Dengan pengelolaan yang lebih akuntabel dan efisien, BUMN akan mampu menjawab ekspektasi masyarakat untuk menjadi lokomotif pembangunan yang sesungguhnya—tidak hanya dalam bentuk keuntungan finansial, tetapi juga kontribusi nyata terhadap pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.