JAKARTA - Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) E. Aminudin Aziz menyampaikan bahwa tambahan Pagu Anggaran Perpusnas tahun 2027 senilai Rp417,725 miliar sanggup memperkokoh jajaran program peningkatan literasi di tanah air.
Suntikan dana tersebut difokuskan guna memperkuat lima agenda prioritas, yakni bantuan bahan bacaan berkualitas, Relawan Literasi Masyarakat (Relima), KKN Tematik Literasi, penyediaan jurnal elektronik, serta akreditasi perpustakaan sekolah maupun madrasah.
"Dari tambahan tersebut, sebesar Rp40,309 miliar dialokasikan untuk bantuan bacaan bermutu pada 10.000 lokus bantuan dan 10.000 lokus pembinaan pengelola," kata Aminudin.
Ia melanjutkan, dana senilai Rp3,475 miliar disiapkan untuk Relima dengan sasaran melonjak dari 360 menjadi 500 orang, Rp2,3 miliar untuk KKN Tematik Literasi dari 1.000 menjadi 1.500 kelompok, Rp3,5 miliar untuk tiga paket jurnal elektronik, serta Rp415,7 juta untuk akreditasi perpustakaan.
Aminudin menegaskan bahwa pasokan bacaan bermutu tetap diprioritaskan lantaran kebutuhan publik akan bahan bacaan berkualitas masih amat tinggi, khususnya di kawasan pedesaan, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Pada tahun 2026, program ini dihentikan karena tidak memiliki anggaran, padahal justru tuntutan masyarakat untuk bacaan bermutu di desa sangat tinggi," ucap Aminudin.
Di samping pagu tersebut, Komisi X DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Perpusnas sebesar Rp307,774 miliar yang bakal diajukan ke Badan Anggaran DPR RI guna pembahasan lebih lanjut.
Komisi X DPR RI turut memberikan serangkaian masukan strategis, mulai dari penguatan layanan berbasis digital, pengembangan perpustakaan di area 3T dan kelompok marginal, hingga evaluasi indikator kinerja perpustakaan.
"Perlu indikator yang jelas dalam mengukur keberhasilan perpustakaan. Yang jadi pertanyaan, kinerja perpustakaan itu diukur berdasarkan jumlah koleksi yang dimiliki, jumlah kunjungan atau kegiatan yang diselenggarakan?" kata Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro.
Merespons pertanyaan tersebut, Aminudin menerangkan bahwa tolok ukur kinerja perpustakaan mesti dipandang secara komposit, mencakup kelengkapan koleksi, frekuensi pemanfaatan oleh warga, hingga relevansi program.
“Perpustakaan itu akan dikatakan baik ketika koleksinya bertambah setiap saat. Jumlah pengunjung juga menjadi indikator penting karena perpustakaan harus dimanfaatkan masyarakat. Selain itu, program perpustakaan perlu terus dikembangkan melalui kreativitas, diversifikasi, dan diferensiasi agar tetap menarik dan relevan," tuturnya.
Ia menambahkan, sebanyak 269 daerah tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota ditetapkan sebagai lokasi prioritas Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik 2027 dengan total pagu Rp118,75 miliar.
Melalui dorongan anggaran ini, Perpusnas berkomitmen menjadikan perpustakaan semakin relevan sekaligus memberi dampak nyata bagi peningkatan budaya baca dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
