JAKARTA - Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan 50 juta warga miskin akan terdata dalam sistem program perlindungan sosial (perlinsos) berbasis digital.
Sistem tersebut diproyeksikan akan diluncurkan secara nasional pada Oktober 2026. Untuk saat ini, pihaknya masih terus merapikan dan menyempurnakan sistem.
“Kami sudah rancang pada bulan Oktober, minggu ketiga kami akan bisa roll out. Saya berharap pada waktu Presiden (Prabowo Subianto) roll out bulan Oktober hampir tidak ada masalah yang serius,” kata Luhut dalam konferensi pers di kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Sistem ini telah digarap selama kurang lebih satu tahun dengan daerah uji coba awal (pilot project) berada di Banyuwangi, Jawa Timur. Sampai saat ini, proses pendataan sistem perlinsos digital diklaim telah mencakup 215 kabupaten/kota.
Menurut Luhut, sistem tersebut akan mengurai persoalan kekeliruan data distribusi bansos, yang mana warga yang berhak menerima bansos acap kali terlempar dari daftar penerima.
“Masyarakat termiskin yang 50 (juta) itu sudah pasti akan diberikan,” ujarnya.
Setelah tahapan pendataan tuntas, sistem perlinsos digital rencananya bakal dihubungkan langsung dengan rekening bank milik penerima bantuan. Luhut mematok target uji coba penyaluran bansos digital lewat rekening ini dapat mulai bergulir pada kuartal I-2027.
“Pendistribusian kami uji coba nanti pada kuartal I tahun depan. Jadi, tahun ini kami menyelesaikan semua data ini supaya lebih tertib. Karena selama ini banyak sekali, 50 persen, itu off target sebenarnya,” jelas dia lagi.
Pihaknya pun masih mengkaji berbagai opsi mekanisme pelaksanaan penyaluran bansos lainnya demi menjamin dana yang dikucurkan benar-benar dipakai masyarakat untuk mencukupi kebutuhan pokok, bukan malah disalahgunakan untuk hal destruktif seperti judi online.
Skema penyaluran yang tengah dipertimbangkan di antaranya berupa penerbitan kupon.
“Kami masih berpikir apakah nanti diberikan kupon sehingga tidak boleh judi online. Jadi hanya mungkin bayar listrik, beras, bensin, segala macam,” katanya.
“Jadi, di lapangan nanti akan jadi mekanisme pasar, membuat kami lebih transparan, membuat kami lebih adil dan mengurangi korupsi. Karena akan sedikit ketemu manusia dengan manusia. Jadi, semua akan dibangun ekosistem untuk bekerja dengan ekosistem tadi,” tuturnya.
