JAKARTA - Pemerintah memberi lampu hijau atas penambahan kuota penugasan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) berupa 150.000 ton jagung kepada Perum Bulog.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyampaikan bahwa penambahan alokasi ini bertujuan untuk meredam gejolak harga pakan di tingkat peternak sepanjang musim kemarau panjang.
"Bulog punya jagung kami minta 150.000 ton untuk menyuplai ke peternak-peternak yang UMKM bukan pabrik besar," kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantornya, Senin (7/9/2026).
Zulhas memaparkan bahwa ancaman kemarau panjang atau El Nino berisiko mengganggu sektor pertanian, termasuk komoditas jagung. Menurut pemaparannya, hasil panen jagung berpotensi menyusut dan berimbas pada naiknya biaya pakan bagi para peternak.
Atas dasar itu, pihaknya menginstruksikan Bulog agar segera menggelontorkan pakan, terutama bagi para peternak skala menengah ke bawah.
"Jagung Bulog ini punya stok kami kasih SPHP untuk peternak menengah bawag, bukan yang pabrik besar ya," urai Zulhas.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdani menegaskan bahwa implementasi kebijakan SPHP ini dirancang demi menopang keberlangsungan usaha peternak kecil.
Rizal turut menandaskan bahwa saat ini tingkat permintaan telur dan daging ayam terus melonjak seiring berjalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Maka dari itu, pemerintah harus menjamin kelancaran rantai produksi para peternak di berbagai daerah.
"Ini juga hanya untk peternak rakyat ya bukan pengusaha pengusaha. Peternak-peternak perlu bantuan pangan dengan harga flat," jelas Rizal.
Rizal menjamin seluruh pasokan jagung SPHP bakal dilepas sesuai dengan angka yang dipatok pemerintah, yakni Rp5.000/kg. Ia menegaskan kembali bahwa distribusi jagung ini diprioritaskan bagi peternak rakyat, bukan korporasi.
"Mudah-mudahan ini bisa mendukung masyarakat khususnya peternak yang sedang mengalami kesulitan," ungkap Rizal.
Sebelumnya, tingginya biaya pakan memang terus dikeluhkan oleh kelompok peternak. Bahkan, sejumlah peternak sempat menggelar aksi unjuk rasa untuk memprotes lonjakan harga pakan—khususnya konsentrat impor—yang dinilai sudah melampaui ambang batas wajar dan menjepit kelangsungan usaha peternakan rakyat.
Ketua Asosiasi Peternak Layer Wonosobo Eko Saputro mengungkapkan bahwa kenaikan harga pakan merupakan hambatan paling mendesak yang dihadapi para peternak saat ini.
Menurut pandangannya, porsi terbesar dari biaya operasional produksi berasal dari komponen pakan, utamanya konsentrat yang bahan dasarnya masih bergantung pada porsi impor.
"Harga konsentrat sekarang sudah melebihi batas atas yang seharusnya bisa ditanggung peternak. Kenaikan ini sangat memberatkan karena hampir seluruh biaya produksi bertumpu pada pakan," ujar Eko pada Kompas, Senin (10/8/2026).
Ia merinci, estimasi populasi ayam petelur di Wonosobo saat ini menembus kisaran 300.000 ekor dengan volume produksi telur rata-rata berkisar 20 hingga 30 ton setiap harinya. Namun, kapasitas produksi yang besar tersebut tidak diimbangi oleh daya serap pasar yang optimal.
Eko menambahkan, harga jual telur di tingkat peternak saat ini hanya tertahan di kisaran Rp20.000–Rp22.000 per kilogram. Padahal, batas harga acuan yang dirilis pemerintah berada di angka Rp26.500 per kilogram.
"Peternak besar bahkan ada yang melepas telur di bawah Rp 21.000 agar barang segera keluar. Kalau tidak dijual, biaya pakan terus berjalan setiap hari," katanya.
