JAKARTA - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa tiga perusahaan di Jambi masih menjalani proses penyelidikan terkait dugaan pelanggaran hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa diumumkan ketiga perusahaan yang melanggar hukum terkait karhutla di Jambi,” ujar Raja Juli Antoni di Jambi, Rabu.
Raja Juli menyampaikan hal tersebut seusai memimpin rapat koordinasi penanggulangan karhutla bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Satuan Tugas Karhutla Jambi di VIP Bandara Sultan Thaha Jambi.
Ia menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap para pelaku karhutla, baik perorangan maupun korporasi, akan terus dijalankan secara tegas. Kementerian Kehutanan bersama aparat penegak hukum masih mendalami bukti serta unsur pelanggaran yang diduga dilakukan oleh ketiga perusahaan tersebut.
Raja Juli menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi kepada pihak mana pun yang secara sengaja membuka lahan dengan cara membakar.
Selain sanksi pidana, perusahaan yang terbukti melanggar aturan juga terancam dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha.
Penanganan karhutla di wilayah Jambi menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah pusat karena kebakaran hutan dan lahan berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, serta kelestarian lingkungan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno, Bupati Tanjung Jabung Timur Dillah Hikmah Sari, dan Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief.
Dalam forum tersebut, pemerintah membahas langkah penanganan lanjutan serta kesiapan Satgas Karhutla Jambi dalam mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan.
Raja Juli meminta Satgas Karhutla Jambi untuk tetap bekerja secara maksimal meskipun kondisi karhutla di wilayah itu saat ini relatif tidak sebesar di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.
“Namun demikian Jambi harus tetap waspada karena puncak musim kemaraunya pada September ini,” tutur Raja Juli.