JAKARTA — Komisi III DPRD Kota Balikpapan melakukan peninjauan langsung ke wilayah Kilometer 10, Jalan Tepo, Balikpapan Utara, Selasa (15/4/2025), untuk melihat dampak lingkungan dari pembangunan jalan tol Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Peninjauan ini menindaklanjuti keluhan warga mengenai banjir yang semakin parah sejak proyek tol dikerjakan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Halili Adinegara, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pengawasan legislatif terhadap dampak proyek strategis nasional, khususnya bagi masyarakat yang terdampak secara langsung.
“Ini bagian dari tanggung jawab kami di Komisi III untuk mengawasi dampak pembangunan terhadap masyarakat. Salah satunya yang paling menonjol adalah banjir di wilayah Kilometer 10. Kami ingin menyampaikan kepada Pemerintah Kota Balikpapan dan pihak terkait, khususnya Dinas PUPR dan pengelola jalan tol, agar tidak lepas tangan terhadap dampak lingkungan dari proyek ini,” ujar Halili di lokasi peninjauan.
Menurut Halili, laporan awal diterima dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta Ketua RT setempat yang menyatakan bahwa banjir semakin sering terjadi sejak kegiatan konstruksi jalan tol dimulai. Hal ini diduga akibat terganggunya saluran air dan sistem drainase alami di kawasan tersebut.
Usulan Pembangunan Waduk dari Warga
Dalam kunjungan tersebut, warga melalui tokoh masyarakat dan aparat kelurahan mengusulkan pembangunan waduk di kawasan yang telah dibebaskan lahannya. Waduk ini dinilai penting untuk menampung limpahan air hujan dan mencegah banjir yang merendam permukiman warga.
“Tadi kami melihat langsung titik rawan banjir yang menjadi tempat tumpahan air. Kami mendengar langsung aspirasi warga agar saluran air diperbesar dan ditata ulang. Ini penting karena selain pemukiman, ada juga tempat pemancingan yang menjadi ruang rekreasi masyarakat,” terang Halili.
Masyarakat menilai bahwa pembangunan jalan tol seharusnya memperhatikan aspek lingkungan secara menyeluruh, termasuk potensi gangguan terhadap keseimbangan tata air. Ketidaktersediaan saluran pembuangan yang memadai dan perubahan kontur tanah akibat proyek disebut sebagai penyebab utama genangan air yang kerap terjadi.
DPRD Akan Panggil Pihak Kontraktor
Menanggapi situasi ini, Halili memastikan bahwa Komisi III DPRD Balikpapan akan memanggil pihak pengelola proyek tol serta kontraktor yang mengerjakan proyek dalam rapat lanjutan. Pemanggilan ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan terkait site plan serta mekanisme pembebasan lahan yang dilakukan selama proses pembangunan berlangsung.
“Kami akan panggil pihak jalan tol, kami ingin tahu seperti apa rencana mereka ke depan dan apakah lahan yang digunakan sudah steril. Jangan sampai ada pembangunan tanpa memperhatikan dampak lingkungan, terutama pada aliran air dan drainase,” tegasnya.
Komisi III juga akan mendorong Pemerintah Kota Balikpapan dan Dinas PUPR agar lebih aktif melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek besar yang berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya dalam konteks infrastruktur menuju IKN.
Masyarakat Harap Aspirasi Ditindaklanjuti
Warga Balikpapan Utara, terutama di kawasan Kilometer 10, berharap kunjungan lapangan ini tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi benar-benar menjadi pintu masuk bagi perbaikan infrastruktur pengendalian banjir di kawasan tersebut.
“Sudah terlalu sering kami kebanjiran sejak proyek jalan tol ini dikerjakan. Air dari arah proyek langsung masuk ke rumah warga. Kami harap pemerintah tidak tutup mata,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Komisi III menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat, termasuk mendesak realisasi pembangunan waduk atau penguatan saluran air di titik-titik rawan. Meskipun belum dapat dipastikan kapan usulan tersebut direalisasikan, DPRD meminta agar pemerintah dan pihak pengelola tol memberikan perhatian serius terhadap kondisi di lapangan.
“Kami tidak akan berhenti sampai warga mendapatkan solusi yang konkret. Banjir ini bukan sekadar masalah musiman, tapi ancaman terhadap keselamatan dan kenyamanan hidup masyarakat,” pungkas Halili.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kontraktor proyek jalan tol Balikpapan-IKN terkait temuan dan usulan warga tersebut. Namun, Komisi III memastikan akan segera mengagendakan rapat lanjutan guna mencari solusi terbaik bersama seluruh pihak terkait.
