JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan, tetap menjadi prioritas utama meski tengah menghadapi tantangan pengurangan anggaran sebesar Rp118 miliar akibat kebijakan efisiensi nasional.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa, Dr. Budi Prasetiyo, menyampaikan bahwa fokus pembangunan infrastruktur tidak akan berubah meskipun pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja daerah.
“Jadi, infrastruktur salah satunya jalan akan menjadi prioritas untuk kita tangani, karena masih banyak infrastruktur yang masih butuh penanganan lebih lanjut,” ujar Dr. Budi.
Menurutnya, pembangunan jalan bukan hanya untuk kenyamanan akses transportasi, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat sentra-sentra ekonomi masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik akan membuka akses distribusi hasil pertanian dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan.
“Infrastruktur secara luas seperti jalan, termasuk jalan usaha tani, juga menjadi program prioritas sehingga distribusi hasil produksi tidak lagi menjadi kendala di lapangan,” tambahnya.
Dr. Budi juga menyebutkan bahwa hingga saat ini Pemkab Sumbawa belum mendapatkan informasi lanjutan mengenai kemungkinan adanya tahap efisiensi kedua dan ketiga. Namun demikian, Pemkab telah menjalankan seluruh arahan efisiensi sesuai dengan Inpres yang telah diterima.
“Kita tidak tahu apakah ada efisiensi tahap dua dan tiga, tetapi yang jelas Pemkab Sumbawa sudah melaksanakan Inpres tersebut dengan melakukan efisiensi anggaran,” katanya.
Dalam pelaksanaan efisiensi tersebut, beberapa pos belanja mengalami pemangkasan signifikan. Belanja honorarium dan belanja cetak dikurangi masing-masing sebesar 25 persen. Begitu juga dengan belanja penelitian dan publikasi yang dipangkas minimal 25 persen.
Selain itu, belanja makan dan minum dalam kegiatan pemerintahan turut dipangkas sebesar 25 persen, sementara belanja perjalanan dinas mendapat pengurangan lebih besar, yakni 50 persen. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan agar efisiensi tidak berdampak langsung pada layanan publik yang bersifat esensial.
“Jika dalam hal efisiensi belanja sebagaimana disebutkan tersebut tidak terpenuhi, maka bisa diganti dengan efisiensi pada belanja OPD-OPD lainnya di luar belanja yang sifatnya mengikat dan belanja wajib,” jelas Dr. Budi.
Langkah efisiensi yang dilakukan Pemkab Sumbawa sejalan dengan arahan nasional untuk menjaga stabilitas fiskal serta meningkatkan kualitas belanja daerah. Meski alokasi dana berkurang, Pemkab memastikan agar pembangunan tetap berjalan, terutama proyek yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam konteks ini, pembangunan jalan menjadi salah satu komponen utama yang akan tetap dikerjakan, terutama di daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur. Pemkab melihat bahwa keberadaan infrastruktur jalan yang memadai dapat memperlancar arus barang dan jasa, serta menstimulasi perekonomian lokal melalui peningkatan aktivitas perdagangan dan pertanian.
Pemerintah juga mendorong kolaborasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyusun ulang skala prioritas kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi anggaran yang tersedia. Dengan demikian, program-program strategis dapat tetap berjalan tanpa mengorbankan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.
Sebagai informasi, proyek-proyek jalan yang akan tetap dilanjutkan di antaranya termasuk pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani, perbaikan jalan penghubung antar kecamatan, serta pemeliharaan jalan yang rusak berat. Proyek-proyek ini dirancang agar tidak hanya meningkatkan konektivitas wilayah, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi petani, pelaku UMKM, dan sektor jasa lainnya di Kabupaten Sumbawa.
Dengan kebijakan yang tepat dan penyesuaian yang efisien, Pemkab Sumbawa optimis pembangunan infrastruktur tetap dapat berjalan sesuai target, meskipun dalam tekanan pengurangan anggaran.