JAKARTA - Industri otomotif di Indonesia menghadapi tekanan berat setelah mengalami penurunan penjualan selama dua tahun berturut-turut. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor ini secara teknikal telah memasuki masa resesi. Data menunjukkan bahwa penjualan kendaraan bermotor, khususnya mobil, terus menurun setiap tahun, menandakan adanya perlambatan signifikan yang tidak dapat diabaikan.
Pada tahun 2022, industri otomotif Indonesia masih mampu mencatatkan penjualan mobil sebanyak 1,04 juta unit. Namun, angka ini tidak berlanjut positif. Pada tahun 2023 dan 2024, penjualan turun drastis hingga menyentuh angka 865.723 unit pada akhir tahun lalu. Tren ini diprediksi terus berlanjut hingga akhir 2025, dengan estimasi total penjualan hanya mencapai sekitar 770.000 unit, atau turun sekitar 11% dari tahun sebelumnya.
Penurunan tidak hanya terjadi dalam skala tahunan, namun juga sudah tampak dalam laporan kuartalan. Sepanjang Januari hingga April 2025, penjualan wholesales tercatat sebanyak 256.368 unit, mengalami penurunan sebesar 2,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jika tren ini berlangsung konsisten selama sisa tahun berjalan, maka jumlah total penjualan akan mengalami kontraksi lebih dalam.
Industri otomotif menjadi salah satu barometer ekonomi nasional karena sektor ini memiliki keterkaitan erat dengan banyak sektor lain, mulai dari industri baja, karet, tekstil, hingga sektor jasa seperti perbankan dan asuransi. Maka dari itu, resesi pada sektor ini mencerminkan tekanan besar terhadap kinerja ekonomi yang lebih luas.
Beban Pajak Jadi Penghambat Pertumbuhan
Salah satu faktor utama yang memperburuk kondisi industri otomotif adalah tingginya beban pajak yang dikenakan pada kendaraan bermotor. Konsumen kendaraan di Indonesia dikenakan berbagai jenis pajak secara berlapis, mulai dari Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Kebijakan perpajakan tersebut dinilai tidak lagi sejalan dengan kebutuhan pengembangan industri otomotif modern. Pajak-pajak yang tinggi membuat harga jual kendaraan semakin mahal, dan membatasi kemampuan konsumen untuk membeli, terutama bagi kelas menengah dan bawah. Akibatnya, permintaan pasar pun melemah.
Dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, struktur perpajakan kendaraan di Indonesia relatif lebih memberatkan konsumen. Negara lain cenderung memberikan insentif pajak bagi kendaraan ramah lingkungan dan produk dalam negeri untuk meningkatkan permintaan domestik. Sementara itu, di Indonesia, insentif seperti ini masih terbatas dan belum merata.
Daya Beli Masyarakat Terus Melemah
Selain beban pajak, lemahnya daya beli masyarakat menjadi faktor krusial lain yang memperparah kondisi. Kenaikan harga kebutuhan pokok, inflasi yang belum terkendali, dan ketidakpastian ekonomi global turut menekan konsumsi domestik. Masyarakat cenderung menunda pembelian barang-barang sekunder dan tersier, termasuk kendaraan pribadi.
Bagi konsumen yang bergantung pada fasilitas pembiayaan atau kredit kendaraan, kenaikan suku bunga juga menjadi hambatan tersendiri. Biaya cicilan kendaraan menjadi lebih mahal, sehingga banyak calon pembeli akhirnya memilih untuk menunda pembelian atau beralih ke kendaraan bekas sebagai alternatif.
Fenomena penurunan daya beli ini semakin terlihat nyata di pasar otomotif. Permintaan terhadap kendaraan jenis entry level dan mobil penumpang pribadi mengalami penyusutan, sementara kendaraan komersial pun menunjukkan tren stagnan akibat perlambatan sektor logistik dan distribusi barang.
Efek Domino ke Rantai Industri
Dampak dari kondisi resesi di sektor otomotif tidak hanya dirasakan oleh produsen kendaraan, namun juga merembet ke seluruh rantai pasok. Pabrik perakitan mulai mengurangi produksi, supplier komponen otomotif menghadapi pengurangan pesanan, sementara dealer dan bengkel resmi juga mengalami penurunan pendapatan yang signifikan.
Dalam jangka panjang, jika kondisi ini tidak segera ditangani, maka akan terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor-sektor pendukung otomotif. Industri ini selama ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, baik di sektor formal maupun informal. Kontraksi yang berkepanjangan dikhawatirkan akan memperparah angka pengangguran nasional.
Di sisi lain, investor yang sebelumnya tertarik untuk menanamkan modal di industri otomotif nasional bisa saja mulai mengalihkan perhatian ke negara lain yang lebih kompetitif secara regulasi dan pasar. Hal ini akan merugikan Indonesia dalam jangka panjang, terutama dalam era transisi menuju kendaraan listrik dan otomotif berteknologi tinggi.
Perlunya Tindakan Pemerintah dan Sinergi Kebijakan
Melihat kondisi ini, sejumlah langkah strategis perlu segera diambil pemerintah untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Kebijakan perpajakan yang lebih adil dan insentif fiskal untuk konsumen maupun pelaku industri menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menurunkan tarif PPnBM bagi kendaraan dengan emisi rendah dan efisiensi bahan bakar tinggi, serta memberikan insentif untuk mobil hybrid dan listrik.
Selain itu, pembenahan infrastruktur dan distribusi kendaraan di daerah-daerah luar Jawa juga harus menjadi prioritas. Saat ini, pasar otomotif masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan besar, sementara daerah-daerah lain belum mendapatkan akses dan fasilitas pembelian kendaraan yang memadai. Padahal, potensi pasar di luar Pulau Jawa masih sangat besar.
Langkah lain yang bisa dipertimbangkan adalah memberikan subsidi bunga untuk kredit kendaraan pribadi, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan menengah. Kebijakan seperti ini akan membantu merangsang pembelian kendaraan baru dan memberikan efek pemulihan terhadap permintaan domestik.
Program pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan tenaga kerja di sektor otomotif juga perlu diperluas, agar tenaga kerja di sektor ini dapat bertahan dan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan permintaan pasar.
Kondisi industri otomotif Indonesia saat ini berada di titik kritis. Penurunan penjualan selama dua tahun berturut-turut dan lesunya minat beli masyarakat menjadi indikator nyata bahwa sektor ini telah masuk dalam fase resesi. Beban pajak yang tinggi, daya beli masyarakat yang terus melemah, serta kurangnya insentif dari pemerintah menjadi penyebab utama dari kontraksi ini.
Tanpa langkah strategis yang cepat dan terkoordinasi, industri otomotif nasional berisiko kehilangan daya saing di tingkat regional dan global. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan agar industri otomotif Indonesia dapat bangkit kembali dan kembali menjadi pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional.