JAKARTA — Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan komitmennya dalam mendukung swasembada pangan di Jawa Timur lewat percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Menteri PUPR Dody Hanggodo dalam pertemuan bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan sejumlah kepala daerah di Kantor Kementerian PU, Jakarta.
Dalam pertemuan itu, Menteri Dody menyampaikan bahwa dasar hukum pelaksanaan percepatan ini telah dikuatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Inpres tersebut memberi mandat jelas bagi Kementerian PU untuk melakukan intervensi langsung dalam mendukung sistem irigasi daerah hingga ke tingkat saluran tersier.
“Dengan Inpres ini, kami memiliki payung hukum jelas untuk melakukan intervensi terhadap jaringan irigasi daerah, termasuk saluran tersier. Saya minta Bapak dan Ibu Bupati segera mengirimkan surat resmi terkait kebutuhan masing-masing agar bisa segera kami proses,” ujar Menteri Dody.
Ia menekankan bahwa penguatan infrastruktur irigasi merupakan salah satu kunci strategis dalam meningkatkan produktivitas pertanian, terutama komoditas padi. Jawa Timur, sebagai salah satu lumbung pangan nasional, menargetkan produksi Gabah Kering Panen (GKP) sebesar 12,6 juta ton pada tahun 2025. Untuk mendukung target tersebut, Dody menyatakan bahwa pihaknya akan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan porsi lebih besar, khususnya untuk pengelolaan sumber daya air.
Gubernur Khofifah Minta Percepatan Dukungan Infrastruktur
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik komitmen pemerintah pusat tersebut. Ia menyampaikan bahwa percepatan pembangunan irigasi menjadi krusial untuk mencapai target swasembada pangan, mengingat masih banyak saluran irigasi di Jawa Timur yang rusak atau belum tersedia.
“Kami sangat membutuhkan dukungan konkret dari Kementerian PU, khususnya dalam bentuk DAK sumber daya air, untuk mempercepat rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak dan mengembangkan saluran baru yang dibutuhkan petani,” ungkap Khofifah.
Menurutnya, keberhasilan program pangan nasional tidak bisa dilepaskan dari kualitas infrastruktur pendukung yang dikelola secara terintegrasi antara pusat dan daerah.
Daerah Sampaikan Aspirasi Langsung ke Menteri
Dalam forum yang sama, sejumlah bupati dari wilayah Jawa Timur turut menyampaikan kebutuhan spesifik di daerah masing-masing. Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menyoroti kondisi lahan pertanian di Pulau Bawean yang sebagian besar masih bergantung pada air hujan.
“Dari total 4.000 hektare lahan pertanian di Bawean, sebanyak 75 persen masih mengandalkan air hujan. Kami sangat berharap Kementerian PU bisa segera membangun jaringan irigasi permanen agar produksi pangan lebih stabil,” jelas Fandi.
Sementara itu, Bupati Malang, Sanusi, mengungkapkan dampak bencana alam terhadap sektor pertanian di daerahnya. Ia menjelaskan bahwa kerusakan pada bendungan dan tanggul akibat banjir telah menyebabkan penurunan hasil panen secara drastis.
“Produksi pertanian kami menurun signifikan karena hanya bisa sekali panen dalam setahun. Banyak tanggul dan bendungan rusak akibat banjir sehingga membutuhkan perhatian khusus dari pusat,” kata Sanusi.
Permintaan serupa juga disampaikan oleh kepala daerah lainnya seperti Bupati Bojonegoro, Bupati Lumajang, Bupati Pamekasan, hingga Wakil Bupati Banyuwangi yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam penguatan sistem irigasi dan infrastruktur dasar lainnya.
Tim Teknis Kementerian PU Siap Tindak Lanjut
Dalam kesempatan itu, Menteri Dody turut didampingi oleh jajaran pejabat eselon I dan II dari lingkungan Kementerian PU, termasuk Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU Rachman Arief Dienaputra, Dirjen Prasarana Strategis Maulidya Indah Junica, serta Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Muhammad Adek Rizaldi. Para pejabat teknis ini menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti permintaan daerah secara cepat dan efisien.
Kementerian PU juga menegaskan bahwa pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi akan dilakukan berdasarkan skala prioritas dan urgensi, khususnya daerah yang sudah menyampaikan dokumen permintaan dan data teknis yang lengkap.
Dorongan Menuju Ketahanan dan Kemandirian Pangan
Pertemuan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini menandai langkah nyata menuju penguatan ketahanan pangan nasional. Jawa Timur menjadi salah satu daerah prioritas karena kontribusinya yang besar terhadap stok pangan nasional, terutama beras. Dengan sinergi antara pusat dan daerah serta dukungan anggaran dan kebijakan yang tepat sasaran, target swasembada pangan pada 2025 bukan hal yang mustahil.
Melalui percepatan rehabilitasi dan pembangunan irigasi, diharapkan para petani di Jawa Timur dapat meningkatkan produktivitas lahan mereka secara signifikan, yang pada akhirnya turut memperkuat pondasi ekonomi kerakyatan di tingkat lokal dan nasional.
