JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, berencana menjalin koordinasi intensif dengan jajaran Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sehubungan dengan meluasnya dampak asap akibat musibah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan yang turut dirasakan oleh negara-negara tetangga terdekat, mencakup Malaysia dan Singapura.
Puan mengemukakan bahwa langkah koordinasi tersebut sangat mendesak dilakukan guna memastikan terjalinnya saluran komunikasi yang efektif bersama pihak negara-negara terdampak, menyusul fenomena pencemaran asap karhutla yang melintasi batas teritorial terluar negara.
"Ya nanti saya akan koordinasikan meminta kepada kementerian khususnya kementerian luar negeri untuk bisa melakukan komunikasi yang efektif dan baik untuk bisa memberikan masukan atau koordinasi terkait dengan hal ini karena biasanya terjadinya kebakaran di Kalimantan ini memang efeknya itu akan apa namanya... juga terdampaknya negara-negara tetangga," jelasnya di Kompleks Parlemen, Kamis (27/8/2026).
Berkenaan dengan adanya desakan publik agar pemerintah segera menetapkan status darurat bencana nasional, Puan menanggapi bahwa pihak pemerintah saat ini sejatinya telah menginisiasi pelbagai langkah koordinasi taktis guna menanggulangi persoalan karhutla tersebut.
Meski demikian, pihak parlemen tetap mendesak agar pemerintah memperkuat aspek mitigasi antisipasi serta merumuskan langkah penanganan yang jauh lebih komprehensif serta efektif ke depannya.
Menurut pandangannya, penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan tidak boleh sekadar berorientasi pada aksi pemadaman di saat titik api tengah berkobar saja, melainkan wajib mencakup langkah-langkah strategis penanggulangan fase pascakebakaran.
Tahapan lanjutan tersebut meliputi penanganan dampak kesehatan masyarakat, perlindungan sektor pendidikan bagi anak-anak, hingga proses rehabilitasi kawasan hutan serta wilayah-wilayah terdampak musibah.
"Saat ini kan sudah dilakukan... apa... langkah-langkah koordinasi untuk mengatasi hal tersebut, jadi saya rasa pemerintah sudah melakukan langkah-langkah yang harus dilakukan," katanya.
Ia lebih lanjut menekankan bahwa pemerintah wajib memberikan perhatian serius terhadap aspek pemulihan jangka panjang pascakebakaran, utamanya sektor kesehatan, kelangsungan pendidikan anak-anak, serta pemulihan ekosistem hutan beserta kawasan permukiman yang ikut terpapar.
"Namun nanti pasca sesudah selesai kebakarannya itu apa yang akan dilakukan terkait dengan kesehatan, kemudian pendidikan anak-anak, dan rehabilitasi bukan hanya hutannya, tapi tempat-tempat yang terdampak oleh kebakaran tersebut," ucapnya.