JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memastikan program layanan administrasi kependudukan serta bantuan Presiden Prabowo Subianto tersalurkan ke seluruh wilayah terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur.
Tito menyampaikan Kementerian Dalam Negeri telah menerjunkan tim guna membantu warga terdampak mengurus dokumen kependudukan yang rusak, sekaligus memastikan tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Presiden dimanfaatkan optimal oleh pemda.
"Kemarin waktu kami datang ke lokasi permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka minta dikembalikan lagi, khusus untuk Dukcapil kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain," kata Tito dalam keterangannya.
Hal tersebut ditegaskan Mendagri saat mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan dampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur yang digelar di Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo.
Tito menjelaskan Kemendagri mengutus tim Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mempercepat penerbitan ulang dokumen kependudukan warga terdampak.
Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, banyak dokumen kependudukan milik masyarakat yang mengalami kerusakan atau hilang terapu bencana.
Ia turut berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid untuk memfasilitasi penerbitan kembali sertifikat tanah yang hilang.
Selain itu, koordinasi intensif dijalin bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar dapat memproses kembali dokumen kendaraan maupun mengemudi yang hilang.
"Juga kami mohon kepada Bapak Kapolri untuk menugaskan tanpa bayar, gratis," jelasnya.
Di samping itu, Kemendagri menerjunkan tim pengawasan khusus untuk mendampingi alokasi penggunaan bantuan Presiden yang disalurkan kepada Pemerintah Provinsi NTT serta delapan kabupaten terdampak.
Total dana yang disalurkan menembus Rp200 miliar, mencakup Rp40 miliar untuk Pemprov NTT dan masing-masing Rp20 miliar untuk tiap kabupaten terdampak.
Alokasi dana tersebut difokuskan guna memenuhi kebutuhan logistik seluruh masyarakat terdampak, baik yang bertahan di tenda pengungsian maupun warga di kawasan pelosok.
"Yang ditakutkan masyarakat sekarang di tenda karena satu, karena rumahnya rusak, atau karena takut gempa susulan. Sehingga yang perlu diperbanyak skala prioritas adalah logistik," ujarnya.
Mendagri juga meminta seluruh bupati segera merampungkan pendataan bangunan rumah rusak ringan, sedang, hingga berat dengan melibatkan Badan Pusat Statistik agar proses verifikasi berlangsung cepat.
Kelengkapan data ini krusial sebagai dasar acuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam mendistribusikan bantuan renovasi.
"Yang (rusak) ringan Rp15 juta, Rp30 juta sedang, berat Rp60 juta, sekarang naik Rp70 juta. Jadi, begitu nanti sudah dinyatakan stabil (tidak terjadi gempa susulan), mereka uang sudah diterima, mereka bangun semua," tutur Mendagri.
