JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan bahwa aktivitas penanaman modal telah memperlihatkan pemerataan lokasi yang kian seimbang sepanjang semester I tahun 2026.
“Dari segi investasi juga (hampir) 50 persen di Jawa, dan 50 persen di luar Jawa. Jadi keseimbangan sudah lebih terjadi,” kata Airlangga dalam wawancara cegat di kantornya di Jakarta, Kamis.
Mengutip data resmi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi nasional pada semester I tahun 2026 mampu menyentuh angka Rp1.010,6 triliun, atau melonjak 7,2 persen secara tahunan (yoy).
Secara triwulanan, pencapaian investasi pada kuartal II tahun 2026 tercatat berada di angka Rp511,8 triliun, atau meningkat sebesar 7,1 persen (yoy).
Menilik dari peta lokasinya, realisasi modal di luar Pulau Jawa pada triwulan II tahun 2026 mendominasi dengan kontribusi Rp256,5 triliun (50,1 persen), sedangkan porsi Pulau Jawa tercatat Rp255,3 triliun (49,9 persen). "Hal ini menunjukkan semakin meratanya penyebaran investasi di berbagai wilayah Indonesia," ujarnya.
Dalam catatan BKPM, lima provinsi dengan perolehan investasi tertinggi secara berturut-turut meliputi DKI Jakarta (Rp94,9 triliun), Jawa Barat (Rp61,3 triliun), Maluku Utara (Rp40,2 triliun), Jawa Timur (Rp40,1 triliun), serta Sulawesi Tengah (Rp36,6 triliun).
Lebih jauh, Menko Airlangga memaparkan bahwa penguatan sektor hilirisasi tetap diposisikan sebagai arahan prioritas Presiden Prabowo Subianto demi menopang performa ekspor nasional.
“Bapak Presiden kemarin juga mengarahkan selain sektor hilirisasi yang juga sudah dibentuk, terkait dengan DSI (Danantara Sumberdaya Indonesia) sebagai agen tunggal ekspor dan datanya pun menunjukkan hal yang positif terkait dengan harga ekspor kami,” ujar Airlangga.
Di samping akselerasi hilirisasi, strategi penyerapan pasar ekspor juga diperkuat melalui pemanfaatan beragam kesepakatan kemitraan dagang dengan negara-negara mitra strategis.
Beberapa di antaranya yakni Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia-Tunisia Preferential Trade Agreement (IT-PTA), Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement (IP-CEPA), hingga Free Trade Agreement (FTA) antara Indonesia dan Eurasian Economic Union (EAEU).
“Pemerintah membuka banyak akses terhadap perjanjian internasional. Jadi akses ekspor sekarang terbuka, baik itu terhadap EU (Uni Eropa), terhadap Amerika, dan juga kami punya hubungan yang baik dengan ASEAN, China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan yang lainnya,” jelas Airlangga.
“Jadi ini merupakan akses market yang tetap dijaga, dan juga hilirisasi dan siklus daripada value chain yang tetap kami jaga,” ujarnya menambahkan.
