JAKARTA - Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Serang–Panimbang (Serpan) Seksi 2 yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya (Persero) kembali menjadi sorotan.
Kali ini, warga Desa Pasirgadung, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, menyuarakan keluhan mereka terkait dampak lingkungan dan sosial yang timbul akibat aktivitas konstruksi. Warga menagih realisasi janji kompensasi yang hingga Februari 2026 ini dinilai belum juga menemui kejelasan.
Dampak Proyek: Rumah Retak Hingga Sawah Terbengkalai
Aktivitas alat berat yang intensif di sekitar wilayah pemukiman dilaporkan telah menimbulkan kerugian fisik bagi bangunan milik warga. Getaran yang dihasilkan menyebabkan keretakan pada dinding rumah, yang memicu kekhawatiran akan keselamatan penghuninya.
Keluhan Warga: Salah satu warga mengungkapkan bahwa janji ganti rugi sudah sering disampaikan, namun hingga saat ini belum ada tindakan nyata. "Kami cuma dijanjikan terus, tapi kejelasan ganti rugi rumah yang retak belum ada," ujarnya.
Sektor Pertanian Terdampak: Keluhan serupa datang dari para petani di Blok Sawah Lembur. Pembangunan bendung dan akses jalan proyek menyebabkan lahan persawahan mereka tidak bisa digarap selama sekitar empat musim tanam. Tanpa adanya kompensasi lahan yang tidak produktif, kondisi ini sangat memukul ekonomi keluarga petani.
Kepala Desa: Menjadi Sasaran Protes Masyarakat
Kepala Desa Pasirgadung membenarkan adanya keresahan yang dialami warganya. Sebagai garda terdepan pemerintahan desa, ia mengaku kerap menjadi sasaran protes warga yang menagih janji pihak pelaksana proyek.
Kompensasi Tertunda: Menurut Kepala Desa, pihak proyek sebelumnya menjanjikan pembayaran kompensasi untuk bangunan yang retak pada akhir tahun 2025. Namun, hingga memasuki Februari 2026, janji tersebut belum terealisasi.
Infrastruktur Jalan Desa: Selain masalah bangunan, kondisi jalan kabupaten yang melintasi desa juga dikeluhkan. Perbaikan jalan yang terdampak proyek tol dinilai belum maksimal; jalan masih sering rusak dan berlumpur saat hujan, sehingga menyulitkan mobilitas harian warga.
Urgensi Tanggung Jawab PT Hutama Karya
Masyarakat Desa Pasirgadung berharap PT Hutama Karya (Persero) selaku pelaksana proyek segera memberikan kepastian dan merealisasikan kompensasi yang telah dijanjikan. Warga tidak berniat menghambat jalannya proyek strategis nasional, namun mereka menuntut keadilan atas dampak negatif yang mereka rasakan secara langsung.
Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan terhadap hak-hak warga lokal harus menjadi prioritas seiring dengan percepatan pembangunan infrastruktur. Koordinasi yang lebih transparan antara pihak kontraktor, pemerintah desa, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari polemik yang berkepanjangan di lapangan.