JAKARTA - Langkah mengejutkan diambil oleh PT Bank Aladin Syariah Tbk (kode saham: BANK) yang dilaporkan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 72 karyawan tetap, atau sekitar 25 persen dari total pekerja perusahaan. Informasi ini segera mendapat sorotan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menegaskan pentingnya transparansi atas keputusan korporasi yang dinilai material tersebut.
Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, mengingatkan bahwa perusahaan terbuka wajib menyampaikan setiap informasi penting yang berdampak terhadap operasional atau nilai saham kepada publik, termasuk dalam hal PHK massal. BEI menekankan bahwa Bank Aladin harus segera mempublikasikan keterbukaan informasi secara resmi, disertai dengan penjelasan lengkap mengenai penyebab serta solusi yang akan diambil oleh manajemen untuk menjaga kepercayaan investor.
"Dalam hal itu terjadi dan dikategorikan sebagai informasi material, mereka harus segera menyampaikan, termasuk solusi yang akan diambil. Misalnya, kalau untuk PHK, bagaimana proses PHK tersebut tentunya akan mengikuti ketentuan yang berlaku," ujar Nyoman saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (15/4/2025).
BEI juga mengingatkan manajemen Bank Aladin agar memastikan bahwa langkah efisiensi melalui PHK tidak menimbulkan gangguan terhadap layanan dan operasional perusahaan. Menurut Nyoman, perlindungan terhadap investor tetap menjadi prioritas utama, dan semua keputusan manajerial, termasuk PHK, merupakan hak dari manajemen, asalkan dilakukan sesuai regulasi dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
PHK yang dilakukan oleh Bank Aladin Syariah ini menyentuh sejumlah divisi penting dalam struktur organisasi perusahaan. Berdasarkan informasi yang dihimpun CNBC Indonesia, tim yang terdampak mencakup divisi sales, risiko, legal, procurement, HR, produk, teknologi informasi (IT), dan Project Management Office (PMO). Langkah ini disebut sebagai strategi efisiensi guna mengurangi beban operasional dan menjaga profitabilitas perusahaan yang dalam beberapa tahun terakhir terus merugi.
Bank Aladin memang tengah berada dalam tekanan finansial sejak tiga tahun terakhir. Catatan kinerja keuangan menunjukkan bahwa pada tahun 2021, perusahaan mencatatkan rugi bersih sebesar Rp121,27 miliar. Kondisi keuangan semakin memburuk pada 2022 dengan kerugian yang membengkak hingga Rp264,9 miliar. Meski pada 2023 kerugian tercatat menurun menjadi Rp145,74 miliar, beban kerugian tetap menjadi tantangan utama bagi bank digital syariah ini. Data terakhir per September 2024 menunjukkan adanya penurunan kerugian sebesar 45,79% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dengan rugi bersih tercatat sebesar Rp79 miliar.
Kendati tren kerugian menunjukkan penurunan, namun Bank Aladin tampaknya belum berhasil membalikkan keadaan menjadi laba. Efisiensi dan pengurangan beban operasional diyakini menjadi strategi utama manajemen untuk mendekati titik impas dalam waktu dekat. Meski demikian, keputusan untuk merumahkan seperempat dari jumlah tenaga kerja tetap menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor dan pengamat industri perbankan digital, terutama terkait stabilitas operasional dan daya saing layanan bank.
Langkah PHK ini juga dapat memicu persepsi negatif dari pasar apabila tidak disertai dengan penjelasan menyeluruh kepada publik. Dalam situasi seperti ini, keterbukaan informasi sangat dibutuhkan untuk meredam spekulasi dan menjaga reputasi perusahaan. BEI dalam hal ini juga bertindak sesuai fungsinya sebagai otoritas bursa yang bertugas memastikan bahwa setiap emiten menjalankan praktik keterbukaan secara bertanggung jawab.
Nyoman menegaskan kembali bahwa setiap tindakan manajemen yang berpotensi memengaruhi kondisi keuangan, bisnis, atau harga saham perusahaan harus dikomunikasikan secara terbuka. “Kami mendorong setiap emiten, termasuk Bank Aladin, untuk menyampaikan informasi tersebut secara transparan dan tepat waktu agar investor memiliki dasar yang memadai dalam mengambil keputusan,” katanya.
Selain desakan dari BEI, perhatian juga tertuju pada bagaimana manajemen Bank Aladin akan menavigasi fase transisi ini tanpa mengorbankan kualitas layanan serta keberlanjutan inovasi digital yang menjadi identitas utama bank tersebut. Seperti diketahui, Bank Aladin merupakan pelopor bank digital syariah di Indonesia yang sejak awal berdiri membawa misi digitalisasi keuangan syariah melalui platform berbasis teknologi.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, persaingan yang semakin ketat di industri bank digital membuat banyak pemain harus menyesuaikan strategi. Tantangan yang dihadapi tidak hanya datang dari sisi teknologi, tetapi juga dari sisi pembiayaan, pengelolaan sumber daya manusia, dan ekspansi pasar. Dalam kondisi keuangan yang belum stabil, efisiensi menjadi jalan yang dianggap realistis meskipun dengan konsekuensi sosial seperti PHK.
Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di sektor digital, termasuk bank digital syariah seperti Bank Aladin, tidak sepenuhnya imun terhadap dinamika bisnis yang keras. Penyesuaian organisasi dan strategi bisnis akan selalu menjadi bagian dari perjalanan perusahaan untuk bertahan dan berkembang.
Dengan adanya tekanan dari BEI, kini publik menantikan pernyataan resmi dari Bank Aladin terkait PHK massal tersebut. Informasi yang ditunggu tidak hanya mencakup jumlah pasti karyawan yang terkena dampak, tetapi juga mekanisme yang ditempuh dalam proses PHK, kompensasi yang diberikan, serta rencana jangka menengah untuk memastikan bahwa layanan kepada nasabah tidak terganggu.
Seiring perhatian pasar yang meningkat, langkah Bank Aladin dalam mengelola isu ini akan sangat menentukan arah persepsi investor ke depan. Apakah langkah efisiensi ini cukup untuk mengembalikan performa keuangan perusahaan? Ataukah justru mencerminkan tantangan struktural yang lebih dalam? Semua ini akan sangat tergantung pada transparansi dan strategi yang diambil oleh manajemen Bank Aladin Syariah dalam beberapa bulan ke depan.
