JAKARTA - Kementerian Perdagangan tengah menyiapkan proyek percontohan bersama salah satu pihak eksportir guna membangun model pemenuhan Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR) bagi komoditas asal Indonesia.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menerangkan bahwa pemerintah berinisiatif mengembangkan model mandiri dari Indonesia yang tetap terintegrasi serta presisi dengan standar kebutuhan Uni Eropa.
“Kami pengennya justru begini, kami memberikan model. Jadi kan dari Uni Eropa itu ada guidance-nya, ya. Ada aturan umumnya, terus kami ingin model dari Indonesia seperti ini, kami mencoba. Tapi, juga (memenuhi) standar yang dibutuhkan oleh Uni Eropa. Nah ini kami sudah mulai mencoba melakukan, nanti kami akan melakukan pilot project dengan salah satu eksportir yang sudah siap,” kata Budi di Jakarta, Kamis.
Pernyataan tersebut dilontarkan Budi usai memaparkan materi pada gelaran Regional Learning Forum on Sustainable Commodities yang membahas penguatan kelapa sawit serta kakao berkelanjutan.
Budi mengungkapkan bahwa dalam kurun dua hingga tiga tahun terakhir, pemerintah gencar mengedukasi eksportir beserta petani mengenai poin ketentuannya, sehingga sejauh ini sejumlah pelaku usaha telah melakukan penyesuaian.
Mendag menandaskan bahwa sistem ketertelusuran atau keterlacakan menjadi pilar krusial agar asal-usul komoditas terverifikasi bersih dari dampak perusakan lingkungan.
“Persiapan pertama agar produk-produk kami tertelusuri dengan baik, tidak merusak lingkungan, untuk berkelanjutan,” ujarnya.
Langkah antisipasi ini dipandang mendesak agar komoditas unggulan nasional, termasuk minyak sawit dan kakao, tetap sanggup menembus rantai pasar global saat standar keberlanjutan kian diperketat.
Dalam paparannya, Kemendag merinci lima tantangan utama eksosistem pasar internasional, meliputi aspek keberlanjutan, keterlacakan, keamanan pangan, mutu produk, hingga ketahanan rantai pasok.
Di lain sisi, Budi menegaskan regulasi EUDR bersifat terpisah dari kerangka perjanjian IEU-CEPA karena skema EUDR berlaku universal bagi seluruh negara penyuplai.
“EUDR ini berlaku untuk semua, untuk semua negara,” ucap Budi.
Mengacu pada ketentuan Uni Eropa, cakupan EUDR menyasar tujuh komoditas utama yaitu sapi, kakao, kopi, kelapa sawit, karet, kedelai, dan kayu berikut lini produk turunannya.
Aturan ini mengharuskan pelaku usaha yang memasarkan produk ke pasar Uni Eropa membuktikan bahwa komoditasnya bebas aksi deforestasi serta diproduksi sesuai hukum di negara asal.
Berdasarkan data Kemendag, nilai pengapalan kakao dan olahannya mencapai 3,50 miliar dolar AS atau setara Rp62,11 triliun sepanjang 2025, melonjak 36 persen dibanding periode sebelumnya.
Pencapaian ini mengukuhkan rekor tertinggi dalam histori ekspor kakao nasional sekaligus menempatkan Indonesia pada urutan ketujuh eksportir kakao terbesar dunia.
Data Satu Data Perdagangan Kemendag merekam ekspor kakao periode Januari-Juni 2026 sebesar 1,13 miliar dolar AS (Rp20,05 triliun), mengalami penyesuaian dari 1,87 miliar dolar AS (Rp33,19 triliun) pada periode sama 2025.
Implementasi penegakan EUDR dijadwalkan mulai mengikat pada 30 Desember 2026 bagi skala usaha besar dan menengah, sementara skala mikro dan kecil diberi tenggat transisi hingga 30 Juni 2027.
Komisi Eropa pada 13 Juli 2026 juga telah merilis aturan teknis Sistem Informasi EUDR untuk memfasilitasi pelaporan pernyataan uji tuntas serta deklarasi resmi para pelaku usaha.
Di tingkat domestik, Kemendag terus mematangkan kesiapan sektor perhutanan melalui koordinasi intensif mengenai pemenuhan sertifikasi dan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
Budi menyimpulkan bahwa penguasaan standar keberlanjutan menjadi fondasi vital penyokong daya saing komoditas Indonesia di samping pemenuhan kualitas serta keandalan pasokan.
“Yang paling penting, selain produk berkualitas, standar ramah lingkungan dan sebagainya itu menjadi standar utama ketika kami berjualan, agar produk kami tetap dipakai oleh dunia dan berkelanjutan,” tutur dia.