JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengarahkan pergeseran ekosistem pelatihan vokasi dari pola lama yang berorientasi pada penyediaan pelatihan (supply-driven) menjadi berbasis kebutuhan industri (demand-driven) guna memangkas kesenjangan kompetensi tenaga kerja.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa penyesuaian pendekatan ini sangat dibutuhkan agar program pelatihan pemerintah benar-benar presisi dengan kualifikasi tenaga kerja di sektor industri dan langsung berlanjut pada alur penempatan kerja.
“Dan inilah yang sekarang sedang kami lakukan. Kami ingin moving dari supply-driven ekosistem menuju kepada demand-driven ekosistem,” ucap Yassierli di Jakarta, Rabu.
Yassierli menguraikan bahwa dalam mekanisme demand-driven, alur diawali dari pemetaan kebutuhan rekrutmen industri. Selanjutnya, peserta menjalani pelatihan teknis dasar di balai pelatihan, dilanjutkan pelatihan teknis lanjutan di industri, sertifikasi kompetensi, hingga penempatan kerja.
Di sisi lain, Yassierli mengungkapkan bahwa pola pelatihan yang berjalan selama ini masih condong bersifat supply-driven, yaitu pelaksanaan pelatihan di balai, penyelesaian sertifikasi kompetensi, baru kemudian diupayakan penempatannya.
Menurut Yassierli, pembenahan skema ini amat mendesak agar program vokasi tak sebatas mencetak peserta bersertifikat pelatihan semata, melainkan betul-betul mampu menjawab ketersediaan lowongan kerja di dunia industri.
Yassierli memberikan gambaran kebutuhan tenaga kerja pada sektor kedirgantaraan. PT Dirgantara Indonesia, sebut Yassierli, telah menyampaikan kebutuhan pasokan tenaga kerja di kisaran 500 hingga 1.000 orang.
“Saya katakan kalau sudah ada jelas demand-nya, pasti saya akan support. Dan semua biaya pelatihan akan ditanggung oleh Kementerian Ketenagakerjaan,” katanya.
Guna membangun ekosistem tersebut, Kemnaker bersiap merancang pelatihan vokasi kolaboratif bersama jajaran industri melalui pembentukan Center of Excellence sektoral.
Pengembangan rantai pelatihan ini diarahkan menyasar sektor dirgantara, pertambangan, teknologi informasi dan telekomunikasi, industri kimia, minyak dan gas, ketenagalistrikan, hospitality, hingga sektor kesehatan.
Yassierli menilai strategi berbasis permintaan industri ini sangat krusial dalam merespons dinamika perubahan jenis pekerjaan serta munculnya standar kompetensi baru, termasuk dalam mendukung tren pekerjaan hijau (green jobs).
Yassierli menambahkan bahwa Kemnaker mengantongi alokasi anggaran sekitar Rp6 triliun pada 2026 yang dimanfaatkan untuk pengembangan SDM, dengan target pelatihan vokasi bagi 340 ribu orang serta program magang untuk 150 ribu orang.
Yassierli menekankan besarnya kuota peserta pelatihan tersebut wajib dibarengi pemetaan kebutuhan industri secara cermat agar para lulusan mengantongi kompetensi yang relevan dengan permintaan pasar kerja.
Lewat pendekatan terintegrasi ini, Menaker berharap program pelatihan tidak berhenti pada koridor peningkatan keterampilan semata, melainkan sanggup memperluas peluang penempatan kerja serta menghasilkan lapangan kerja yang layak.
