JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus mengintensifkan proses pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTKSN) sebagai basis utama penyaluran bantuan sosial (bansos) secara nasional. Salah satu tahapan penting dalam pembaruan ini adalah survei lapangan (ground check) yang dilakukan langsung ke rumah-rumah warga oleh petugas survei resmi.
Survei DTKSN bertujuan untuk memverifikasi dan mengumpulkan data sosial ekonomi warga secara komprehensif dan akurat, agar penyaluran bansos ke depannya lebih tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, petugas akan mengajukan sejumlah pertanyaan yang mencakup berbagai aspek kehidupan rumah tangga, mulai dari identitas hingga kepemilikan aset.
“Kami memastikan survei ini berjalan dengan standar tinggi, agar data yang dikumpulkan benar-benar merepresentasikan kondisi riil warga. Dengan begitu, bantuan sosial yang disalurkan bisa sampai ke tangan mereka yang paling membutuhkan,” ujar salah satu petugas survei Kemensos, seperti dilansir dari laporan lapangan.
Pertanyaan Seputar Bantuan Sosial dan Identitas Warga
Tahap awal survei dimulai dengan verifikasi identitas. Petugas meminta warga menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), serta menanyakan apakah mereka pernah menerima bantuan sosial sebelumnya.
“Kami tanyakan jenis bantuan yang pernah diterima, apakah dalam bentuk uang tunai, beras, atau sembako, dan dari program mana bantuan itu berasal,” jelas petugas.
Selain itu, warga juga diminta menyebutkan apakah mereka memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), serta bantuan apa saja yang pernah diperoleh melalui kartu tersebut.
Kondisi Tempat Tinggal Jadi Penilaian Utama
Salah satu indikator penting dalam survei ini adalah kondisi tempat tinggal warga. Petugas mendata status kepemilikan rumah (milik pribadi atau sewa), jenis lantai, jenis dinding, kondisi atap (apakah bocor atau tidak), serta apakah rumah tersebut layak huni.
“Kami melihat langsung kondisi rumah warga dan mendokumentasikannya melalui foto. Ini bagian dari upaya agar data tidak hanya berdasarkan keterangan lisan, tapi juga ada bukti visual,” kata petugas.
Tingkat Pendidikan dan Penghasilan Keluarga
Survei juga menggali informasi mengenai tingkat pendidikan kepala keluarga, jumlah anggota keluarga, serta status pekerjaan dan penghasilan bulanan dari masing-masing anggota rumah tangga.
“Penghasilan ditanyakan dalam rentang nominal dan juga apakah sifatnya tetap atau tidak tetap. Ini penting untuk menentukan tingkat kesejahteraan keluarga,” jelasnya.
Data ini menjadi dasar klasifikasi status ekonomi warga yang akan digunakan untuk menentukan apakah mereka masuk dalam kategori penerima bansos atau tidak.
Aset Rumah Tangga dan Kepemilikan Lahan
Petugas survei juga menanyakan tentang kepemilikan aset rumah tangga, seperti kulkas, AC, televisi, komputer/laptop, sepeda motor, hingga telepon genggam. Fasilitas rumah tangga seperti sumber air minum, sistem pembuangan air limbah, dan jenis kloset juga didata secara rinci.
“Kami juga menanyakan apakah keluarga memiliki lahan pertanian atau kebun, baik di rumah saat ini maupun di kampung halaman, termasuk kepemilikan hewan ternak seperti sapi atau kerbau,” ujar petugas survei.
Dokumentasi Lapangan: Bukti Visual untuk Validasi Data
Sebagai bagian dari proses validasi, petugas wajib mengambil foto bagian luar dan dalam rumah serta foto kartu keluarga. Dokumentasi ini menjadi bukti kuat untuk menghindari manipulasi data dan menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan sesuai kenyataan.
Dukungan terhadap Penyaluran Bansos yang Lebih Tepat Sasaran
Survei DTKSN merupakan bagian dari transformasi data penerima bantuan sosial yang kini beralih dari sistem lama (DTKS) ke sistem baru yang lebih akurat dan dinamis. Perubahan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, yang menetapkan DTKSN sebagai satu-satunya acuan resmi untuk penyaluran seluruh bansos pemerintah.
“Kami menyadari bahwa proses ini tidak mudah dan memerlukan ketekunan di lapangan. Tapi ini adalah investasi jangka panjang agar bansos bisa lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” tegas petugas.
Masyarakat diimbau untuk menerima kedatangan petugas survei dengan terbuka dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Kejujuran dalam pengisian data akan berdampak langsung pada keadilan dalam penyaluran bantuan.
Harapan ke Depan
Dengan pengumpulan data yang akurat melalui survei DTKSN, pemerintah berharap bantuan sosial bisa disalurkan secara lebih adil dan efisien. Bagi warga yang ingin mengetahui statusnya dalam sistem DTKSN, mereka bisa mengakses aplikasi Cek Bansos Kemensos atau menanyakan langsung ke kelurahan/desa setempat.
“Kami berharap seluruh masyarakat berpartisipasi aktif dan tidak menyembunyikan data. Karena ini menyangkut keadilan untuk kita semua, khususnya mereka yang sangat membutuhkan,” tutup pernyataan resmi dari Kemensos.