JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengusung konsep demokrasi hijau (green democracy) demi menyelaraskan pembangunan politik dengan keberlanjutan ekologi, sosial, serta ekonomi dalam menjawab dinamika zaman.

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengungkapkan bahwa pembangunan bangsa kini berhadapan dengan berbagai persoalan mendasar. Tantangan tersebut mencakup tingginya biaya demokrasi, besarnya potensi bonus demografi, hingga ancaman nyata dari perubahan iklim.

"Untuk menjawab tantangan tersebut, DPD RI mengusung gagasan green democracy, yakni sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik, dengan keberlanjutan sosial, ekonomi dan ekologi," ujarnya saat Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Sultan menilai pendekatan demokrasi hijau juga perlu mendorong tata kelola politik yang lebih efisien dan terjangkau, sehingga mampu melahirkan lebih dari sekadar negarawan.

"Melalui paradigma green democracy, kami ingin memastikan bonus demografi kami yang besar tidak menjadi beban atau liability, tetapi harus menjadi opportunity, sekaligus asset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045," kata Najamudin.

Di sisi lain, perhelatan Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI ini menjadi panggung penyampaian Laporan Kinerja Lembaga Negara sekaligus Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain pidato kenegaraan, pemerintah juga menayangkan tayangan video capaian kinerja lembaga.

Agenda tahunan yang mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur" tersebut dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Boediono, Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, serta jenderal pimpinan TNI dan Polri.