JAKARTA - Pemerintah kembali memacu pembangunan infrastruktur nasional pada 2026 sebagai bagian dari strategi menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan kesejahteraan.
Fokus pembangunan tidak hanya pada konektivitas, tetapi juga menopang sektor pertanian, ketahanan pangan, serta layanan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Meski arah pembangunan masih didominasi infrastruktur pendukung pertanian dan sosial, pemerintah menegaskan komitmen menghadirkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan. Langkah ini diproyeksikan memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang di seluruh wilayah Indonesia, dari desa hingga kawasan perkotaan.
Arah Kebijakan Infrastruktur Tahun Depan
Kementerian Pekerjaan Umum telah memantapkan strategi pembangunan infrastruktur 2026 dengan dukungan anggaran Rp118,5 triliun. Anggaran tersebut disiapkan untuk sektor-sektor prioritas yang telah diarahkan Presiden Prabowo Subianto, terutama swasembada pangan, Program Makan Bergizi Gratis, serta pembangunan fasilitas sosial.
Melalui kebijakan ini, pembangunan infrastruktur tidak hanya diposisikan sebagai proyek fisik semata, melainkan instrumen pemerataan. Jaringan irigasi, jalan nasional dan daerah, penyediaan air minum, sanitasi, hingga bangunan pendidikan dan pelayanan publik menjadi sasaran utama pelaksanaan anggaran.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa alokasi anggaran 2026 diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat. “Anggaran Kementerian PU 2026 dialokasikan untuk berbagai sektor prioritas yang diamanahkan Presiden Prabowo, termasuk pembangunan jaringan irigasi, peningkatan konektivitas jalan nasional dan daerah, penyediaan air minum dan sanitasi, pembangunan bangunan gedung pendidikan dan pelayanan masyarakat serta percepatan infrastruktur berbasis masyarakat,” ucap Dody.
Ketahanan Pangan, Air, dan Energi Jadi Fokus
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, Pembangunan dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut ketahanan pangan, air, dan energi sebagai agenda bersama. Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus menjamin masa depan bangsa yang lebih aman dan berkelanjutan.
“Presiden Prabowo Subianto telah mengusung agenda pembangunan jelas dan berani. Kami harus mengamankan masa depan bangsa dengan memperkuat ketahanan pangan, ketahanan air dan ketahanan energi melalui masa depan terintegrasi, adil dan berkelanjutan,” kata dia.
Pendekatan terintegrasi ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah. Infrastruktur tidak lagi terpusat di kawasan tertentu, melainkan menjangkau wilayah yang selama ini masih terbatas akses dan pelayanannya.
Program Pekerjaan Umum di Berbagai Bidang
Pada bidang sumber daya air, pembangunan jaringan irigasi, rehabilitasi irigasi, pengendalian banjir, hingga pengamanan pantai menjadi prioritas. Program percepatan tata guna air irigasi juga tetap melibatkan partisipasi langsung petani melalui infrastruktur berbasis masyarakat.
Bidang bina marga akan diisi pembangunan jalan baru, peningkatan kapasitas jalan, jembatan, serta preservasi rutin jalan dan jembatan. Selain itu, pembangunan jalan tol yang didanai APBN tetap berjalan, disertai upaya tanggap darurat kebencanaan.
Sementara pada bidang cipta karya, pemerintah menargetkan peningkatan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, persampahan, serta pembangunan kawasan strategis. Upaya pengentasan kemiskinan ekstrem juga terintegrasi melalui penyediaan infrastruktur dasar yang layak.
Bidang prasarana strategis menyasar pembangunan sekolah, madrasah, sekolah rakyat, perguruan tinggi, pasar, fasilitas olahraga, kesehatan, hingga prasarana cagar budaya. Seluruh program tersebut dirancang untuk memperluas akses layanan publik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Deretan Tol Baru Ditargetkan Beroperasi
Selain proyek reguler, 2026 juga menjadi tahun penting bagi pengoperasian sejumlah ruas tol baru. Kehadiran tol-tol ini diharapkan memangkas waktu tempuh, memperlancar distribusi logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Proyek tol yang ditargetkan selesai tersebar di Jawa dan Sumatera. Beberapa di antaranya adalah Tol Serang–Panimbang, Tol Yogyakarta–Bawen, Tol Betung–Tempino–Jambi, Tol Solo–Yogyakarta–YIA Kulonprogo, hingga Tol Kediri–Tulungagung sebagai akses Bandara Kediri.
Selain itu, Tol Jakarta–Cikampek II Selatan, Tol Bogor–Ciawi–Sukabumi, Tol Kayu Agung–Palembang–Betung, serta Tol Probolinggo–Situbondo–Banyuwangi juga masuk dalam daftar ruas yang diprediksi rampung. Sebagian ruas bahkan telah difungsionalkan secara terbatas untuk mendukung arus Natal dan Tahun Baru 2025/2026.
Di sisi lain, sejumlah proyek tol baru akan mulai dibangun pada 2026. Di antaranya Tol Bogor–Serpong via Parung, Tol Depok–Bojonggede–Salabenda, serta beberapa ruas yang masih dalam tahap potensi dan proses lelang.
MRT dan Reaktivasi Kereta Api
Tak hanya jalan tol, sektor perkeretaapian juga mendapat porsi perhatian. Pembangunan MRT Jakarta lintas Timur–Barat direncanakan mulai 2026 dengan tahap awal rute Tomang hingga Medan Satria. Proyek ini menggunakan skema pendanaan bersama dengan JICA dan ADB.
Lintas Timur–Barat nantinya menghubungkan Cikarang hingga Balaraja dengan panjang total koridor mencapai 84 kilometer. MRT Jakarta juga menyiapkan pengembangan kawasan berorientasi transit di sepanjang jalur, termasuk di kawasan hunian Harapan Indah, Bekasi.
Selain MRT, pemerintah melanjutkan reaktivasi jalur kereta api di Jawa, khususnya Jawa Barat. Elektrifikasi jalur Bandung Raya dan Cikarang–Cikampek turut dipercepat, disertai kelanjutan LRT Jakarta Fase 2A serta pembukaan stasiun baru.
Keseluruhan proyek infrastruktur 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan akses yang semakin mudah, layanan publik yang membaik, serta konektivitas yang kuat, pembangunan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup secara merata.
