JAKARTA - Pemerintah Indonesia kembali menyalurkan berbagai program bantuan sosial (bansos) pada bulan Mei 2025 sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan. Total anggaran yang dialokasikan untuk program perlindungan sosial tahun ini mencapai Rp504,7 triliun, yang mencakup sejumlah program strategis seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
1. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
BPNT adalah program bantuan sosial yang disalurkan setiap dua bulan sekali kepada keluarga dengan kondisi sosial-ekonomi 25% terendah di daerah pelaksana. Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang elektronik melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di e-Warong yang telah ditunjuk. Besaran dana BPNT adalah Rp400.000 setiap dua bulan sekali. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mendukung upaya pengurangan stunting nasional.
2. Program Keluarga Harapan (PKH)
PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada masyarakat miskin dan rentan. Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang tunai dan disalurkan empat kali dalam setahun. Besaran bantuan bervariasi tergantung pada kategori penerima manfaat:
Ibu hamil dan balita: Rp750.000 per tahap
Lansia dan penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap
Siswa SD: Rp225.000 per tahap
Siswa SMP: Rp375.000 per tahap
Siswa SMA: Rp500.000 per tahap
Untuk memastikan tepat sasaran, penerima PKH harus terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pencairan PKH tahap pertama tahun 2025 telah dimulai pada bulan Januari dan akan dilanjutkan pada bulan Mei. Kementerian Sosial (Kemensos) mengimbau kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mengecek status penerimaan melalui aplikasi resmi atau situs web Kemensos.
3. Program Indonesia Pintar (PIP)
PIP adalah program bantuan sosial yang diberikan kepada peserta didik usia 6-21 tahun dari keluarga miskin dan rentan. Bantuan ini bertujuan untuk memperluas akses dan kesempatan belajar bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Nominal bantuan PIP bervariasi berdasarkan jenjang pendidikan:
SD/SDLB/Paket A: Rp225.000 (siswa baru dan kelas akhir) - Rp450.000 per tahun
SMP/SMPLB/Paket B: Rp375.000 (siswa baru dan kelas akhir) - Rp750.000 per tahun
SMA/SMALB/Paket C/SMK: Rp900.000 (siswa baru dan kelas akhir) - Rp1.800.000 per tahun
Pencairan PIP dilakukan secara bertahap dan disalurkan melalui rekening siswa atau orang tua/wali yang terdaftar. Penerima manfaat dapat memanfaatkan dana ini untuk memenuhi berbagai kebutuhan sekolah.
4. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Program MBG bertujuan untuk mendukung kesehatan siswa dan meningkatkan konsentrasi mereka dalam belajar. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat menurunkan angka kekurangan gizi pada anak, serta menciptakan generasi muda yang lebih sehat dan produktif. Penerima manfaat MBG meliputi peserta didik dari PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini telah dimulai sejak 6 Januari 2025 dan akan dilanjutkan pada bulan Mei di 26 provinsi di Indonesia.
5. Cara Mengecek Status Penerimaan Bantuan Sosial
Masyarakat dapat dengan mudah mengecek status penerimaan bansos melalui portal resmi Kemensos di https://cekbansos.kemensos.go.id/. Berikut langkah-langkah pengecekan:
Akses situs web https://cekbansos.kemensos.go.id/.
Masukkan nama lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat tinggal.
Masukkan kode verifikasi yang tertera di layar.
Klik tombol "Cari Data".
Sistem akan menampilkan informasi apakah Anda terdaftar sebagai penerima bansos dan jenis bantuan yang diterima. Jika tidak terdaftar, masyarakat dapat mengajukan usulan melalui aplikasi SIKS-NG atau dengan menghubungi kantor desa/kelurahan setempat.
6. Pentingnya Bantuan Sosial dalam Mengurangi Kesenjangan Sosial
Pemerintah melalui Kementerian Sosial menekankan pentingnya program bantuan sosial dalam mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp504,7 triliun, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan, serta membantu mereka keluar dari rantai kemiskinan.
Masyarakat diimbau untuk selalu memanfaatkan bantuan sosial yang diberikan dengan bijak dan sesuai kebutuhan, serta menjaga integritas data pribadi untuk memastikan kelancaran proses pencairan dan pen
