JAKARTA – Kabupaten Solok menorehkan langkah strategis dalam agenda pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional dengan ditetapkan sebagai salah satu dari enam daerah pertama di Indonesia yang akan melaksanakan Program Sekolah Rakyat Tahun 2025. Terobosan ini berhasil dicapai melalui fasilitasi Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Ruseimy, yang menghubungkan Bupati Solok Jon Firman Pandu dengan Kementerian Sosial RI di Jakarta.
Penetapan ini diumumkan dalam rapat pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) pelaksanaan Sekolah Rakyat yang digelar secara virtual oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Rapat tersebut juga diikuti Pemerintah Kabupaten Solok dari Ruang Rapat Sekretariat Daerah setempat.
Komitmen Pemerintah Kabupaten Solok
Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison, yang mewakili Bupati dalam forum tersebut menyatakan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 3 hektar di kawasan eks-Balai Latihan Kerja (BLK) Lubuak Selasih sebagai lokasi utama pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan ini dinilai strategis dan memadai untuk mendukung seluruh aktivitas pendidikan dalam program tersebut.
Meski demikian, Medison menegaskan bahwa infrastruktur penunjang masih perlu direhabilitasi, mulai dari asrama, ruang kelas, hingga fasilitas pendukung lainnya. Pemerintah Kabupaten Solok mengajukan usulan anggaran rehabilitasi senilai Rp6 miliar dan berharap dana tersebut dapat diakomodasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Wakil Gubernur Vasco Ruseimy yang telah membuka jalan komunikasi ini. Sekolah Rakyat adalah peluang emas untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Solok,” ujar Bupati Jon Firman Pandu.
Fokus Pendidikan Inklusif dan Pemberdayaan
Program Sekolah Rakyat merupakan program prioritas nasional yang digagas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Tujuannya adalah memperluas akses pendidikan yang inklusif bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin, serta menciptakan sistem pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter, penguatan keterampilan hidup, dan pemberdayaan sosial.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, TB Chaerul Dwisapta, menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan dari Sekolah Rakyat. Ia menyebut bahwa program ini bukan hanya soal pembangunan fisik sekolah, tetapi juga mengarusutamakan nilai-nilai inklusivitas dan pemberdayaan komunitas.
“Sekolah Rakyat adalah inisiatif strategis untuk menjamin hak pendidikan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan, sekaligus membina karakter dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan sosial dan ekonomi daerah,” jelas TB Chaerul Dwisapta.
Solok Satu-satunya di Sumatera yang Siap
Dari total 53 titik pembangunan Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, Kabupaten Solok menjadi satu-satunya daerah di Pulau Sumatera yang dinyatakan paling siap menjalankan program ini pada tahap awal. Kesiapan tersebut mencakup ketersediaan lahan, dukungan pemerintah daerah, hingga kesiapan administratif.
Keikutsertaan Kabupaten Solok dalam tahap awal program Sekolah Rakyat juga menjadi sinyal positif bagi Sumatera Barat dalam mendukung pembangunan SDM berbasis keadilan sosial. Pemerintah provinsi melalui Wakil Gubernur Vasco Ruseimy disebut memainkan peran penting dalam memastikan komunikasi antara daerah dan kementerian dapat berjalan efektif.
“Ini adalah momen penting untuk menyatukan visi pusat dan daerah. Sekolah Rakyat harus dijalankan dengan sinergi yang kuat agar manfaatnya terasa langsung bagi masyarakat,” tambah TB Chaerul.
Menuju Kemajuan Pendidikan Sumatera Barat
Dengan kesiapan tersebut, Kabupaten Solok diharapkan dapat menjadi percontohan bagi daerah lain dalam implementasi pendidikan yang inklusif dan berbasis pemberdayaan sosial. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program Sekolah Rakyat secara berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Solok optimistis bahwa program ini akan mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah, sekaligus membuka peluang pendidikan dan keterampilan bagi anak-anak dan pemuda dari keluarga kurang mampu.
Langkah konkret ini juga menjadi bagian dari komitmen Kabupaten Solok dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan adaptif terhadap tantangan zaman.
Dengan perencanaan yang matang dan dukungan lintas sektor, Sekolah Rakyat di Kabupaten Solok siap menjadi lokomotif pendidikan inklusif di Sumatera Barat, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan SDM yang menjadi prioritas nasional pada 2025.