JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan sejumlah syarat yang wajib dipenuhi Indonesia demi keluar dari middle income trap dan bertransformasi menjadi negara berpendapatan tinggi.
Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi di Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Noor Faisal Achmad memaparkan bahwa Indonesia tidak cukup sekadar bertumpu pada peningkatan investasi dan akumulasi modal. Indonesia wajib mendongkrak produktivitas, memperkokoh kemampuan teknologi, serta mengeksekusi reformasi struktural.
"Investasi berkualitas tinggi sangat penting, tetapi akumulasi modal saja tidak akan menghasilkan pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan," ujar Faisal dalam acara Bappenas-ADBI Joint Conference on Asian Countries' Long Term Development Visions, Rabu (9/9/2026).
Menurut pandangannya, salah satu tantangan primer Indonesia yakni mengerek produktivitas sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh sebab itu, fokus kebijakan perlu dialihkan pada total factor productivity dan efisiensi investasi, tidak sebatas mengejar kenaikan volume modal.
Faisal turut menggarisbawahi krusialnya penguatan sektor manufaktur. Menurut dia, manufaktur perlu kembali memperoleh momentum sebagai mesin produktivitas, ekspor, pembelajaran teknologi, hingga penyerapan tenaga kerja formal.
Akan tetapi, penguatan manufaktur tak cukup digerakkan lewat hilirisasi komoditas semata. Transformasi mesti ditujukan guna mengerek nilai tambah domestik, kemampuan teknologi, serta diversifikasi pasar.
"Tujuannya adalah bergerak menuju nilai tambah domestik yang lebih tinggi, kemampuan teknologi yang lebih kuat, serta pasar yang lebih terdiversifikasi," tuturnya.
Di samping masalah produktivitas dan manufaktur, Faisal memetakan sejumlah hambatan struktural yang masih menghambat Indonesia. Di antaranya penerimaan negara terkait komoditas yang volatil, intermediasi keuangan yang cenderung dangkal dan mahal, serta regulasi masuknya dunia usaha dan pasar tenaga kerja yang perlu dibuat lebih terprediksi.
Ia juga menyoroti jurang kesenjangan keterampilan dan tingginya angka informalitas yang merintangi produktivitas serta mobilitas sosial.
"Kami melihat kesenjangan keterampilan dan informalitas membatasi produktivitas serta mobilitas sosial," katanya.
Berdasarkan penuturan Faisal, persoalan tersebut saling terhubung dengan kesenjangan infrastruktur antarwilayah dan keterbatasan persaingan. Dampaknya, peluang ekonomi kerap mengumpul di kawasan atau pusat-pusat ekonomi tertentu saja.
Lebih lanjut, Faisal menerangkan bahwa kebijakan pada sektor prioritas mesti mengejar tiga capaian yang terukur. Pertama, mendongkrak investasi dan ekspor. Kedua, menekan ketergantungan strategis pada impor melalui penguatan kapasitas domestik yang kompetitif. Ketiga, mencetak lebih banyak lapangan kerja yang layak.
Guna menggapai target tersebut, pemerintah perlu memacu peningkatan teknologi, keterampilan tenaga kerja, penguatan keterkaitan antara sektor hulu dan hilir, serta kebijakan investasi yang memberikan apresiasi berbasis tambahan investasi dan kinerja.
