JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi memperkuat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak subsidi di area kepulauan Sulawesi Tenggara guna memastikan kelancaran serta ketepatan sasaran penerima.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan pihaknya berkoordinasi intensif bersama Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, Pertamina Patra Niaga pengelola Fuel Terminal Baubau, dan pemerintah daerah demi menjaga pasokan energi daerah.
"Ini untuk menjaga pasokan sekaligus memastikan BBM subsidi dapat diterima masyarakat yang berhak," kata Wahyudi di Baubau, Sabtu.
Wahyudi menekankan FT Baubau memiliki peranan strategis dalam menjaga stabilitas pasokan BBM di Pulau Sulawesi hingga kawasan Indonesia bagian tengah dan timur, terutama bagi daerah pulau kecil serta wilayah 3T.
"Artinya, ini sangat mendukung pemenuhan kebutuhan BBM bagi masyarakat khususnya regional Sulawesi,” ujarnya.
Ia mengonfirmasi amanah pemerintah yang dibebankan kepada Pertamina telah dilaksanakan dengan baik dalam mempertahankan keandalan pasokan energi di area kepulauan.
Penerapan standar keselamatan kerja pada terminal BBM tersebut juga dinilai berjalan maksimal guna mencegah insiden darurat.
“Semua standar safety (keselamatan) migas dijalankan dengan baik dan terus dilakukan improvement (peningkatan) agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan menjadi fokus pelayanan Fuel Terminal untuk menjadi yang terbaik,” tuturnya.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menilai pola operasional FT Baubau layak dijadikan percontohan distribusi energi wilayah timur.
“Kami harapkan bisa tetap terjaga sehingga paling tidak di Indonesia Bagian Tengah dan Indonesia Bagian Timur kami amankan proses distribusi BBM nya,” harapnya.
Sementara itu, Direktur Pemasaran Korporat Pertamina Patra Niaga Alimuddin Baso menegaskan komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
“Ke depan, juga kami sangat berharap dukungan Pemerintah untuk memberikan regulasi untuk memperkuat keandalan pasokan (BBM) di Indonesia Timur. Sehingga, Pertamina akan bisa melayani dengan baik dengan jumlah yang cukup dan memadai serta kualitas yang terukur,” katanya.
Langkah pengawasan tersebut turut diperkuat melalui diskusi intensif bersama para kepala daerah, di antaranya Wali Kota Baubau, Bupati Muna, Bupati Muna Barat, Bupati Wakatobi, serta Bupati Buton Selatan.
Wahyudi menyebut kolaborasi ini penting untuk mengevaluasi pemanfaatan BBM subsidi pada sektor perikanan, pertanian, layanan publik, hingga UMKM.
“Sehingga masyarakat yang berhak dapat memanfaatkan BBM subsidi setiap hari untuk kegiatan harian maupun kegiatan penggerak ekonomi di daerah-daerah tersebut,” tuturnya.
Tindak lanjut hasil koordinasi ini diwujudkan lewat evaluasi dan pemantauan berkala di SPBU maupun lembaga penyalur resmi di lapangan.
“Akan kami lakukan evaluasi bersama Pemerintah Daerah dan Ditjen Migas untuk menyiapkan penyalur-penyalur atau SPBU yang dapat meringankan dan dibangun di wilayah klaster masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Laode Sulaeman kembali menegaskan ketahanan stok di terminal harus diimbangi kelancaran distribusi hingga konsumen akhir dengan harga sesuai aturan.
“Sesuai arahan Bapak Menteri ESDM, selain ketahanan stok (BBM) yang kami miliki, kami juga harus menjamin stok tersebut bisa sampai ke masyarakat tepat waktu, sasaran, dan tepat harga,” ucapnya.
Bupati Muna Bachrun menyambut positif dialog tersebut mengingat tantangan geografis wilayah kepulauan kerap menyulitkan petani dan nelayan mendapatkan pasokan BBM.
“Dari pertemuan ini, diberikan solusi/jalan yang bisa ditempuh untuk mendapatkan BBM tersebut,” katanya.