JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mendorong pemerintah untuk bergerak cepat menyelesaikan persoalan ketidaksesuaian data desil yang belakangan dikeluhkan oleh masyarakat luas.
"Saya meminta pemerintah segera membentuk tim khusus untuk menyelesaikan sengkarut data desil ini," kata Maman dalam keterangannya, Jumat (4/9/2026).
Menurut penjelasannya, diperlukan langkah yang cepat, terukur, serta menyeluruh guna menelusuri akar persoalan tersebut. Perlu pendalaman lebih lanjut apakah masalah berada pada metode pendataan, pembaruan data, integrasi sistem, atau proses verifikasi lapangan.
Maman menambahkan bahwa tim khusus ini perlu melibatkan Kemensos, BPS, pemerintah daerah, dan unsur terkait untuk melakukan audit, verifikasi, serta perbaikan data warga yang mengalami lonjakan desil secara tidak wajar.
Maman mewanti-wanti pemerintah agar tidak meremehkan persoalan ini. Perubahan status desil yang tak sesuai kondisi riil berpotensi membuat warga miskin serta kelompok rentan kehilangan hak atas berbagai bantuan sosial.
"Banyak masyarakat yang mempersoalkan penerapan desil karena ditemukan ketidaksesuaian antara data administratif dengan kondisi nyata di lapangan. Ada warga yang secara ekonomi masih kekurangan, bahkan penghasilannya pas-pasan, tetapi tiba-tiba statusnya melonjak ke desil tinggi dan dianggap mampu,” ujar Maman, Jumat (4/9/2026).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menilai anomali data amat berbahaya mengingat status desil menjadi instrumen penting penentu akses masyarakat terhadap program perlindungan sosial.
Akibat kekeliruan klasifikasi tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah berisiko kehilangan akses terhadap bansos, subsidi energi, hingga bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
“Kalau status desil naik tetapi kondisi ekonomi keluarga sebenarnya masih sulit, tentu masyarakat akan sangat dirugikan. Mereka bisa kehilangan bantuan sosial, subsidi energi, bahkan bantuan pendidikan. Padahal secara nyata kehidupan mereka tidak mengalami peningkatan,” tegasnya.
Maman mengaku menerima banyak laporan mengenai warga yang secara administratif mendadak masuk kategori mampu, padahal kondisi ekonomi mereka di lapangan tetap stagnan dan jauh dari sejahtera.
Oleh karena itu, Maman meminta Kemensos dan BPS tidak cuma mengandalkan pembaruan administratif, tetapi juga menjamin mekanisme verifikasi dan validasi yang akurat menggambarkan kondisi sosial ekonomi warga.
"Data harus mencerminkan kenyataan. Jangan sampai masyarakat yang masih miskin atau rentan justru kehilangan haknya hanya karena terjadi anomali dalam sistem pendataan. Pemerintah harus memastikan setiap perubahan status desil benar-benar didasarkan pada kondisi objektif dan bisa dipertanggungjawabkan," ungkapnya.
